Serikat Pekerja Akan Gugat SK Pj Gubernur Sumsel, Terkait Penetapan Hanya 3 Sektor UMSP 2025

Reporter: kholid |

Editor: Edi Sumeks |

Kamis , 12 Dec 2024 - 21:57

GUGAT: Ketua F.SPPP-SPSI Provinsi Sumsel, Cecep Wahyudin (kanan), mengungkapkan akan menggugat SK Pj Gubernur Sumsel terkait penetapan 3 sektor UMSP 2025. -FOTO: IST-

Namun dalam acara Pengumuman Upah Minimun Provinsi (UMP), dan UMSP Sumsel 2025, di Golden Sriwijaya Building, Rabu siang (11/12/2024), Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi hanya menetapkan 3 sektor UMSP Sumsel 2025.

Yakni, sektor Pertanian, Kehutanan dan Pernikanan. Lalu sektor Pertambangan dan Penggalian. Serta sektor Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin dengan nilai Rp3.733.424. Cecep mengungkapkan, usai penetapan Pj Gubernur Sumsel itu, serikat pekerja langsung menggelar rapat.

Ada beberapa hal penting diputuskan dalam rapat serikat pekerjayang berlangsung hingga Rabu malam (11/12/2024). “Pertama, kami akan menggelar demo ke kantor Gubernur Sumsel. Kedua, serikat pekerja akan menggugat SK Pj Gubernur Sumsel tersebut ke PTUN. Ketiga, kami akan melapor ke Ombudsman, Mendagri, dan DPRD Sumsel," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi SH MSE, menjelaskan penetapan 3 sektor UMSP Sumsel Tahun 2025 itu, sudah berdasarkan petunjuk dari pemerintah pusat, dan hasil konsultasi dengan Kemnaker.

Katanya, memang disarankan untuk UMSP Sumsel hanya 3 sektor. "Kita juga sudah berkoordinasi bahwa yang memenuhi syarat UMSP Sumsel hanya 3 ini, dan terkait juga karakteristik. Karena untuk sektor lainnya kita agak sulit menemukannya," sebut Elen.

Dia mengatakan keputusan UMP dan UMSP tahun ini merupakan bridging atau menjembatani untuk tahun 2025, karena memang belum ada aturan teknisnya. "Insyaallah Kemnaker mempersiapkan aturannya lebih awal untuk UMP & UMSP di tahun 2026," harapnya.

Penetapan hanya 3 sektor UMSP Sumsel 2025 itu, langsung menuai protes keras dari asosiasi serikat buruh yang hadir. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KPSI) Provinsi Sumsel H Zainal Arifin Hulap SIP, menyampaikannya dari atas panggung.

“Tolonglah bantu kami Bapak, Bapak ‘kan tidak lama lagi di sini. Tolonglah, masyarakat pekerja ini. Di mana hati nurani Bapak. Bapak ‘kan sudah menetapkan, di sini (saat pengumuman) lain lagi,” ujar Zainal, dengan nada emosi.

Tolonglah, saya sebagai Ketua KPSI, terpanggil dari hati nurani saya. Dimana hati nurani kita Pak? Bapak sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, tolonglah. Kalau yang sudah disepakati, tolong diumumkan kembali,” tambah Zainal, sambil memohon.

Suasana ruangan pun menjadi hening. Fokus mendengarkan curhatan Zainal. Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi pun hanya menangguk-angguk. Yang lainnya banyak mengabadikan momen itu, dengan menggunakan kamera ponsel. Apalagi kamera jurnalis, fokus kepada keduanya.

