10 Tahun Mengabdi, Terancam Tidak Digaji Lagi, Tenaga Honorer yang Belum Masuk Database BKN

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Kamis , 27 Feb 2025 - 23:27

Tenaga honorer yang belum masuk database BKN terancam tidak digaji-foto: ist-

Kadisdik Palembang Adrianus Amri, mengatakan khusus di Palembang tidak ada tenaga honorer guru atau tendik yang dirumahkan. "Gaji tenaga honorer guru atau tendik yang pembayarannya melalui BOS masih dapat dilanjutkan dan dibayarkan gajinya. Jadi isu-isu untuk di rumahke itu belum ado, Dari kami maseh tetep lanjut," ujarnya.

Namun untuk penjaga sekolah dirinya masih berkoordinasi ke BKD Kota Palembang. "Statusnya tetap dibayarkan yang dari dana BOS, dibayarkan oleh anggaran dana BOS, karena petunjuknya masih diperbolehkan dari dana BOS, bukan APBD. Karena untuk dana APBD, datanya sudah masuk semua ke BKN,"tandasnya

Kadisdikbud Kabupaten Muara Enim, Rusdi Hairullah MSi mengatakan bahwa pihakya ikuti aturan dimana honorer yang masa kerjanya tidak sampai dua tahun atau tidak masuk database dirumahkan.

"Berdasarkan aturan itu tidak bisa dibayarkan meskipun sudah dianggarkan, mau tidak mau dirumahkan," ujarnya. Sementara honorer yang sudah ikut tahap I tinggal menunggu SK maka saat ini masih bekerja dan dibayarkan sampai nanti mendapatkan SKnya.

"Sementara honorer yang sedang tahap II itu juga tetap dibayarkan honornya sampai nanti keluar SKnya," ungkapnya. Sementara untuk tenaga kebersihan termasuk penjaga sekolah itu nantinya akan menggunakan sistem outsourcing.

Terpisah, Sekda Provinsi Sumsel Edward Candra, mengatakan nasib pegawai honorer yang tidak mendapatkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan, kemudian di umahkan. "Kita kan masih dalam rangka pemenuhan dari yang semua honorer yang ikut P3K. Semua ikut tes yang masuk database ada yang diterima jadi P3K penuh dan P3K paruh waktu," jelasnya.

Sedangkan mengenai yang tidak masuk database, ini akan dilihat nanti pekerjaan nya sebagai apa. "Kalau seperti satpam, pramusaji, cleaning service,,driver, dll. Ini masuk ke outsourcing," katanya.

Kemudian katanya, Pemprov Sumsel belum menerapkan Work From Home (WFH) untuk pegawai di tengah isu efisiensi anggaran. Adapun informasi yang beredar soal pegawai akan diterapkan kerja 3 hari dalam seminggu sisanya WFH, ini juga akan dilihat dulu.

"Kita di daerah situsional. Karena sekarang nuansanya kan efisiensi untuk melakukan penghematan," katanya. Efesiensi yang dilakukan ini, lebih kepada kegiatan yang bersifat seremonial, perjalanan dinas dan lainnya.

"Walaupun kita melakukan penghematan, tetapi ditekankan untuk pelayanan tidak boleh kurang dan terhenti, sedangkan pola kerja yang sekarang ada masih memadai," ujarnya.

Kabag Umum Sekretariat DPRD OKU Feri Iswan saat dikonfirmasi mengatakan, untuk honorer yang belum masuk database di DPRD OKU jumlahnya masih banyak "Ini kita masih anggarkan, karena masih menunggu perekrutan PPPK tahap 2," ujar Feri Iswan, Karnis (27/2).

