PAD Lahat Diprediksi Meningkat di 2025 Meski Pembebasan BPHTB dan Retribusi PBG Dihapuskan

Reporter: Agustriawan |

Editor: Irwansyah |

Jumat , 17 Jan 2025 - 14:30

Pemerintah Kabupaten Lahat optimis PAD 2025 akan meningkat meski pembebasan BPHTB dan PBG, berkat kebijakan Opsen Pajak yang meningkatkan kontribusi dari pajak kendaraan bermotor. Foto:Agustriwan/Sumateraekspres.id--

LAHAT, SUMATERAEKSPRES.ID – Meskipun ada kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Retribusi Pemakaian Bangunan Gedung (PBG), Pemerintah Kabupaten Lahat tetap optimis Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat pada tahun 2025.

Hal ini didorong oleh kebijakan baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pusat, atau dikenal sebagai Opsen Pajak, yang berpotensi meningkatkan kontribusi pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah Lahat, Subranuddin SE MAP, meskipun ada penghapusan retribusi dan BPHTB, potensi PAD Lahat pada 2025 tetap optimis.

"Kami percaya bahwa dengan adanya penerapan Opsen Pajak, PAD Kabupaten Lahat akan meningkat, karena pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) pajak kendaraan bermotor yang lebih besar untuk pemerintah kabupaten/kota," jelas Subranuddin.

Pada tahun 2024, PAD Kabupaten Lahat berhasil melampaui target yang ditetapkan. Target PAD yang ditetapkan sebesar Rp 178,83 miliar tercapai dengan realisasi Rp 238,39 miliar atau 133,31% dari target yang telah ditentukan. Capaian ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif.

Sektor-sektor pajak yang berkontribusi besar terhadap PAD Kabupaten Lahat antara lain pajak restoran, BPHTB, galian C, penerangan jalan, dan pajak reklame.

Namun, ada beberapa sektor yang perlu mendapatkan perhatian lebih, seperti retribusi dari Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, dan sektor perizinan.

Sektor retribusi tepi jalan umum dan pelayanan kesehatan puskesmas masih menunjukkan hasil yang kurang optimal.

Terkait dengan kebijakan pembebasan retribusi PBG dan BPHTB untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Subranuddin menjelaskan bahwa kebijakan ini diharapkan dapat mendukung pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

pad lahat diprediksi meningkat di 2025 meski pembebasan bphtb dan retribusi pbg dihapuskan                            lahat, sumateraekspres.id – meskipun ada kebijakan pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) serta retribusi pemakaian bangunan gedung (pbg), pemerintah kabupaten lahat tetap optimis pendapatan asli daerah (pad) akan meningkat pada tahun 2025.
hal ini didorong oleh kebijakan baru yang diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antar pusat, atau dikenal sebagai opsen pajak, yang berpotensi meningkatkan kontribusi pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor.
menurut kepala badan pendapatan daerah lahat, subranuddin se map, meskipun ada penghapusan retribusi dan bphtb, potensi pad lahat pada 2025 tetap optimis.
baca juga:byond by bsi catat 3 juta pengguna aktif dua bulan pasca peluncuran
baca juga:dua pekan ditutup, ratusan karyawan da club 41 dirumahkan, pemilik angkat bicara
"kami percaya bahwa dengan adanya penerapan opsen pajak, pad kabupaten lahat akan meningkat, karena pembagian dana bagi hasil (dbh) pajak kendaraan bermotor yang lebih besar untuk pemerintah kabupaten/kota," jelas subranuddin.
pada tahun 2024, pad kabupaten lahat berhasil melampaui target yang ditetapkan. target pad yang ditetapkan sebesar rp 178,83 miliar tercapai dengan realisasi rp 238,39 miliar atau 133,31% dari target yang telah ditentukan. capaian ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif.
sektor-sektor pajak yang berkontribusi besar terhadap pad kabupaten lahat antara lain pajak restoran, bphtb, galian c, penerangan jalan, dan pajak reklame.
baca juga:prakiraan cuaca sumsel sabtu 18 januari 2025: banyuasin, musi banyuasin, muratara berpotensi hujan petir
baca juga:usai putusan mk, asta jalin komunikasi resmi dengan pemkab banyuasin untuk program kerja 100 hari
namun, ada beberapa sektor yang perlu mendapatkan perhatian lebih, seperti retribusi dari dinas kesehatan, dinas perdagangan, dinas perhubungan, dan sektor perizinan.
sektor retribusi tepi jalan umum dan pelayanan kesehatan puskesmas masih menunjukkan hasil yang kurang optimal.
terkait dengan kebijakan pembebasan retribusi pbg dan bphtb untuk masyarakat berpenghasilan rendah (mbr), subranuddin menjelaskan bahwa kebijakan ini diharapkan dapat mendukung pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
baca juga:korem 044/gapo gelar upacara 17 januari 2025, pesan panglima tni jadilah prajurit prima dan profesional
baca juga:pangdam ii/sriwijaya ajak tni jadi garda terdepan stabilitas nasional di upacara januari 2025, ini katanya!
"kami sangat mendukung kebijakan ini, terutama bagi masyarakat mbr yang membutuhkan," tuturnya.
sementara itu, dengan adanya perubahan dalam peraturan opsen pajak yang lebih menguntungkan bagi daerah, sektor pajak kendaraan bermotor diharapkan akan memberikan kontribusi lebih besar.
pembagian dana bagi hasil (dbh) untuk pajak kendaraan bermotor yang sebelumnya 30% untuk kabupaten lahat kini meningkat menjadi 66%, yang diperkirakan akan meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan.
pemerintah kabupaten lahat juga mencatat bahwa pendapatan dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb) telah melampaui target.
baca juga:gugatan lahan hutan kota kayuagung, delapan titik disoroti penggugat dan tergugat
baca juga:saitama jadi target fubuki: kepemimpinan dan politik di balik rekrutmen one punch man
dari target rp 13,9 miliar untuk pajak kendaraan bermotor, realisasinya mencapai rp 17,8 miliar atau 127,81%.
sementara itu, pendapatan dari bbnkb juga melampaui target, dengan realisasi mencapai rp 17,2 miliar dari target rp 14,4 miliar, atau sekitar 119,41%.
pemerintah kabupaten lahat mengimbau perusahaan dengan kendaraan bermotor berplat luar daerah untuk segera melakukan balik nama kendaraan mereka ke kabupaten lahat guna mendukung peningkatan pad.
baca juga:ada bri dan bsi, inilah daftar bank yang sediakan pinjaman khusus guru sertifikasi
baca juga:inilah 10 ptn yang lulusannya banyak bekerja di pt freeport indonesia
pemerintah juga mengapresiasi partisipasi masyarakat, pengusaha, dan opd yang telah aktif dalam pembayaran pajak dan retribusi, dengan harapan agar kontribusi mereka dapat mendukung pembangunan daerah yang lebih baik.