Besaran UMK dan UMSK 2025 Sudah Disampaikan, Tunggu Penetapan Pj Gubernur Sumsel

Reporter: Tim |

Editor: Dede Sumeks |

Rabu , 18 Dec 2024 - 23:09

Cecep Wahyudin, FOTO: IST --

Terpisah, Sekretaris Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Muratara Indrayana, menyatakan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan polemik UMSP yang saat ini masih menjadi perdebatan di tingkat Provinsi Sumatera Selatan.

Bagi pihaknya di tingkat kabupaten, patokan utama adalah UMK yang dinilai lebih relevan dan menguntungkan, dibandingkan UMSP.

"Untuk kabupaten, kami tidak mempermasalahkan soal UMSP karena patokan kami adalah UMK.

Sebab, secara hirarki, UMK memang lebih tinggi dibandingkan UMP (Upah Minimum Provinsi), dan tentu lebih tinggi lagi dibandingkan UMSP," ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (17/12).

Indrayana menambahkan, kenaikan UMK di Kabupaten Muratara mencapai 6,5 persen, lebih besar dibandingkan kenaikan UMSP yang hanya 3,8 persen.

Menurutnya, ini menjadi alasan utama pihaknya tetap mengacu pada UMK dalam menentukan hak buruh di wilayahnya. (lid/afi/uni/way/zul/gti/air)

