Kompak, 65 Penyelenggara Pilkada Mundur, Merasa Tidak Nyaman dan Tertekan, Kejadian di OKU Selatan

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Kamis , 28 Nov 2024 - 22:06

MUNDUR: Pihak KPU dan Bawaslu OKU Selatan, akan melakukan pemanggilan terkait mundurnya 65 petugas penyelenggara pilkada di Kecamatan Kisam Ilir-FOTO: HARIAN OKU SELATAN-

SUMSEL, SUMATERAEKSPRES.ID - Secara mengejutkan, sebanyak 65 orang penyelenggara pilkada di Kabupaten OKU Selatan kompak mengundurkan diri. Khususnya di wilayah Kecamatan Kisam Ilir. Surat pengunduran diri mereka terhitung Kamis (28/11) itu telah beredar luas.

Diketahui, puluhan penyelenggara pilkada yang mengundurkan diri itu terdiri dari anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) di Kisam Ilir.

Alasan utama mereka mengundurkan diri yakni tekanan kerja dan ketidaknyamanan akibat perintah kerja yang dirasa menyalahi prosedur. Dalam surat yang ditandatangani para penyelenggara pemilu tersebut, mereka mengungkapkan rasa frustrasi dan ketidakpuasan terhadap kondisi kerja yang mereka alami.

"Kami merasa tidak nyaman dalam melaksanakan tugas dengan adanya kejadian tindakan di luar prosedur dalam pergeseran logistik dari PPS ke PPK sehingga kami tidak bisa melaksanakan juknis yang berlaku," demikian bunyi pernyataan dalam surat itu.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar tentang transparansi dan profesionalitas dalam pelaksanaan pilkada di OKU Selatan. Apa yang terjadi sebenarnya?

Ketua KPU OKU Selatan, Doni Yansen melalui Komisioner Divisi SDM dan Hukum, Fadillah Arshad menyampaikan, pihaknya masih dalam penyelidikan dan proses pemanggilan 65 petugas yang menyatakan mundur tersebut.

"Kami juga belum mengetahui secara persis, masih dipanggil untuk tahu kronologi jelasnya. Kalau memang mendapatkan intimidasi dari mana? Sehingga akan diproses," tegasnya.

Ia menambahkan, penyelenggara tidak bisa mengundurkan diri begitu saja. "Dana operasional yang sudah mereka pakai harus dipertanggungjawabkan. Tidak bisa serta merta selesai karena mengundurkan diri, bisa diancam dengan UU, penggelapan anggaran," imbuh dia.

Terpisah, Ketua Bawaslu OKU Selatan, Doni Candra berjanji akan segera menyelidiki dugaan pelanggaran prosedur yang menjadi pemicu pengunduran diri massal 65 penyelenggara pilkada ini.

"Kami sudah menerima laporan lewat WA. Kalau tertulis belum ada. Kami akan memanggil Panwascam di Kisam Ilir untuk meminta keterangan mereka," katanya.

