Putusan DKPP, KPU Musi Rawas dan Baswalu Mura Terbukti Melanggar Kode Etik

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Selasa , 10 Dec 2024 - 22:23

MELANGGAR KODE ETIK: Komisioner KPU Mura (foto kiri) dan Bawaslu Mura (foto kanan), terbukti melanggar kode etik soal perekrutan calon anggota PPS. -FOTO: NET-

Seluruh calon anggota yang mengikuti seleksi dengan nilai sama dinyatakan lulus, seleksi tertulis. C Dalam perkara ini DKPP memutuskan 6 point perkara. Terhadap 8 orang penyelenggara Pemilu di Kabupaten Mura, dari KPUD Musi Rawas dan Bawaslu Musi Rawas, diyatakan melakukan pelanggaran kode etik serta melanggar pedoman pedoman penyelenggara Pemilu.

Enam putusan DKPP untuk KPU dan Bawaslu Mura, di antaranya mengabulkan pengaduan pengadu sebagian. Menjatuhkan sanksi peringatan terhadap 5 komisioner KPU Mura, menjatuhkan sanksi terhadap tiga orang anggota Bawaslu Mura.

Memerintahkan, KPU melaksanakan putusan paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Memerintahkan Bawaslu melaksanakan putusan paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan, dan memerintahkan Badan pengawas pemilu untuk mengawasi pelaksanakan putusan ini.

Komisioner KPU Provinsi Sumsel, Handoko yang menjadi koordinator KPU Musi Rawas-Lubuklinggau dan Muratara, menegaskan putusan DKPP itu hanya sanksi peringatan saja. Karena seluruh proses tahapan sudah dilaksanakan.

“Meski ada penilaian DKPP yang dianggap KPUD Mura melakukan tindakan yang tidak teliti," jelasnya singkat. Sementara itu, Mantan ketua KPUD Muratara Agus Mardiyanto ikut mengomentari soal putusan DKPP terhadap komisiober Bawaslu dan KPUD Mura. Menurutnya,

Putusan DKPP itu memberikan sanksi peringatan. "Artinya teman teman KPU dan Bawaslu terbukti melanggar kode etik. Namun yang dilanggar terkategori ringan. Yaitu diberi Peringatan atas pelanggaran tersebut. Seperti halnya dalam pertandingan bola terkena kartu kuning atau SP (Surat peringatan, red)," jelasnya singkat.

Anggota Bawaslu Provinsi Sumsel, Ardiyanto mengatakan terkait putusan DKPP terhadap komisioner Bawaslu dan KPU Mura, sanksinya sesuai dengan apa yang ada di dalam putusanya. “Ya seperti itulah sanksinya (ssanksi peringatan, red)," singkatnya.

KKisioner Bawaslu Sumsel Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Ahmad Naafi. SH. MKn, mengungkapkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi di Kabupaten Mura. "Sudah ada vonis dari pengadilannya karena terbukti melakukan pelanggaran pidana pemilu," ujar Naafi, kemairn.

Dia menjelaskan bahwa dari puluhan laporan dan temuan dugaan pelanggaran pemilu, hanya satu kasus yang berhasil dibawa ke pengadilan. Kasus lainnya masih dalam tahap proses bersama Gakkumdu. Menurut Naafi, salah satu kendala terbesar dalam menindak pelanggaran pemilu adalah kurangnya saksi yang kredibel.

"Saksi di sini harus benar-benar mengetahui, melihat, mendengar, dan memahami tindak pidana pemilu tersebut. Banyak kasus tidak berlanjut karena kesulitan menghadirkan saksi yang memenuhi kriteria ini," terangnya.

Pelanggaran yang paling sering dilaporkan adalah praktik money politics, yang melibatkan pemberi dan penerima uang sebagai pelaku tindak pidana. Namun, Naafi menjelaskan bahwa pembuktian kasus ini sangat sulit karena penerima sering kali enggan mengakui keterlibatannya, mengingat keduanya dapat dikenai sanksi pidana.

