Perkaya Diri Hingga Foya-Foya, Marak Oknum Kades Kasus Korupsi Dana Desa di Sumsel

Reporter: Tim |

Editor: Dede Sumeks |

Senin , 27 Jan 2025 - 17:06

SUMSEL, SUMATERAEKSPRES.ID– Tujuan utama pemerintah mengucurkan Dana Desa (DD) untuk lebih mensejahteraan masyarakat di pedesaan sekaligus agar terjadi pemerataan Pembangunan hingga ke pedesaaan.

Namun faktanya, DD dijadikan lahan korupsi baru dan bancakan oknum-oknum Kepala Desa (Kades) yang bertujuan memperkaya diri dan kelompok. Bahkan untuk foya-foya.

Kerakusan dari segelintir oknum Kades yang tega menyelewengkan penggunaan DD ini yang membuat masyarakat apriori akan keberlangsungan program ini. Sejumlah kasus penyimpangan DD inipun mencuat ke permukaan dengan berbagai modus operadi

Salah satunya di Kabupaten Lahat, penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat saat ini sedang mengusut dugaan penyelewengan DD yang dipergunakan untuk pembuatan peta desa Tahun Anggaran (TA) 2023.

"Hingga saat ini, Tim Penyidik telah memeriksa total 98 saksi yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut," ujar Kepala Kejaksaan Negeri Lahat, Toto Roedianto, S.Sos., S.H., M.H., melalui Kasi Intel Zit Muttaqin SH MH.

Selain pemeriksaan saksi, kejaksaan juga berhasil menerima titipan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 60.000.000,- yang terkait dengan kasus ini dari para saksi.Kasus dugaan korupsi pembuatan peta desa ini mencuat setelah ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek yang diduga tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Pemeriksaan terhadap saksi-saksi diharapkan dapat memperjelas peran masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan yang merugikan keuangan negara tersebut.

Pembuatan peta desa ini, dugaannya dilaksakan oleh 240 desa dari 360 desa yang ada di Kabupaten Lahat bekerja sama dengan pihak ketiga dan juga ada dugaan keterlibatan instansi terkait.

Pembuatan peta desa ini informasinya dianggarkan sebesar Rp35juta sehingga bila 240 desa, jumlahnya mencapai Rp8,4 miliar. Pembuatan peta desa ini ada yang telah dilaksanakan oleh pihak desa namun ada juga yang belum selesai.

Di OKU, sepanjang tahun 2024 penyidik Kejari OKU nihil menangani kasus tindak pidana korupsi yang terkait penyalahgunaan dana desa (DD).

Seperti yang disampaikan Kajari OKU, Choirun Parapat SH MH melalui Kasi Intel Hendri Dunan SH kali terakhir pihaknya menangani perkara penyimpangan DD di tahun 2022, itupun ditangani oleh penyidik unit Pidkor Satreskrim Polres OKU.

Yakni kasus yang melibatkan mantan Kades Tanjung Sari Kecamatan Pengandonan Jon Hendra yang sempat buron sebelum akhirnya berhasil diringkus di Desa Karang Raja, Muara Enim pada 2022 silam.

