Kejar Pelanggaran! OJK Hentikan 2.930 Pinjol Ilegal di 2024

Reporter: Rian Sumeks |

Editor: Rian Sumeks |

Kamis , 09 Jan 2025 - 11:21

OJK Perketat Pengawasan dan Penegakan Hukum di Sektor Jasa Keuangan untuk Lindungi Konsumen-Foto: IST-

JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen.

Sepanjang tahun 2024, OJK telah aktif menjalankan berbagai tindakan yang mendukung penegakan ketentuan pengawasan market conduct (perilaku pasar) dan pelindungan konsumen, baik melalui sanksi administratif maupun langkah-langkah preventif lainnya.

Salah satu upaya utama dalam pelindungan konsumen adalah kewajiban PUJK untuk menyampaikan laporan penilaian sendiri terkait dengan kondisi pelindungan konsumen, yang diatur dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023.

Hingga November 2024, dari total 2.719 PUJK yang diwajibkan melaporkan, sekitar 96,32% di antaranya menyampaikan laporan tepat waktu.

Namun, terdapat 65 PUJK yang terlambat dan 35 PUJK yang sama sekali tidak menyampaikan laporan mereka.

Sebagai tindak lanjut, OJK telah mengenakan sanksi administratif berupa denda kepada 85 PUJK yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan.

Selain itu, 15 PUJK yang tidak mematuhi kewajiban ini dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.

Pemberian sanksi ini bertujuan agar seluruh PUJK mematuhi kewajiban mereka dan berkontribusi pada peningkatan transparansi dan pelindungan konsumen.

Pengawasan Literasi dan Inklusi Keuangan

Selain itu, OJK juga mengawasi kewajiban PUJK dalam melaporkan kegiatan literasi dan inklusi keuangan sesuai dengan ketentuan dalam POJK 3/POJK.07/2023.

Dalam hal ini, OJK telah memberikan 290 sanksi administratif, dengan 260 di antaranya berupa denda dan 30 lainnya berupa peringatan tertulis.

kejar pelanggaran! ojk hentikan 2.930 pinjol ilegal di 2024                            jakarta, sumateraekspres.id - otoritas jasa keuangan (ojk) terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha jasa keuangan (pujk) guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen.
sepanjang tahun 2024, ojk telah aktif menjalankan berbagai tindakan yang mendukung penegakan ketentuan pengawasan market conduct (perilaku pasar) dan pelindungan konsumen, baik melalui sanksi administratif maupun langkah-langkah preventif lainnya.
salah satu upaya utama dalam pelindungan konsumen adalah kewajiban pujk untuk menyampaikan laporan penilaian sendiri terkait dengan kondisi pelindungan konsumen, yang diatur dalam pojk nomor 22 tahun 2023.
hingga november 2024, dari total 2.719 pujk yang diwajibkan melaporkan, sekitar 96,32% di antaranya menyampaikan laporan tepat waktu.
baca juga:keyakinan konsumen meningkat pada desember 2024, survei bank indonesia tunjukkan optimisme ekonomi
baca juga:selamat dan sukses! kpu tetapkan herman deru dan cik ujang sebagai pemimpin sumsel untuk periode 2025-2030 
namun, terdapat 65 pujk yang terlambat dan 35 pujk yang sama sekali tidak menyampaikan laporan mereka.
sebagai tindak lanjut, ojk telah mengenakan sanksi administratif berupa denda kepada 85 pujk yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan.
selain itu, 15 pujk yang tidak mematuhi kewajiban ini dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.
pemberian sanksi ini bertujuan agar seluruh pujk mematuhi kewajiban mereka dan berkontribusi pada peningkatan transparansi dan pelindungan konsumen.
baca juga:hujan deras semalaman, lahat dilanda banjir parah ganggu aktivitas warga dan kendaraan
baca juga:kebakaran hebat di pasar 16 ilir, toko aksesoris ludes dalam waktu setengah jam dilalap si jago merah
pengawasan literasi dan inklusi keuangan
selain itu, ojk juga mengawasi kewajiban pujk dalam melaporkan kegiatan literasi dan inklusi keuangan sesuai dengan ketentuan dalam pojk 3/pojk.07/2023.
dalam hal ini, ojk telah memberikan 290 sanksi administratif, dengan 260 di antaranya berupa denda dan 30 lainnya berupa peringatan tertulis.
ini menunjukkan komitmen ojk dalam memastikan pujk tidak hanya fokus pada keuntungan semata, tetapi juga berperan dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
pelanggaran market conduct dan perlindungan konsumen
pengawasan perilaku pasar atau market conduct juga menjadi fokus utama ojk. hingga 24 desember 2024, ojk telah memberikan 7 sanksi administratif berupa denda dan 26 peringatan tertulis kepada pujk yang melanggar ketentuan dalam hal penyediaan informasi iklan, pemasaran produk, dan penagihan kepada konsumen.
ojk tidak segan-segan memberikan tindakan tegas bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar prinsip perlindungan konsumen, mengingat pentingnya memastikan hak-hak konsumen terlindungi dengan baik.
penggantian kerugian konsumen
pada tahun 2024, ojk juga mencatatkan angka signifikan terkait dengan penggantian kerugian konsumen. sebanyak 217 pujk telah mengembalikan kerugian kepada konsumen, dengan total nominal mencapai rp212,17 miliar.
langkah ini menunjukkan tanggung jawab pujk terhadap pengaduan yang diterima, serta komitmen mereka untuk memperbaiki hubungan dengan konsumen.
aktivitas penanggulangan keuangan ilegal
tidak hanya berfokus pada pelindungan konsumen yang sah, ojk juga serius dalam memberantas kegiatan keuangan ilegal, termasuk pinjaman online (pinjol) dan investasi bodong. sepanjang 2024, ojk menerima lebih dari 16.000 pengaduan terkait aktivitas ilegal ini.
sebagai respons, ojk melalui satuan tugas pemberantasan aktivitas keuangan ilegal (satgas pasti) berhasil menghentikan 2.930 entitas pinjol ilegal dan 310 penawaran investasi ilegal.
lebih lanjut, ojk juga telah memblokir lebih dari 3.200 entitas ilegal dan melaporkan 228 rekening bank yang terkait dengan aktivitas keuangan ilegal.
selain itu, ojk juga bekerja sama dengan kementerian komunikasi dan digital untuk memblokir 1.692 nomor kontak penagih dari pinjol ilegal.
sebagai langkah inovatif dalam penanganan kasus penipuan di sektor keuangan, ojk meluncurkan indonesia anti-scam centre (iasc) pada november 2024. iasc bertujuan untuk mempercepat penanganan laporan penipuan transaksi keuangan.
hingga akhir tahun 2024, iasc telah menerima lebih dari 18.000 laporan yang mencakup 29.619 rekening terkait penipuan. sebanyak 8.252 rekening telah diblokir, dan ojk berkomitmen untuk terus memperkuat kapasitas iasc guna menanggulangi kejahatan di sektor keuangan.
dengan langkah-langkah tersebut, ojk menunjukkan tekadnya untuk melindungi konsumen dan memastikan bahwa sektor jasa keuangan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang adil dan transparan.
pengawasan yang ketat, sanksi tegas terhadap pelanggaran, serta upaya pemberantasan kegiatan ilegal diharapkan dapat menciptakan ekosistem keuangan yang lebih aman dan terpercaya bagi masyarakat.