putusan dkpp, kpu musi rawas dan baswalu mura terbukti melanggar kode etik                             musi rawas, sumateraekspres.id – komisioner kpu musi rawas (mura) dan bawaslu mura, terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pemodan perilaku penyelenggara pemilu. itu hasil keputusan dewan penyelenggara pemilihan umum (dkpp), yang mengabulkan sebagian pengaduan pengadu siti haryani.
dalam perkara nomor 185-pke-dkpp/viii 2024, pengadu melaporkan kedua lembaga penyelenggara itu dalam dugaan pelanggaran kode etik saat perekrutan calon anggota pps. dalam amar putusan itu dkpp tertulis sejumlah nama terlapor dari komisioner kpu mura. seperti ania trisna, zairinudin, ahmad sukur, yogi juli saputra, dan hengky tornado.
 sementara dari nama teradu dari bawaslu mura, yakni oktureni sandra kirana, agus tiansyah, dan yani kartina. ke delapan komisioner dari kpd dan bawaslu mura ini, dilaporkan siti haryani lantaran mengeluarkan putusan kpud musi rawas, tanggal 20 mei 2024, nomor 389/pp.04.2-pu/1605/2024.
yakni, tentang seleksi tertulis calon anggota pps. permasalahan itu berawal dari nilai pelapor yakni siti haryani, sama poin 35 dengan nilai perserta lainnya yakni adi bastia. namun dalam putusan kpu, pelapor dinyatakan tidak lulus. sedangkan nama adi bastia dinyatakan lulus. 
baca juga:motivasi perbaiki pengadaan logistik, kpu raih penghargaan dari lkpp
baca juga:apresiasi partisipasi masyarakat, kpu serahkan hasil rekapitulasi ke kpu provinsi
awalnya, siti haryani mendatangi bawaslu untuk melaporkan masalah itu, namun laporan pelapor dianggap bawaslu tidak memenuhi materil. pelapor merasa dirugikan dengan putusan kedua penyelenggara pemilu itu, siti haryani lanjut melapor ke dkpp.
dia meminta melakukan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik yang dilakukan kpud mura dan bawaslu mura.   sayang, ketua kpu mura, ania trisna, sampai berita ini diturunkan tidak merespon saat dicoba terkait putusan dkpp tersebut.
 sari petitum terlapor kpu mura, memberikan jawaban di dkpp, jika pelaksanaan perekrutan itu sudah sesuai dengan pkpu no2/2024 dan pkpu /2019 tentang pembentukan anggota ppk, pps dan kpps.
 dalam petitum itu, singkatnya terlapor sudah memberikan keaempatan terhadal pelapor untuk mengikuti seleksi wawancara ditanggal 23 mei 2024. namun pelapor tidak hadir sehingga dinyatakan tidak lulus. 
baca juga:rekapitulasi hasil penghitungan harus sesuai aturan, kpu okus rapat pleno pemilukada
baca juga:pleno tingkat provinsi 7-9 desember 2024, tinggal 2 kpu okus dan oi belum serahkan rekapitulasi pilgub sumsel
dari beragam fakta yang disampaikan di persidangan, dkpp menilai beragam bukti tindakan komisioner kpu musi rawas dan bawaslu mura, lalai, tidak cermat, dan tidak teliti dalam menetapkan peserta yang lulus seleksi tertulis. khususnya pada point yang memiliki nilai sama.
 karena acuan itu sudah termuat dalam kkpu no354/2022 tentang perubahan kkpu no 476/2022 tentang pedoman teknis pembentukan badan adhock. yang menyebutkan apa bila terdapat kesamaan nilai seleksi tertulis pada urutan terakhir, dari jumlah kebutuhan anggota ppk, pps dan kpps. 
seluruh calon anggota yang mengikuti seleksi dengan nilai sama dinyatakan lulus, seleksi tertulis. c     dalam perkara ini dkpp memutuskan 6 point perkara. terhadap 8 orang penyelenggara pemilu di kabupaten mura, dari kpud musi rawas dan bawaslu musi rawas, diyatakan melakukan pelanggaran kode etik serta melanggar pedoman pedoman penyelenggara pemilu.
 enam putusan dkpp untuk kpu dan bawaslu mura, di antaranya  mengabulkan pengaduan pengadu sebagian. menjatuhkan sanksi peringatan terhadap 5 komisioner kpu mura, menjatuhkan sanksi terhadap tiga orang anggota bawaslu mura.
baca juga:11 kpu kabupaten/kota serahkan hasil rekapitulasi pilgub sumsel 2024 ke kpu sumsel, hdcu belum tersaingi
baca juga:psu di tps 01 mesuji jaya selesai, paslon muri unggul – kpu oki targetkan rekapitulasi selesai malam ini