perkaya diri hingga foya-foya, marak oknum kades kasus korupsi dana desa di sumsel                            sumsel, sumateraekspres.id– tujuan utama pemerintah mengucurkan dana desa (dd) untuk lebih mensejahteraan masyarakat di pedesaan sekaligus agar terjadi pemerataan pembangunan hingga ke pedesaaan.
namun faktanya, dd dijadikan lahan korupsi baru dan bancakan oknum-oknum kepala desa (kades) yang bertujuan memperkaya diri dan kelompok. bahkan untuk foya-foya.
baca juga:mantan kades pulau panggung ditangkap, dana desa untuk judi sabung ayam rugikan negara rp500 juta
baca juga:kepala desa di lahat terjerat kasus korupsi, dana desa habis untuk bayar hutang
kerakusan dari segelintir oknum kades yang tega menyelewengkan penggunaan dd ini yang membuat masyarakat apriori akan keberlangsungan program ini. sejumlah kasus penyimpangan dd inipun mencuat ke permukaan dengan berbagai modus operadi
salah satunya di kabupaten lahat, penyidik kejaksaan negeri (kejari) lahat saat ini sedang mengusut dugaan penyelewengan dd yang dipergunakan untuk pembuatan peta desa tahun anggaran (ta) 2023. 
"hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total 98 saksi yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut," ujar kepala kejaksaan negeri lahat, toto roedianto, s.sos., s.h., m.h., melalui kasi intel zit muttaqin sh mh.
selain pemeriksaan saksi, kejaksaan juga berhasil menerima  titipan uang pengganti kerugian negara sebesar rp 60.000.000,- yang terkait dengan kasus ini dari para saksi.kasus dugaan korupsi pembuatan peta desa ini mencuat setelah ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek yang diduga tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.
pemeriksaan terhadap saksi-saksi diharapkan dapat memperjelas peran masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan yang merugikan keuangan negara tersebut. 
pembuatan peta desa ini, dugaannya dilaksakan oleh 240 desa dari 360 desa yang ada di kabupaten lahat bekerja sama dengan pihak ketiga dan juga ada dugaan keterlibatan instansi terkait.
pembuatan peta desa ini informasinya dianggarkan sebesar rp35juta sehingga bila 240 desa, jumlahnya mencapai rp8,4 miliar. pembuatan peta desa ini ada yang telah dilaksanakan oleh pihak desa namun ada juga yang belum selesai.
di oku, sepanjang tahun 2024 penyidik kejari oku nihil menangani kasus tindak pidana korupsi yang terkait penyalahgunaan dana desa (dd).
seperti yang disampaikan kajari oku, choirun parapat sh mh melalui kasi intel hendri dunan sh kali terakhir pihaknya menangani perkara penyimpangan dd di tahun 2022, itupun ditangani oleh penyidik unit pidkor satreskrim polres oku.
yakni kasus yang melibatkan mantan kades tanjung sari kecamatan pengandonan jon hendra yang sempat buron sebelum akhirnya berhasil diringkus di desa karang raja, muara enim pada 2022 silam.
dari laporan hasil pemeriksaan inspektorat kabupaten oku pada 17 maret 2020, jh diduga merugikan keuangan negara sebesar rp 379.399.614 yang bersumber dari dd yang dianggaran dari dana apbn tahun 2018 direalisasikan tiga termin.
tahap rp 140.147.800, tahap 2 sebesar rp 280.295.600, dan tahap 3 sebesar rp280.295.600. di persidangan yang dipimpin majelis hakim dr editerial sh mh di pengadilan tipikor pada pengadilan negeri (pn) kelas ia khusus palembang, terdakwa jon hendra dijatuhi vonis pidana penjara 4 tahun, 6 bulan.
serta denda rp250 juta yang jika denda tak dibayar diganti pidana kurungan tiga bulan penjara. 
kajari oki, hendri hanafi,sh menyebut hingga saat ini belum membidik kasus korupsi dana desa tapi saat ini masih ada pekerjaan rumah kasus  dugaan korupsi apbd 2021 di dinas pemuda dan olahraga oki sebesar rp6,5 miliar.
alasannya hingga saat ini belum bisa menetapkan tersangkanya karena jumlah kerugian belum diketahui tapi sebelumnya tim pidsus sudah menyita dokumen dan enam cap di dispora oki untuk melengkapi barang bukti dan memeriksa beberapa saksi.
baca juga:mantan kepala desa di sumsel divonis 5 tahun penjara atas kasus korupsi dana desa
baca juga:puluhan kepala desa dipanggil kejari empat lawang terkait penggunaan dana desa
