JAKARTA,SUMATERAEKSPRES.ID  - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Ener-gi, Hashim Djojohadikusumo mengapresiasi langkah pro-gresif PT PLN (Persero) sebagai perusahaan Indonesia pertama yang masuk dalam perdagangan karbon luar negeri. Langkah ini merupakan salah satu bukti komitmen PLN dalam memitigasi perubahan iklim sekaligus mendorong investasi hijau. 

BACA JUGA:Gelar Open House Usia Pelantikan

BACA JUGA:Belasan Perampok Satroni Rumah Petani di Banyuasin, Gasak Uang Rp80 Juta dan Lukai Pemilik Rumah, Begini Kejad

‘’Ini adalah langkah yang saya lihat cukup positif, signifikan untuk mendorong dan nanti membuka untuk investor luar negeri, bisa membeli carbon credit di Indonesia, dan nanti likuiditas itu akan masuk ke pasar domestik kita,” ucap Hashim dalam acara ESG Sustainability Forum 2025 yang diselenggarakan oleh CNBC Indonesia, Jumat (31/1).

Dikatakan, keputusan dibukanya perdagangan karbon luar negeri ini merupakan hasil putusan tim yang ia ketuai bersama Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, dan juga Dewan Ekonomi Nasional yang merekomendasikan kepa-da Presiden agar pelaku pasar luar negeri dapat berpartisipasi di bursa karbon domestik.

“Karena kita harus meng-akui Indonesia banyak kelebihan, terutama di bidang kehutanan, nature based solutions, selama ini tidak bisa dinikmati pelaku dalam negeri karena ditutup,” jelas Hashim.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan, PLN bersama dengan pemerintah terus mendorong pengembangan investasi hijau yang berkontribusi langsung pada pelestarian lingkungan. Termasuk melalui perdagangan karbon yang menjadi salah satu alternatif dalam memitigasi perubahan iklim. ‘’Perubahan iklim adalah persoalan global, karenanya butuh solusi global. Peluncuran perdagangan karbon luar negeri ini menjadi langkah konkret PLN dan Pemerintah Indonesia mengatasi bencana iklim yang semakin nyata,” katanya.

Dirinya menjelaskan, tidak hanya melakukan offset emisi melalui bursa karbon, PLN juga melakukan perdagangan emisi dan offset emisi melalui perdagangan langsung. Terlebih lagi, PLN sudah memiliki platform PLN Climate Click dimana aktivitas perdagangan karbon, baik perdagangan emisi dan offset emisi, sudah mulai dilakukan sejak 2023 lalu. “PLN siap menjadi garda terdepan dalam upaya penurunan emisi melalui peran aktif untuk terus mengembangkan ekosistem perdagangan karbon di Indonesia,” ujar Darmawan.

Executive Vice President Transisi Energi dan Keberlan-jutan PLN, Kamia Handayani, menjelaskan, secara resmi PLN ikut serta dalam perdagangan karbon luar negeri pada Senin (20/1) lalu. Setelah sebelumnya perdagangan karbon dilakukan terbatas dalam pasar domestik sejak akhir September 2023.

Pada perdagangan karbon internasional pertama ini, Kamia mengungkapkan ada 1,78 juta ton CO2e Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE) milik PLN yang akan dijual ke offtaker luar negeri dan telah diotorisasi. Langkah otorisasi atau pengesahan dari Pemerintah ini diperlukan untuk menghindari risiko double counting pada unit karbon yang diperdagangkan di luar negeri.

”Jadi perdagangan karbon ini memang dibukanya kalau di bursa itu mulai 2023 dan baru dibuka untuk pasar luar negeri 2025 ini. Kalau dari sisi demand PLN, 1,7 juta ton CO2e Sertifikat Pengurangan Emisi sudah diotorisasi oleh pemerintah untuk dijual ke luar negeri,” ujarnya yang menyebutkan dibukanya perdagangan karbon luar negeri awal tahun ini merupakan langkah positif. (dik)np