Hadapi Sengketa, Siapkan Langkah Strategis

Reporter: Dudun |

Editor: Dede Sumeks |

Rabu , 18 Dec 2024 - 21:41

Syawaludin, FOTO: IST --

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasangan calon (paslon) nomor urut 03, Yudha Pratomo dan Baharudin, mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) melalui kuasa hukumnya, Hendra Yospin, pada Jumat (6/12) lalu.

Gugatan ini sendiri dilayangkan usai KPU Palembang melaksanakan rekapitulasi hasil perolehan suara pleno pilkada Palembang.

Dari hasil rekapitulasi, paslon nomor urut 02, Ratu Dewa dan Prima Salam, unggul dengan perolehan suara tertinggi, 352.696 suara.

Sementara itu, paslon nomor urut 01, Fitrianti Agustinda dan Nandriani Octarina, meraih 175.495 suara, diikuti oleh Yudha Pratomo dan Baharudin (paslon nomor urut 03) yang memperoleh 229.895 suara.

Ketua KPU Kota Palembang, Syawaludin mengatakan, pihaknya saat ini masih menunggu gugatan tersebut resmi terdaftar atau teregister di Mahkamah Konstitusi.

"Kami masih menunggu. Kalau gugatan tersebut sudah teregister di MK, pasti akan kami tindak lanjuti. Saat ini, belum ada surat resmi dari MK yang kami terima," jelasnya.

Komisioner KPU Palembang, Sri Maryati juga menekankan, KPU belum bisa menetapkan pemenang Pilkada Palembang sebelum ada putusan resmi dari MK.

"Kami belum menerima salinan permohonan gugatan. Jadi, belum bisa memberikan komentar apa pun terkait materi gugatan itu," ungkap Sri Maryati.

Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum dan Pengawasan, Nurul Mubarok, menjelaskan, penetapan pasangan calon kepala daerah terpilih hanya dapat dilakukan jika tidak ada pengajuan gugatan ke MK.

Namun, untuk daerah yang menghadapi gugatan seperti Palembang, proses penetapan harus menunggu putusan final dari Mahkamah Konstitusi.

"Penetapannya tidak serentak, sehingga untuk saat ini kita belum mengetahui kapan surat tersebut dikeluarkan oleh KPU RI," ujar Nurul.

hadapi sengketa, siapkan langkah strategis                            palembang, sumateraekspres.id -  hasil pemilihan walikota dan wakil walikota palembang resmi digugat ke mahkamah konstitusi (mk).
pasangan calon (paslon) nomor urut 03, yudha pratomo dan baharudin, mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan (php) melalui kuasa hukumnya, hendra yospin, pada jumat (6/12) lalu.
baca juga:data masuk 38.80 persen, rdps memimpin 47,24 persen di quick count lsi di pilkada palembang
baca juga:logistik pilkada palembang dikirim dengan pengawalan kapal patroli, akses tps perairan tertutup jalur darat
gugatan ini sendiri dilayangkan usai kpu palembang melaksanakan rekapitulasi hasil perolehan suara pleno pilkada palembang.
dari hasil rekapitulasi, paslon nomor urut 02, ratu dewa dan prima salam, unggul dengan perolehan suara tertinggi, 352.696 suara.
sementara itu, paslon nomor urut 01, fitrianti agustinda dan nandriani octarina, meraih 175.495 suara, diikuti oleh yudha pratomo dan baharudin (paslon nomor urut 03) yang memperoleh 229.895 suara.
ketua kpu kota palembang, syawaludin mengatakan, pihaknya saat ini masih menunggu gugatan tersebut resmi terdaftar atau teregister di mahkamah konstitusi.
"kami masih menunggu. kalau gugatan tersebut sudah teregister di mk, pasti akan kami tindak lanjuti. saat ini, belum ada surat resmi dari mk yang kami terima," jelasnya.
komisioner kpu palembang, sri maryati juga menekankan, kpu belum bisa menetapkan pemenang pilkada palembang sebelum ada putusan resmi dari mk.
"kami belum menerima salinan permohonan gugatan. jadi, belum bisa memberikan komentar apa pun terkait materi gugatan itu," ungkap sri maryati.
komisioner kpu sumsel divisi hukum dan pengawasan, nurul mubarok, menjelaskan, penetapan pasangan calon kepala daerah terpilih hanya dapat dilakukan jika tidak ada pengajuan gugatan ke mk.
namun, untuk daerah yang menghadapi gugatan seperti palembang, proses penetapan harus menunggu putusan final dari mahkamah konstitusi.
"penetapannya tidak serentak, sehingga untuk saat ini kita belum mengetahui kapan surat tersebut dikeluarkan oleh kpu ri," ujar nurul.
dikatakannya, laporan yang diterima hingga saat ini terdapat 11 pengajuan sengketa dari 9 daerah tingkat kabupaten/kota di sumatera selatan.
"pengajuan gugatan ini umumnya terkait dengan dua hal utama, perselisihan suara dan masalah administrasi dalam penyelenggaraan pilkada," jelasnya.
dalam menghadapi perkara sengketa hasil pilkada di mahkamah konstitusi, mubarok menegaskan, kpu sumsel dan kpu kabupaten/kota telah mempersiapkan berbagai langkah.
baca juga:dikawal ketat, 12 kotak suara pemilu dari lahat menuju mahkamah konstitusi, siap untuk hitung ulang
baca juga:peran penting advokat dalam menyelesaikan sengketa pilkada: menjaga integritas demokrasi
semua bukti dan dokumen pendukung terkait hasil rekapitulasi suara telah dikumpulkan secara maksimal. "kami sudah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menghadapi sengketa di mk.
bahkan, jauh-jauh hari, kpu sudah memberikan arahan dan pelatihan kepada jajaran kpu kabupaten/kota agar siap jika berhadapan dengan sengketa hasil pilkada di mk," jelas mubarok. (iol/)