sepanjang tahun 2024, inspektorat kabupaten ogan ilir (oi) menerima puluhan aduan dugaan pelanggaran, separuh dari laporan tersebut merupakan aduan menyangkut soal dugaan penyelewengan dd oleh oknum kades.
“dari 37 aduan yang diterima 17 berkas diantaranya soal permasalahan desa atau kepala desa. sebagian besar permasalahan desa yang dilaporkan terkait dugaan korupsi dana desa," sebut kepala inspektorat oi, ibnu hardi.
namun, dari 17 aduan tersebut hanya 1 kasus yang kini telah naik ke pengadilan. sedangkan sisanya dapat diselesaikan secara administrasi melalui mediasi dan pengembalian kerugian.
ini dikarenakan ke-16 kasus diantaranya dapat diselesaikan dikarenakan nilai kerugian yang kecil dan telah dikembalikan, satu kasus penyimpangan dana desa di ogan ilir naik ke pengadilan dan berujung pada hukuman pidana. 
melibatkan mantan kades harimau tandang, kecamatan pemulutan selatan, syamsul. terkait dalam penggunaan dd reguler (non-blt) tahap i dan tahap ii tahun anggaran 2022.
syamsul menyalagunakan dd buat nyawer lady compagnion (lc) atau pemandu lagu di salah satu tempat karaoke, mabuk-mabukan dan digunakan untuk kembali mencalonkan diri kembali sebagai kades.
serta membagi-bagikan sebanyak 600 amplop kepada warga isinya rp500 ribu, dibagikan sebanyak 600 amplop. uang itu ia ambil dari pencarian dana desa tahap kedua di penghujung masa jabatannya sebagai kades jumlah uang yang dipakai lebih kurang rp380 jutaan.
oi mempunyai 227 desa yang menerima anggaran dana desa setiap tahunnya. tahun 2025 ini, total dana desa yang diterima mencapai rp189.906.372.000 miliar. diantaranya 37 desa mendapat anggaran diatas rp1 milyar.
di tahun 2022 lalu, polres prabumulih sempat menangani dua perkara dugaan kasus korupsi, dari 2 perkara tersebut, salah-satunya yakni dugaan korupsi dana desa (dd) desa pangkul.
dalam kasus penggunaan dd tahun anggaran 2019 tersebut, penyidik kepolisian pun telah menetapkan 2 tersangka yaitu hendra kesuma yang saat itu merupakan kaur keuangan desa pangkul dan julhaili yang mana saat itu merupakan kaur umum.
sementara itu, belum lama ini inspektorat prabumulih berhasil melakukan pengembalian dd dari tiga desa yang ada di kota prabumulih, ini disampaikan inspektur pemkot prabumulih, h indra bangsawan sh mm.
menurutnya, pengembalian kerugian negara dari tiga desa tersebut merupakan  pengelolaan dd 2023. dimana inspektorat prabumulih menerjunkan para irban dan pegawainya melakukan verifikasi pengelolaan dana desa.
hasil verifikasi inspektorat prabumulih, ada temuan pada tiga desa di prabumulih. satu desa terpaksa mengembalikan uang atau setor balik sekitar rp200 jutaan sementara 2 desa dikarenakan belum bayar pajak dan sudah dibayarkan sejauh ini sekitar rp20 jutaan.
"semua temuan dari 3 desa tersebut sudah disetorkan dan dibayarkan ke kas daerah," sebut indra. 
dari pengawasan dana desa, sambung ib (sapaan akrabnya, red). inspektorat prabumulih berhasil menyelamatkan uang negara bersumber dari apbn sekitar rp300 jutaan tahun ini (2024, red).
disampaikan oleh inspektur yang masih berstatus sebagai jaksa aktif di kejati sumsel ini kegiatan pengawasan dd juga hasil kerja sama dengan kejari prabumulih.
 “kita ingatkan agar para kades dan perangkat desa, mengelola dana desa secara baik dan sesuai aturan. jangan lupa, membayarkan pajaknya,” tegasnya.
adapun pengawasan dana desa ini bertujuan memastikan pengelolaan tepat sasaran dan sesuai sop. mengingat tujuan diberikannya dd agar pembangunan di desa lebih maju dan masyarakatnya sejahtera.
kejari muara enim selama 2024 dan awal 2025 terus menangani perkara korupsi dimana dua diantaranya melibatkan desa dengan pelaku kepala desa. jumlah kerugian negara mencapai ratusan hingga miliaran rupiah.
kajari muara enim, rudi iskandar sh mh melalui kasi intel anjasra karya sh mh mengatakan bahwa selama 2024, kejari muara enim telah menangani dua perkara tindak pidana korupsi (tipikor) yang melibatkan kepala desa.
"untuk perkara 2024 yakni kepala desa tanjung medang yakni sodikin,  modusnya, pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai rab dan mark up dalam pengadaan kegiatan dana desa," terangnya.
