Banyak Lulus PPPK Tanpa Penempatan 

*Berharap Masuk Kuota 2023

PALEMBANG - Guru Honor dan Honorer Tendik  yang tergabung dalam Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta Nusantara, Sumatera Selatan (Sumsel) mendatangi Gedung Guru PGRI Sumsel guna menyampaikan aspirasi terkait PPP (P3) tanpa penempatan, P3 tidak linier, dan tenaga tendik, kemarin.

Ketua Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS) Kota Palembang  Hasna SPd mengatakan puluhan perwakilan guru honor dan honorer tendik bertemu Ketua PGRI Sumsel, H Ahmad Zulinto menyampaikan supaya Pemda mengajukan kuota untuk mereka (honorer) di formasi 2023.

“Tujuan kami ke PGRI ada beberapa poin, yakni membantu guru mendapatkan kuota di formasi 2023 bagi P2, P3, dan P4. Kemudian membantu guru untuk mendapat penempatan sesuai ijazah supaya linear ketika perekrutan di formasi 2023. P3 tidak linier yang tersisa 124 orang di kota Palembang agar mendapat pengangkatan semua tanpa melihat linieritas,” ujarnya didampingi

Sekretaris, Septarini dan Bendahara, Mardiah, kemarin. Seyogyanya yang dilihat lama mengabdi dan kebutuhan guru, karena mereka juga sangat dibutuhkan oleh sekolah masing-masing. BACA JUGA : Pendaftaran Akpol Resmi Dibuka, Lulusan SMA dan Sederajat Bisa Jadi Polisi

Lalu membuka kelas untuk guru yang tidak dapat kelas lantaran menunggu guru pensiun.  Membantu Tendik agar diajukan ke pusat, dan mengawal guru dan Tendik sampai mendapat SK. Membantu guru dan Tendik jika ada permasalahan yang merugikan. "Honorer Kota Palembang saja sebanyak 4.256 orang," jelasnya. Mereka minta PGRI mengawal agar Pemda membukakan formasi, tidak lagi diobservasi tapi diberikan tempat.

Ketua PGRI Sumsel, H Ahmad Zulinto SPd MM mengatakan banyak sekali laporan dan pengaduan para guru honorer, sehingga PPPK perlu dituntaskan. “Ada juga masalah PPPK sudah lulus tanpa penempatan. Kenapa tanpa penempatan, inilah yang harus kami sampaikan ke Pemerintah. Apa yang terjadi, kok bisa PPPK tanpa penempatan," ujarnya. BACA JUGA : Koordinasi Kades, Ajukan Guru dari P3K 

Dia meyakini kekurangan guru di daerah kota/kabupaten Sumsel sangat banyak. “PGRI Sumsel telah mendata kekurangan guru, jadi tidak ada lagi alasan kita tidak menempatkan mereka," paparnya. Bagi guru yang tidak linier, pihaknya mengusulkan Pemda bisa buat surat keputusan atau perwali bahwa sekolah-sekolah sudah menerapkan Kurikulum Merdeka. Dalam Kurikulum Merdeka, guru bahasa misalnya bisa mengajar Indonesia, Arab, atau Inggris karena mereka gelarnya SPd.

"Andaikan memang tidak bisa mereka yang belum linier diterima, mohon dapat diterima dengan catatan lain misalnya pengabdiannya kita hitung. Mereka sudah bekerja berapa lama, sudah cukup senior kah atau sudah tua ini diprioritaskan. Kita hargai dia yang sudah melaksanakan tugas selama," katanya.

Pihaknya juga mendukung tendik untuk dapat ikut sebagai ASN P3K. "Tendik itu seperti operator sekolah, penjaga perpustakaan, laboratorium, penjaga sekolah ini harusnya sudah bisa diakomodir sebagai P3K. Orang-orang ini juga orang-orang berjasa dalam dunia pendidikan,” bebernya. Dia berharap Pemda dapat betul-betul menghitung berapa banyak guru PPPK yang tidak bisa ditempatkan pada setiap sekolah. "Tapi saya yakin bisa ditempatkan, karena Sumsel kan banyak kekurangan guru," pungkasnya. (nni/fad)