besaran umk dan umsk 2025 sudah disampaikan, tunggu penetapan pj gubernur sumsel                            sumsel, sumateraekspres.id - penetapan upah minimum kota/kabupaten (umk) maupun upah minimum sektoral kabupaten/kota (umsk) 2025, batas terakhirnya rabu (18/12/2024). 
dewan pengupahan kota palembang, abdullah anang, menyampaikan umk palembang 2025 berdasarkan kesepakatan dari semua pihak, naik rp 239.043,48 atau 6,5 persen dari 2024.
baca juga:respon demonstrasi, pimpinan dprd sumsel siap mengawal aspirasi buruh-pekerja mendapatkan upah yang layak
baca juga:lahat belum miliki dewan pengupahan, buruh harapkan pembentukan segera
dimana umk palembang 2024 sebesar rp 3.677.592, sedangkan umk palembang 2025 mencapai rp3.916.635,48. ketua kspi menyebut perhitungan ini berdasarkan pasal 5 ayat (1),(2) dan pasal 6 ayat (1) dan (2) permenaker ri nomor 16 tahun 2024 tentang penetapan upah minimum tahun 2025. 
"kita bersyukur dengan adanya kenaikan untuk umk palembang tersebut," singkatnya.
kenaikan umk kabupaten oku timur 2025, juga  6,5 persen dari umk tahun 2024. kenaikan 6,5 persen tersebut sama dengan penambahan upah sebesar rp228.855.
sehingga dari umk tahun 2024 sebesar rp3.520.840, naik menjadi rp3.749.696 di tahun 2025.
"kami sudah menggelar rapat dewan pengupahan beberapa hari lalu. sebagian besar sepakat itulah yang menjadi keputusan," kata kepala dinas ketenagakerjaan dan tranmigrasi (disnakertrans) kabupaten oku timur elfian syawal, kemarin.
selain menyepakati umk tahun 2025, dewan pengupahan kabupaten oku timur juga menyepakati kenaikan umsk oku timur tahun 2025.
"umsk juga naik. kenaikan sebesar 1 persen atau rp37.497 dari besaran umk oku timur tahun 2024. jadi umsk di oku timur tahun 2025 disepakati rp3.787.193,"  tambahnya.
hasil rapat dewan pengupahan kabupaten oku timur telah diajukan ke bupati oku timur ir h lanosin, untuk diajukan persetujuan ke pj gubernur sumatera selatan.
"untuk penetapan tentu masih menunggu persetujuan atau sk pj gubernur. namun yang jelas umk dan umsk yang baru mulai berlaku 1 januari 2025," katanya.
dewan pengupahan kabupaten musi banyuasin, resmi mengumumkan kenaikan umk  menjadi rp3.770.000 untuk tahun 2025. ada kenaikan sebesar rp270.000, dibandingkan umk 2024 sebesar rp3.500.000.
 “kami telah menyepakati usulan kenaikan umk ini setelah rapat bersama yang berjalan cukup panjang. kenaikan sekitar rp200 ribu lebih ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para pekerja di muba," ujar sekretaris disnakertrans muba, juanda se msi.
keputusan akhir mengenai besaran umk, masih menunggu persetujuan dari gubernur sumatera selatan.  "harapannya, usulan ini bisa disetujui dan diterapkan tahun depan," tambahnya.
kabid hubungan industrial dan jamsostek disnakertrans banyuasin elyanto, menungkapkan senin (16/12) telah rapat soal umk kabupaten banyuasin 2025. "sekarang sk sedang berproses di gubernur," katanya.
hasil rapat itu sendiri umk kabupaten banyuasin rp3.715.028. kenaikan upah itu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan.
“tentunya hal itu dapat diterima semua pihak, demi menjaga iklim ekonomi tetap kondusif, khususnya di wilayah banyuasin,” harapnya.
kepala dinasketrans lahat mustofa nelson, s.sos melalui kepala bidang (kabid) hubungan industrial dan jamsostek dinasketrans lahat andri kurniawan se, mengatakan, lahat masih mengikuti ump karena memang belum adanya dewan pengupahan. 
“kami sudah beberapa kali mendorong agar adanya dewan pengupahan di lahat. kendala utama ialah belum adanya respon dari para pengusaha yang tidak ada di lahat, sehingga apindo belum terbentuk.
sementara untuk asosiasi buruh, akademisi dan lainnya sudah siap,” sesalnya.
ketua gabungan serikat buruh independen (gsbi) sawit lahat, fauzi, meminta kepada pemerintah kabupaten lahat agar segera membentuk dewan pengupahan kabupaten.
yasin dari spsi kabupaten lahat mengungkapkan bahwa pihaknya menerima kenaikan upah sebesar 6,5 persen dari tiga sektor yang ada. 
kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi oki, irawan melalui sekretaris dinas, septa akbar, juga mengatakan umk oki 2025 mengikuti ump sumsel 2025. yakni, rp3.681.571 untuk umk, dan umps rp3.733.424.
plt kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten muara enim m zulfachri andri sh mh, mengatakan, pada dasarnya umk kabupaten muara enim lebih besar dari tahun sebelumnya.
"karena kita punya dewan pengupahan sendiri sehingga umk ditentukan sendiri tidak ikut dengan upah minimum provinsi," terangnya. 
namun, tidak serta merta bisa dengan sendirinya menerapkannya karena masih harus disampaikan ke provinsi.
"belum ada persetujuan dari provinsi, kalau sudah ada baru akan dibeberkan, sekarang belum bisa karena belum disahkan tapi angkanya naik," bebernya. 
terpisah, sekretaris serikat pekerja seluruh indonesia (spsi) kabupaten muratara indrayana, menyatakan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan polemik umsp yang saat ini masih menjadi perdebatan di tingkat provinsi sumatera selatan.
bagi pihaknya di tingkat kabupaten, patokan utama adalah umk yang dinilai lebih relevan dan menguntungkan, dibandingkan umsp.
"untuk kabupaten, kami tidak mempermasalahkan soal umsp karena patokan kami adalah umk. 
sebab, secara hirarki, umk memang lebih tinggi dibandingkan ump (upah minimum provinsi), dan tentu lebih tinggi lagi dibandingkan umsp," ujarnya saat dikonfirmasi, selasa (17/12).
baca juga:hasil rapat dewan pengupahan, umk 2025 di oku timur naik 6,5%, jadi rp 3,75 juta 
baca juga: upah sektoral pertambangan-penggalian terbesar, hari ini diumumkan ump sumsel 2025 besarnya rp3.681.571
indrayana menambahkan, kenaikan umk di kabupaten muratara mencapai 6,5 persen, lebih besar dibandingkan kenaikan umsp yang hanya 3,8 persen. 
menurutnya, ini menjadi alasan utama pihaknya tetap mengacu pada umk dalam menentukan hak buruh di wilayahnya. (lid/afi/uni/way/zul/gti/air)