lanjutnya, jumlah kerugian negara yang ditimbulkan adalah sebesar rp485.758.618,-. "untuk pelaku saat ini sudah divonis dengan pidana penjara dua tahun enam bulan di pengadilan tipikor palembang," ungkapnya.
satu perkara lainnya, yakni desa petanang kecamatan lembak dimana perkara tersebut dilanjutkan di tahun 2025 karena baru dimulai di akhir tahun 2024. "itu potensi kerugian negaranya rp810.448.643 serta ada potensi tambahan kerugian negara sebesar rp1.998.562.497, " bebernya.
perkara ini berkaitan dengan dugaan penyelewengan  pengelolaan apbdes dari tahun 2019-2023. "untuk perkara ini, masih diminta penghitungan oleh bpkp, dalam waktu dekat juga akan ada penetapan tersangka," ungkapnya.
dari sisi pencegahan, juga perlu dilakukan dimana kejaksaan negeri muara enim terus sosialisasi berupa penyuluhan hukum dan penerangan hukum terhadap pelaksanaan dana desa. 
"inovasinya adalah jaga desa yang merupakan singkatan dari jaksa garda desa," ulasnya.
pelaksana tugas (plt) kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa(pmd) kabupaten muara enim, rachmat noviar mengatakan bahwa total dana desa tahun 2025 ini sebesar rp216.038.404.000.
"dalam pengelolaannya tentu harus benar benar karena itu berkaitan dengan pembangunan desa tersebut juga, jangan sampai ada penyelewengan yang merugikan negara," tuturnya.
kejari empat lawang (4l) saat ini masih fokus melakukan penyelidikan terhadap penggunaan dana desa tahun 2023, di tahap awal, ratusan kepala desa sudah dipanggil ke kantor kejari 4l.
sedang dibidik kali ini bukan hanya dd tahun 2023 tapi tahun 2024 juga. namun yng mencuat yakni pengadaan alat pemadam api ringan (apar) tahun 2023 yang menggunakan dd.
diduga tahun 2023 itu, seluruh desa di kabupaten empat lawang diwajibkan membeli apar dan mengikuti pelatihan penggunaannya.
harga dua tabung apar yang mencapai rp 22 juta hingga rp 30 juta dinilai terlalu mahal. mekanisme pengadaan ini juga dipertanyakan, mengingat seluruh kepala desa mengikuti instruksi pembelian tanpa melalui proses musyawarah desa terlebih dahulu.
kajari 4l, eryana ganda nugraha didampingi kasi intel, niku senda saat dikonfirmasi terkait hal ini, menjelaskan, pihaknya masih melakukan penyelidikan. termasuk mencari keterangan-keterangan pihak terkait.
"masih tahap penyelidikan. belum bisa kami beri keterangan yang lebih detail karena masih tahap penyelidikan," elak eryana. selain ke penindakan, kejari 4l juga fokus kepada pengembalian kerugian negara. yang nantinya akan dikembalikan ke kas negara.
“kami tidak ingin berasumsi sebelum ada bukti kuat. untuk saat ini, kami menghimbau para kepala desa agar lebih profesional dalam mengelola dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan sosial,” tukasnya.
pj bupati 4l, fauzan khoiri enggan berkomentar banyak terkait dugaan penyelewengan dd ini namun dia mengimbau para kades agar mengikuti prosedur dan tahapan karena kita ada kewenangan dan fungsi masing-masing.
"untuk rekan-rekan kades apabila dimintai keterangan, berikanlah leterangan sesyai kondisi yang ada dan pertanggungjawabkanlah semua yang sudah dilakukan," ujarnya.
sementara pemkab 4l mendapatkan pagu dana desa (dd) sebesar rp124,5 milyar untuk tahun anggaran 2025. dana tersebut akan dibagi kepada 147 desa yang tersebar di wilayah kabupaten tersebut.
desa lingge tercatat sebagai penerima dana terbesar dengan alokasi rp1,31 miliar, sementara desa canggu menerima dana terkecil sebesar rp635,37 juta. 
sebagai informasi, dana desa merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat untuk meningkatkan pembangunan di tingkat desa.  
baca juga:kejari empat lawang sosialisasikan aplikasi monitoring dana desa untuk pengelolaan lebih efisien
baca juga:dana desa diduga kembali disalahgunakan, ratusan kades di 4l digarap kejaksaaan, ini penyebabnya 
dengan adanya alokasi ini, diharapkan desa-desa di kabupaten empat lawang dapat memanfaatkan dana tersebut secara optimal demi kesejahteraan masyarakat. 
dana desa ini akan disalurkan melalui beberapa tahap sesuai ketentuan yang diatur dalam pmk. setiap desa diwajibkan untuk melaporkan penggunaan dana secara berkala guna memastikan dana tersebut benar-benar digunakan sesuai dengan peruntukannya.(tim/kms)