https://sumateraekspres.bacakoran.co/

Tugas Kepala Daerah Kendalikan Harga, Siapkan 5 Langkah Strategis Nasional

Kepala daerah diminta kendalikan harga bahan pokok untuk stabilitas ekonomi-foto: ist-

JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID - Gejolak kenaikan harga beberapa bahan kebutuhan masyarakat ini terjadi merata, hampir di semua provinsi. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengatakan, pihaknya juga berupaya pengendalian inflasi dan mewujudkan kemandirian pangan. 

Ada lima aksi prioritas dan strategis nasional yang dilaksanakan. Pertama, optimalisasi penyaluran beras SPHP pada wilayah dengan harga di atas HPP sebanyak 300.000 ton periode Januari-Februari 2025.

Kemudian, penyaluran bantuan pangan beras kepada 16 juta keluarga penerima manfaat (KPM) periode Januari-Februari 2025. Ketiga, Gerakan Pangan Murah tahun 2025 pada 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota sebagai langkah pengendalian inflasi pangan. Lalu, fasilitasi distribusi pangan sebanyak 750 ton.

Terakhir, membangun kios pangan sebanyak 453 kios yang tersebar di Indonesia. Mendagri, Tito Karnavian menyampaikan, pada minggu pertama Januari 2025 terjadi kenaikan beberapa komoditas.  Bawang merah naik di 205 kabupaten/kota, daging ayam ras naik di 201 kabupaten/kota, dan migor naik di 174 kabupaten/kota. Untuk cabai merah naik di 298 kabupaten/kota .Sedangkan telur ayam ras naik di 242 kabupaten/kota. 

BACA JUGA:Inflasi IHK 2024 Terkendali, Bank Indonesia Optimis Jaga Stabilitas

BACA JUGA:Harga Cabai-Bawang Merah Masih Tinggi, Khawatir Picu Inflasi hingga Momen Ramadan-Lebaran

“Perang dagang antara China dengan Amerika dan lainnya berpengaruh antara pola dan suplai yang berpengaruh ke semua negara, Maka dari itu kita harus mampu swasembada pangan,” terangnya. Plt Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir pada rakor 13 Januari lalu juga mengingatkan kepada seluruh kepala daerah untuk terus memantau perkembangan harga bahan pokok secara berkala. 

“Peran aktif kepala daerah sangat diperlukan untuk memastikan inflasi terkendali. Kita harus bersinergi agar stabilitas ekonomi nasional dapat terjaga,” tukasnya.  Dia menyampaikan untuk seluruh forkopimda terutama kepala-kepala daerah untuk terus melakukan upaya-upaya agar harga tidak tinggi dan berkelanjutan. 

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismartini, dalam laporannya pada rakor pencegahan inflasi, 13 Januari 2025 lalu. Katanya. berdasarkan data SP2KP, ada 36 provinsi yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH). Itu berdasarkan pencatatan hingga 10 Januari 2025. Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH tersebut yaitu cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras.

BACA JUGA:Inflasi IHK 2024 Terjaga, Bank Indonesia Optimis di Tahun 2025-2026

BACA JUGA:Sumsel Catat Penurunan Inflasi pada Tahun 2024

Sepekan sebelumnya, Plt Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan jika secara nasional, jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan IPH pada minggu pertama Januari 2025 lebih banyak dibandingkan Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan IPH. 

Yang menjadi catatan adalah untuk inflasi yang cukup tinggi. “Transportasi adalah komponen untuk meredam inflasi diakhir tahun 2024 ini dikarenakan ada diskon tiket pesawat dimana pemerintah menurunkan harga tiket pesawat untuk periode Nataru 2024/2-25,” tukasnya. 

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan