PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menerima ratusan laporan masyarakat sepanjang tahun 2024. 

Melalui rilis catatan akhir tahun, Kepala Ombudsman RI perwakilan Sumsel, Adrian Agustiansyah menyampaikan, dari laporan masyarakat secara reguler ada 311 aduan sepanjang 2024. Sedangkan untuk melalui reaksi cepat ombudsman RCO ada 154 laporan, laporan inisiatif atas prakarsa sendiri (LIAP) ada 2, konsultasi sebanyak 129 laporan, dan tembusan 81 laporan. 

Dari laporan masyarakat permasalahan terbanyak dari pertanahan, pendidikan dan perumahan dan pemukiman (lampu jalan). "Substansi penerimaan laporan didominasi bidang pertahanan sebanyak 122 laporan atau 29 persen, pendidikan 45 laporan atau 11 persen, perumahan dan pemukiman sebanyak 56 laporan atau 13 persen," sampainya, Rabu (1/1). 

Adrian menjelaskan, laporan terkait pertanahan ini di antaranya kasus tertundanya penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) melalui program PTSL oleh Kantor Pertanahan Kabupaten OKUS, dan Musi Banyuasin (MUBA). Kemudian, laporan mengenai perumahan dan permukiman berkaitan dengan variasi kasus penyediaan lampu jalan di kota Palembang yang pelayanannya tidak diberikan oleh Dinas Perkimtan. 

BACA JUGA:Raih Predikat Baik, Empat Lawang Diganjar Piagam dari Ombudsman RI

BACA JUGA:Rasain, Empat Pelaku Begal Pegawai Bank Mekar Diringkus Tim Rimau Unit Reskrim Polsek Tanjung Baru

"Adapun bidang pendidikan variasi kasus berupa penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMA di Kota Palembang yakni SMAN 22 Palembang dimana 91 siswa tidak lulus dinyatakan lulus," jelasnya.

Adrian menyebut, dari target penerimaan sebanyak 297 laporan, jumlah ini melampaui 139,73 persen. "Sedangkan untuk target penyelesaian laporan kami berhasil menyelesaikan 415 dari 297 yang ditargetkan," pungkasnya.