10 tahun mengabdi, terancam tidak digaji lagi, tenaga honorer yang belum masuk database bkn                            sumsel, sumateraekspres.id - tenaga honorer yang belum masuk database badan kepegawaian nasional (bkn), semakin cemas di tengah pemerintah tengah melakukan efisinsi anggaran tahun ini. mereka terancam tidak gajian lagi, bahkan dirumahkan, berdasarkan surat edaran yang beredar saat ini.
pada poin surat edaran itu, di antaranya tertulis maksimal tanggal 8 februari 2025, honorer dengan masa kerja kurang dari 2 tahun (sk tmt 2 januari 2023), harus dirumahkan dan gaji bulan januari tidak boleh dibayarkan menggunakan dana abpd ataupun apbn.
kemudian tenaga honorer yang di atas 2 tahun, dibayarkan gaji bulan januari 2025 saja. untuk selanjutnya menunggu aturan lebih lanjut. selanjutnya terhitung januari 2025 juga, satuan pendidikan tidak boleh membayar gaji guru dan penjaga sekolah serta tenaga kebersihan.
kecuali, untuk guru honorer yang sudah masuk database bkn.
salah satu honorer yang sedang gundah ini, eeng hendra wijaya ssos, tenaga pendidik (tendik)  di smp negeri 12 palembang. dia sudah 10 tahun mengabdi. dan dia bukan satu-satunya tendik atau honorer yang belum masuk database meski sudah lebih dari dua tahun mengabdi. 
baca juga:pemda tak patuhi bkn, banyak honorer tms, aba: jangan alasan tak ada anggaran
baca juga:penghematan anggaran, ribuan tenaga honorer terancam dirumahkan
"jangan dikira tidak masuk database itu baru mengabdi sebagai honorer belum dua tahun atau lainnya. saat ini saya masih kategori r4," katanya. meski begitu, disebutnya di lingkungan sekolah tidak ada yang dirumahkan  untuk di palembang. 
"kita punya grup wa, baik guru atau tendik. alhamdullilah, kita palembang tidak ada yang di rumahkan walau  belum masuk database. karena kita dibayarkan dari dana bos,"terangnya. sejauh ini saat pendataan dan seleksi pppk semua honorer diarahkan ikut tanpa pengecualian.
dia menjelaskan mengapa tidak masuk database meski sudah mengabdi sebagai honorer  sekitar 10 tahun. "saya ini tenaga tendik, untuk dapodik terdaftar penjaga sekolah. pernah koordinasi mintak ubah data di dapodik, tapi diarahkan kemarin tidak masalah karena nanti ada formasi khusus tenaga tendik ini,” ungkap.
namun kemudian, dua kali oleh kementerian ternyata dihapuskan. sehingga saat ini masij kategori r4. “saya  ikut tes pppk tahap 2. padahal semua pekerjaan yang diperintahkan kepala sekolah itu saya kerjakan  baik penjaga sekolah,  administrasi dan lainnya," sesalnya.
dia berharap pemerintah jangan membedakan kategori honorer tapi  bisa mengakomodir mengagkat dan mensejahterahkan. "padahal ada r3  yang hanya tiga tahun mengajar sudah masuk database,” cetusnya.
 baca juga:wakasek diduga disekap dan diancam sajam, polisi tangkap oknum guru honorer smpn 1 palembang 
baca juga:honorer diminta bersabar, dprd oi konsultasi ke kemenpan-rb
kadisdik palembang adrianus amri, mengatakan  khusus di palembang tidak ada tenaga honorer guru atau tendik yang dirumahkan.  "gaji tenaga honorer guru atau tendik yang pembayarannya melalui bos masih dapat dilanjutkan dan dibayarkan gajinya. jadi isu-isu untuk di rumahke itu belum ado, dari kami maseh tetep lanjut," ujarnya.
namun untuk penjaga sekolah dirinya masih berkoordinasi ke bkd kota palembang. "statusnya tetap dibayarkan yang dari dana bos, dibayarkan oleh anggaran dana bos, karena petunjuknya masih diperbolehkan dari dana bos, bukan apbd. karena untuk dana apbd, datanya sudah masuk semua ke bkn,"tandasnya 
kadisdikbud kabupaten muara enim, rusdi hairullah msi mengatakan bahwa pihakya ikuti aturan dimana honorer yang masa kerjanya tidak sampai dua tahun atau tidak masuk database dirumahkan. 