memerintahkan, kpu melaksanakan putusan paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. memerintahkan bawaslu melaksanakan putusan paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan, dan memerintahkan badan pengawas pemilu untuk mengawasi pelaksanakan putusan ini.
komisioner kpu provinsi sumsel, handoko yang menjadi koordinator kpu musi rawas-lubuklinggau dan muratara, menegaskan putusan dkpp itu hanya sanksi peringatan saja. karena seluruh proses tahapan sudah dilaksanakan. 
“meski ada penilaian dkpp yang dianggap kpud mura melakukan tindakan yang tidak teliti," jelasnya singkat. sementara itu, mantan ketua kpud muratara agus mardiyanto ikut mengomentari soal putusan dkpp terhadap komisiober bawaslu dan kpud mura. menurutnya, 
putusan dkpp itu memberikan sanksi peringatan. "artinya teman teman kpu dan bawaslu terbukti melanggar kode etik. namun yang dilanggar terkategori ringan. yaitu diberi peringatan atas pelanggaran tersebut. seperti halnya dalam pertandingan bola terkena kartu kuning atau sp (surat peringatan, red)," jelasnya singkat.
anggota bawaslu provinsi sumsel, ardiyanto mengatakan terkait putusan dkpp terhadap komisioner bawaslu dan kpu mura, sanksinya sesuai dengan apa yang ada di dalam putusanya. “ya seperti itulah sanksinya (ssanksi peringatan, red)," singkatnya.
baca juga:kpu empat lawang rampungkan rekapitulasi suara, proses lancar tanpa kendala
baca juga:sempat diskors 15 menit, pleno rekapitulasi kpu kabupaten oki dilanjutkan dengan pengamanan ekstra ketat
kkisioner bawaslu sumsel divisi penanganan pelanggaran, data dan informasi, ahmad naafi. sh. mkn, mengungkapkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi di kabupaten mura. "sudah ada vonis dari pengadilannya karena terbukti melakukan pelanggaran pidana pemilu," ujar naafi, kemairn.
 dia menjelaskan bahwa dari puluhan laporan dan temuan dugaan pelanggaran pemilu, hanya satu kasus yang berhasil dibawa ke pengadilan. kasus lainnya masih dalam tahap proses bersama gakkumdu. menurut naafi, salah satu kendala terbesar dalam menindak pelanggaran pemilu adalah kurangnya saksi yang kredibel.
 "saksi di sini harus benar-benar mengetahui, melihat, mendengar, dan memahami tindak pidana pemilu tersebut. banyak kasus tidak berlanjut karena kesulitan menghadirkan saksi yang memenuhi kriteria ini," terangnya.
pelanggaran yang paling sering dilaporkan adalah praktik money politics, yang melibatkan pemberi dan penerima uang sebagai pelaku tindak pidana. namun, naafi menjelaskan bahwa pembuktian kasus ini sangat sulit karena penerima sering kali enggan mengakui keterlibatannya, mengingat keduanya dapat dikenai sanksi pidana.
"karena sama-sama bisa dipidana, penerima biasanya berusaha mengaburkan fakta yang terjadi, sehingga pembuktian menjadi sangat sulit," tambahnya. laporan mengenai pelanggaran netralitas aparatur asn, juga kerap diterima. namun hanya sedikit yang dapat dibuktikan di pengadilan.
baca juga:kpu masih wait and see
baca juga:lakukan pengawasan hingga d-hasil ke kpu sumsel
kasus pertama yang berhasil diputuskan terjadi di kecamatan sumber harta, kabupaten musra. melibatkan seorang lurah bernama muhammadi ariful amin. ia terbukti melakukan penggalangasn massa untuk mendukung salah satu pasangan calon (paslon) bupati mura.
majelis hakim pn lubuklinggau menjatuhkan vonis berupa denda sebesar rp 600 ribu kepada ariful pada rabu (4/12/2024). vonis ini menuai sorotan publik karena dianggap terlalu ringan mengingat dampak potensial dari pelanggaran tersebut terhadap demokrasi.
menurut naafi, bawaslu sumsel terus berupaya meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terkait pelanggaran pemilu. salah satu langkah strategis adalah memperkuat koordinasi dengan gakkumdu dan masyarakat untuk memastikan setiap pelanggaran dapat ditindaklanjuti dengan optimal.
"kerja sama yang solid antara bawaslu, gakkumdu, dan masyarakat sangat penting untuk menegakkan integritas pemilu. kami berharap masyarakat lebih berani melaporkan pelanggaran dengan bukti yang kuat," pungkas naafi.