serikat pekerja akan gugat sk pj gubernur sumsel, terkait penetapan hanya 3 sektor umsp 2025                             palembang, sumateraekspres.id – serikat pekerja akan menggugat surat keputasan (sk) pj gubenur sumsel ke pengadilan tata usaha negara (ptun) palembang. terkait penetapan upah minimum sektoral provinsi (umsp) oleh pj gubernur sumsel elen setiadi, yang hanya 3 sektor.
“karena isi putusan tidak sesuai dengan rekomendasi dewan pengupahan sumsel. atau melenceng dari kesepakatan awal,” cetus cecep wahyudin sp, ketua federasi serikat pekerjaan pertanian dan perkebunan (f.sppp-spsi) provinsi sumsel, kamis (12/12/2024)
menurutnya, sk pj gubernur sumsel terkait ump dan umsp sumsel 2025 yang dikeluarkan dan diumumkan  rabu (11/12/2024), jauh dari hasil kesepakatan dewan pengupahan sumsel. “keputusan pj gubernur sumsel ini tidak berpihak kepada pekerja atau buruh,” cetus cecep.
cecep yang juga sekretaris dpd konfederasi spsi provinsi sumsel, menyebut sebelumnya dewan pengupahan sumsel telah melakukan sidang untuk menentukan upah yang layak. mengacu pada adanya putusan mk nomor 168 tahun 2024 dan permenaker nomor 16 tahun 2024. 
"dewan pengupahan ini ‘kan di dalamnya ada perwakilan pemerintah, yang mana sama-sama sepakat ada kenaikan upah minimum di 9 sektor dari 12 sektor," kata cecep, yang juga anggota dewan pengupahan sumsel dari perwakilan buruh.
baca juga:serikat pekerja siap gugat sk pj gubernur sumsel terkait penetapan umsp yang hanya 3 sektor
baca juga:gugat ke mk 11 hasil pilkada di sumsel, berpotensi bertambah, bawaslu sumsel siapkan bahan keterangan
kata cecep, hanya 3 sektor saja yang ditetapkan pj gubernur sumsel itu, angka minimumnya juga tidak sama dengan yang direkomendasikan dewan pengupahan sumsel. "kalau pj gubernur sumsel memberikan keputusan sendiri seperti ini, untuk apa ada dewan pengupahan," sesalnya. 
cecep membeberkan, hasil rapat dewan pengupahan sumsel telah merekomendasikan bahwa upah minimum provinsi (ump) sumsel tahun 2025 naik 6,5 persen, menjadi rp3.681.571. lalu upah minimum sektoral provinsi (umsp) sumsel 2025, juga naik. 
pertama, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan rp3.843.252. kedua, sektor pertambangan dan penggalian rp3.890.864. ketiga, sektor industri pengolahan rp3.841.548. keempat, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin rp3.869.160.
kelima, sektor konstruksi rp3.856.275. keenam, sektor perdagangan besar dan eceran (reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor) rp3.837.867. ketujuh, sektor pengangkutan dan pergudangan rp3.872.456. 
kedelapan, sektor informasi dan komunikasi rp 3.832.344. kesembilan, sektor aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjangan usaha lainnya rp3.804.733. 
baca juga:menggugat relasi patron-klien dalam pilkada?
baca juga:baim wong menggugat cerai paula, dimas seto jadi sorotan: benarkah ada perselingkuhan? ini kata pengacara!
namun dalam acara pengumuman upah minimun provinsi (ump), dan umsp sumsel 2025, di golden sriwijaya building, rabu siang (11/12/2024), pj gubernur sumsel elen setiadi hanya menetapkan 3 sektor umsp sumsel 2025.
yakni, sektor pertanian, kehutanan dan pernikanan. lalu sektor pertambangan dan penggalian. serta sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin dengan nilai rp3.733.424. cecep mengungkapkan, usai penetapan pj gubernur sumsel itu, serikat pekerja langsung menggelar rapat. 
ada beberapa hal penting diputuskan dalam rapat serikat pekerjayang berlangsung hingga rabu malam (11/12/2024). “pertama, kami akan menggelar demo ke kantor gubernur sumsel. kedua, serikat pekerja akan menggugat sk pj gubernur sumsel tersebut ke ptun. ketiga, kami akan melapor ke ombudsman, mendagri, dan dprd sumsel," pungkasnya. 
seperti diberitakan sebelumnya, pj gubernur sumsel elen setiadi sh mse, menjelaskan penetapan 3 sektor umsp sumsel tahun 2025 itu, sudah berdasarkan petunjuk dari pemerintah pusat, dan hasil konsultasi dengan kemnaker.
katanya, memang disarankan untuk umsp sumsel hanya 3 sektor.  "kita juga sudah berkoordinasi bahwa yang memenuhi syarat umsp sumsel hanya 3 ini, dan terkait juga karakteristik. karena untuk sektor lainnya kita agak sulit menemukannya," sebut elen.
baca juga:bolehkah istri menggugat cerai karena suami kecanduan judi online? berikut penjelasannya
baca juga:fix, oi-empat lawang lawan kotak kosong, berkas tak lengkap, hba-henny gugat kpu 
dia mengatakan keputusan ump dan umsp tahun ini merupakan bridging atau menjembatani untuk tahun 2025, karena memang belum ada aturan teknisnya. "insyaallah kemnaker mempersiapkan aturannya lebih awal untuk ump & umsp di tahun 2026," harapnya.
penetapan hanya 3 sektor umsp sumsel 2025 itu, langsung menuai protes keras dari asosiasi serikat buruh yang hadir. ketua konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia (kpsi) provinsi sumsel h zainal arifin hulap sip, menyampaikannya dari atas panggung.
“tolonglah bantu kami bapak, bapak ‘kan tidak lama lagi di sini. tolonglah, masyarakat pekerja ini. di mana hati nurani bapak. bapak ‘kan sudah menetapkan, di sini (saat pengumuman) lain lagi,” ujar zainal, dengan nada emosi.
tolonglah, saya sebagai ketua kpsi, terpanggil dari hati nurani saya. dimana hati nurani kita pak? bapak sebagai penjabat gubernur sumatera selatan, tolonglah. kalau yang sudah disepakati, tolong diumumkan kembali,” tambah zainal, sambil memohon.
suasana ruangan pun menjadi hening. fokus mendengarkan curhatan zainal. pj gubernur sumsel elen setiadi pun hanya menangguk-angguk. yang lainnya banyak mengabadikan momen itu, dengan menggunakan kamera ponsel. apalagi kamera jurnalis, fokus kepada keduanya.