"berdasarkan aturan itu tidak bisa dibayarkan meskipun sudah dianggarkan, mau tidak mau dirumahkan," ujarnya.  sementara honorer yang sudah ikut tahap i tinggal menunggu sk maka saat ini masih bekerja dan dibayarkan sampai nanti mendapatkan sknya. 
"sementara honorer yang sedang tahap ii itu juga tetap dibayarkan honornya sampai nanti keluar sknya," ungkapnya. sementara untuk tenaga kebersihan termasuk penjaga sekolah itu nantinya akan menggunakan sistem outsourcing.
baca juga:honorer non databased jadi pppk paruh waktu, status berubah, gaji tetap sama
baca juga:honorer pemkot lubuklinggau ajukan 7 tuntutan
terpisah, sekda provinsi sumsel edward  candra, mengatakan nasib pegawai honorer yang tidak mendapatkan surat keputusan (sk) pengangkatan, kemudian di umahkan.   "kita kan masih dalam rangka pemenuhan dari yang semua honorer yang ikut p3k. semua ikut tes yang masuk database ada yang diterima jadi p3k penuh dan p3k paruh waktu," jelasnya.
sedangkan mengenai yang tidak masuk database, ini akan dilihat nanti pekerjaan nya sebagai apa. "kalau seperti satpam, pramusaji, cleaning service,,driver, dll. ini masuk ke outsourcing," katanya.
kemudian katanya, pemprov sumsel belum menerapkan work from home (wfh) untuk pegawai di tengah isu efisiensi anggaran. adapun informasi yang beredar soal pegawai akan diterapkan kerja 3 hari dalam seminggu sisanya wfh, ini juga akan dilihat dulu.
 "kita di daerah situsional. karena sekarang nuansanya kan efisiensi untuk melakukan penghematan," katanya. efesiensi yang dilakukan ini, lebih kepada kegiatan yang bersifat seremonial, perjalanan dinas dan lainnya. 
"walaupun kita melakukan penghematan, tetapi ditekankan untuk pelayanan tidak boleh kurang dan terhenti, sedangkan pola kerja yang sekarang ada masih memadai," ujarnya.      
kabag umum sekretariat dprd oku feri iswan saat dikonfirmasi mengatakan, untuk honorer yang belum masuk database di dprd oku jumlahnya masih banyak "ini kita masih anggarkan, karena masih menunggu perekrutan pppk tahap 2," ujar feri iswan, karnis (27/2).
baca juga:nasib tak pasti! honorer pemkot lubuklinggau demo tuntut kepastian status di depan dprd
baca juga:ribuan honorer tuntut kejelasan nasib, aksi di pagaralam-lahat, tolak jadi pppk paruh waktu
termasuk menunggu petunjuk apakah honorer itu nantinya bisa masuk pppk paruh waktu. untuk honorer di dprd oku ada sekitar 200 orang. yang sudah terdata masuk database di sekretariat dprd oku jumlahnya sekitar 1 06 orang. “honorer tidak terdata jumlahnya sekitar 100 orang,” katanya.
sementara itu tenaga honorerer berinisial d, sudah sekitar 5 tahun mengabdi lingkungan pemda oki.. " pernah ikut tes p3k tahap satu tapi belum berhasil,"terangnya kemarin (27/2). ia juga berharap bisa diangkat menjadi tenaga p3k paruh waktu yang sayangnya sampai saat ini belum ada kejelasan. sangat berharap sekali bisa diangkat menjadi asn di lingkungan pemda oki.
kepala badan kepegawaian pendidikan sumber daya manusia (bkpsdm) oki, drs h antonius leonardo melalui kabid informasi dan kepegawaian ari, menjelaskan kalau informasi pengangkatan pegawai paruh waktu pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari pusat.
sampai dengan saat ini pemerintah kabupaten oki mempedomani surat menteri panrb nomor b/5993/m.sm.01.00/2024 tentang penganggaran gaji pegawai non asn yang intinya adalah dapat tetap menganggarkan gaji bagi non asn yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi asn.
