Satpol PP Muratara Tegaskan Larangan Hewan Ternak Berkeliaran di Jalinsum

Reporter: Izul |

Editor: Irwansyah |

Minggu , 05 Jan 2025 - 14:59

Satpol PP Muratara tegas larang hewan ternak berkeliaran di Jalinsum untuk cegah kecelakaan. Pemilik ternak yang melanggar Perda No. 11/2017 akan dikenakan denda. Foto:Izul/Sumateraekspres.id--

Hewan ternak besar seperti sapi dan kerbau akan dikenakan denda Rp100.000 per hari, sementara hewan ternak kecil seperti kambing dan domba akan dikenakan denda Rp50.000 per hari.

“Jika masyarakat tidak sadar akan bahaya ini, razia akan dilakukan sebagai langkah terakhir,” tegas Sumaedi.

Masyarakat juga memberikan respons positif terhadap kebijakan ini, terutama pengendara yang sering melintasi Jalinsum.

Salah seorang sopir truk asal Lampung, Erwin, berharap aturan ini dapat diterapkan secara konsisten untuk mencegah kecelakaan lebih lanjut.

“Harapannya, jika ada hewan ternak di jalan, tidak ada lagi yang mengaku pemiliknya,” ungkap Erwin.

Sebagian warga juga menyarankan agar pemerintah menyediakan kandang kolektif atau lahan penggembalaan khusus untuk ternak, agar masalah ini bisa diatasi dengan baik tanpa merugikan peternak.

"Tanpa solusi, peternak akan kesulitan," ujar Hendar, seorang peternak kerbau.

satpol pp muratara tegaskan larangan hewan ternak berkeliaran di jalinsum                            muratara, sumateraekspres.id – kepala satpol pp kabupaten musi rawas utara (muratara), sumaedi, menegaskan pentingnya penertiban terhadap hewan ternak yang berkeliaran di sepanjang jalan lintas sumatera (jalinsum).
hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh ternak, seperti sapi dan kambing, yang bebas berjalan di jalan raya.
“jalinsum merupakan jalur utama yang sangat padat, sehingga keberadaan hewan ternak dapat mengancam keselamatan pengendara.
baca juga:oknum kepala sekolah diduga terlibat penyelewengan dana di smpn 1 teluk gelam
baca juga:jejak sejarah koin logam tertua di kerajaan palembang
kami minta masyarakat lebih disiplin dalam mengawasi ternaknya,” ujar sumaedi, pada minggu (5/1).
satpol pp rencananya akan melakukan razia untuk mengatasi masalah ini. hewan yang berkeliaran di jalan raya akan diamankan, sementara pemiliknya akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.
sumaedi menambahkan bahwa kecelakaan yang disebabkan oleh ternak yang melintas di jalan raya sering terjadi. selain itu, pemilik ternak yang membiarkan hewan mereka bebas di jalan juga bisa dimintai pertanggungjawaban.
baca juga:nasib honorer tak lulus pppk tahap i di prabumulih, menunggu kebijakan lanjutan
baca juga:julukan pahlawan kelas s di one punch man, kekuatan yang membedakan dari kelas a
dia mengingatkan kembali, keberadaan ternak di jalan tidak hanya membahayakan keselamatan pengendara, tetapi juga merusak citra kawasan serta menciptakan gangguan ketertiban umum.
dalam upaya menegakkan peraturan, satpol pp telah mengadakan sosialisasi mengenai perda no. 11/2017 yang mengatur tentang pengelolaan hewan ternak.
dalam perda ini, pemilik ternak yang membiarkan hewan mereka berkeliaran akan dikenakan denda.
baca juga:perbaikan jalan gandus amblas dimulai maret 2025, gunakan desain jalan layang
baca juga:hujan sedang penuhi langit sumatera selatan pada senin 6 januari 2025, bmkg ingatkan waspada cuaca ekstrem
hewan ternak besar seperti sapi dan kerbau akan dikenakan denda rp100.000 per hari, sementara hewan ternak kecil seperti kambing dan domba akan dikenakan denda rp50.000 per hari.
“jika masyarakat tidak sadar akan bahaya ini, razia akan dilakukan sebagai langkah terakhir,” tegas sumaedi.
masyarakat juga memberikan respons positif terhadap kebijakan ini, terutama pengendara yang sering melintasi jalinsum.
baca juga:6 cara efektif blokir iklan di chrome dan layar beranda android
baca juga:mulyono tewas dibunuh dengan 8 luka tikaman, pelaku serahkan diri
salah seorang sopir truk asal lampung, erwin, berharap aturan ini dapat diterapkan secara konsisten untuk mencegah kecelakaan lebih lanjut.
“harapannya, jika ada hewan ternak di jalan, tidak ada lagi yang mengaku pemiliknya,” ungkap erwin.
sebagian warga juga menyarankan agar pemerintah menyediakan kandang kolektif atau lahan penggembalaan khusus untuk ternak, agar masalah ini bisa diatasi dengan baik tanpa merugikan peternak.
baca juga:pppk juga dapat pensiun, ini ketentuannya
baca juga:antisipasi virus hmpv: dinkes sumsel perketat pengawasan pintu masuk
"tanpa solusi, peternak akan kesulitan," ujar hendar, seorang peternak kerbau.