hal tersebut berlaku bagi seluruh perangkat daerah termasuk bkpsdm sebagaimana surat bupati oki nomor 800/28.1/bkpsdm-ii/2025 tentang penataan tenaga non-asn.
baca juga:resmi! inilah rincian tunjangan kemendikdasmen bagi guru pns, pppk dan honorer pada 2025
baca juga:honorer lahat akan temui kemenpan tuntut pengangkatan jadi pppk penuh waktu
 kepala bkpsd) kabupaten ogan ilir, wilson efendi sh mh menyebut bahwa terkait honorer yang masih menunggu sk pengangkatan pppk masih bekerja sebagai honorer seperti biasa. “
 bagi yang sudah diangkat pppk bisa langsung bekerja, yang masih menunggu tetap bekerja sebagai honorer seperti biasa, sesuai ketentuan dinas masing-masing," jelasnya. 
menurutnya, bagi honorer dibawah 2 tahun dan tidak memenuhi ketentuan dapat mengikuti outsourcing sesuai posisi yang diperlukan. "untuk yang diluar outsourcing mengikuti ketentuan dari opd masing-masing," jelasnya. 
beberapa mungkin ada yang dirumahkan, namun tidak seluruhnya. karena kembali lagi sesuai dengan kebijakan dinas masing-masing. "mudah-mudahan tidak ada yang dirumahkan, tergantung kebijakan dinas masing-masing," tukasnya. 
kepala bkpsdm kabupaten oku timur sutikman memastikan tidak ada honorer atau honorer yang ikut seleksi pppk yang dirumahkan, meski ada efisiensi anggaran. "sesuai intruksi mendagri pppk yang kemaren mendaftar dan ikut seleksi tidak boleh dirumahkan. dan tetap diberi gaji sebagai honorer," kata sutikman, kamis 27 februari 2025. 
saat ini pihaknya sedang mengikuti tahapan pendataan honorer yang ikut mendaftar ke pppk tahun 2024. termasuk mereka yang masuk dalam database i dan ii.  pendataan honorer yang mendaftar pppk, guna untuk mendata yang tidak lolos seleksi. 
kemudian para honorer yang tidak lolos seleksi pppk ini akan ikut diangkat dalam skenario pppk paruh waktu. "honorer yang memang tidak mendaftar pppk, itu artinya memang mereka tidak mau lagi menjadi honorer," katanya. 
diakuinya yang tidak ikut seleksi pppk inilah kemungkinan tidak dipakai lagi. menurutnya begitulah aturan dari pemerintah pusat agar tidak ada lagi namanya honorer. dijelaskannya, sesuai dengan undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang asn, pemerintah daerah diminta untuk membuka rekrutmen pppk, karena 2025 harus tidak ada lagi honorer.
di tengah maraknya pemberhentian tenaga honorer di berbagai daerah, pemerintah kabupaten musi banyuasin (muba) memastikan bahwa tidak ada tenaga honorer yang dirumahkan. meskipun belum lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tahun ini.
hal ini ditegaskan oleh kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) kabupaten muba, drs. re aidil fitri, melalui kepala bidang pengadaan, pemberhentian, dan informasi bkpsdm, elisa. 
ia menegaskan bahwa seluruh tenaga honorer yang saat ini masih bekerja akan tetap melanjutkan tugasnya seperti biasa. tenaga honorer pun, tetap menerima gaji setiap bulannya. "sampai saat ini, tidak ada tenaga honorer yang dirumahkan. mereka tetap bekerja seperti biasa," ujar elisa.
saat ini, sebanyak 3.000 tenaga honorer kabupaten muba tengah menjalani proses pendaftaran administrasi untuk mengikuti seleksi pppk tahap 2 yang dijadwalkan berlangsung pada bulan april mendatang.
sementara itu, seleksi pppk tahap 1 sebelumnya telah meluluskan sebanyak 8.000 tenaga honorer yang ada di kabupaten muba.  jumlah ini menjadi salah satu yang terbesar dalam penerimaan pppk di provinsi sumsel.
inilah komitmen pemerintah kabupaten muba dalam memberikan perhatian kepada tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun. " diharapkan para tenaga honorer dapat lebih fokus dalam bekerja sambil tetap berusaha untuk lolos dalam seleksi pppk tahap 2," pungkasnya.