kompak, 65 penyelenggara pilkada mundur, merasa tidak nyaman dan tertekan, kejadian di oku selatan                             sumsel, sumateraekspres.id - secara mengejutkan, sebanyak 65 orang penyelenggara pilkada di kabupaten oku selatan kompak mengundurkan diri. khususnya di wilayah kecamatan kisam ilir. surat pengunduran diri mereka terhitung kamis (28/11) itu telah beredar luas. 
diketahui, puluhan penyelenggara pilkada yang mengundurkan diri itu terdiri dari anggota panitia pemilihan kecamatan (ppk), panitia pemungutan suara (pps), panitia pengawas kecamatan (panwascam), dan pengawas kelurahan/desa (pkd) di kisam ilir.
alasan utama mereka mengundurkan diri yakni tekanan kerja dan ketidaknyamanan akibat perintah kerja yang dirasa menyalahi prosedur. dalam surat yang ditandatangani para penyelenggara pemilu tersebut, mereka mengungkapkan rasa frustrasi dan ketidakpuasan terhadap kondisi kerja yang mereka alami.
"kami merasa tidak nyaman dalam melaksanakan tugas dengan adanya kejadian tindakan di luar prosedur dalam pergeseran logistik dari pps ke ppk sehingga kami tidak bisa melaksanakan juknis yang berlaku," demikian bunyi pernyataan dalam surat itu.
kondisi ini memunculkan pertanyaan besar tentang transparansi dan profesionalitas dalam pelaksanaan pilkada di oku selatan. apa yang terjadi sebenarnya?
baca juga:pilkada berjalan aman dan kondusif
baca juga:tabulasi suara gerindra palembang: pasangan rdps raih 47 persen suara dalam pilkada 
ketua kpu oku selatan, doni yansen melalui komisioner divisi sdm dan hukum, fadillah arshad menyampaikan, pihaknya masih dalam penyelidikan dan proses pemanggilan 65 petugas yang menyatakan mundur tersebut.
"kami juga belum mengetahui secara persis, masih dipanggil untuk tahu kronologi jelasnya. kalau memang mendapatkan intimidasi dari mana? sehingga akan diproses," tegasnya.
ia menambahkan, penyelenggara tidak bisa mengundurkan diri begitu saja. "dana operasional yang sudah mereka pakai harus dipertanggungjawabkan. tidak bisa serta merta selesai karena mengundurkan diri, bisa diancam dengan uu, penggelapan anggaran," imbuh dia.
terpisah, ketua bawaslu oku selatan, doni candra berjanji akan segera menyelidiki dugaan pelanggaran prosedur yang menjadi pemicu pengunduran diri massal 65 penyelenggara pilkada ini.
"kami sudah menerima laporan lewat  wa. kalau tertulis belum ada. kami  akan memanggil panwascam di kisam ilir untuk meminta keterangan mereka," katanya. 
baca juga:pleno ppk serentak di oku dimulai, hasil pilkada dapat diakses secara online
baca juga:bursah zarnubi dan cik ujang sepakat maju bersama bangun kabupaten lahat dan sumsel pasca pilkada
ketua kpu provinsi sumatera selatan andika pranata jaya menyatakan, pengunduran diri ppk, pps, panwascam hingga pengawas kelurahan/desa tersebut tidak mempengaruhi tahapan pilkada. 
menurutnya, permasalahan ini sudah ditangani kpu dan bawaslu oku selatan. “jadi biarkanlah mereka bekerja,” katanya. ada pun untuk proses rekapitulasi suara tingkat panitia pemilihan kecamatan (ppk) dimulai kemarin hingga 3 november 2024. setelahnya dilanjutkan dengan rekapitulasi tingkat kabupaten/kota hingga 6 november dan tingkat provinsi hingga 9 desember mendatang.
menurut  ketua kpu provinsi sumatera selatan, andika pranata jaya, surat suara sudah berada di ppk, dari semua tps. "sudah sampai   pada tingkat kecamatan. dan rekapitulasi semuanya akan dilaksanakan besok (sabtu, red)," katanya, kemarin.
pantauan koran ini di ppk ilir timur i, yang berdekatan dengan kantor kpu  palembang, kemarin tampak sudah dijaga ketat aparat. begitu juga ppk ilir timur 2.  terkait partisipasi pemilih dalam pilkada serentak 27 november 2024, andika yakin di atas 80 persen. melebihi pilpres dan pileg.
namun, secara pasti belum bisa disampaikan. “masih dalam tahap penghitungan. namun, kita meyakini angka partisipan lebih dari 80 persen," ucapnya. angka partisipasi baru akan diketahui setelah rekapitulasi tingkat kecamatan.
baca juga:toha tohet janji mundur jika program tidak direalisasikan, usung salam tiga jari pasca kemenangan pilkada muba
baca juga:kajati sumsel ingatkan jangan sampai jadi alat kepentingan tertentu pasca pilkada
ada pun untuk mata pilih yang golput diyakini tidak lebih dari 20 persen. “terkait golput, bukan mereka tidak mau memilih. tapi ada yang bekerja di luar, dinas luar atau mereka yang memang tidak bisa datang. jadi bukan berarti benar-benar golput," tutur andika.
sedangkan surat suara yang tidak sah, bukan termasuk golput. “karena mereka memilih, namun tidak sah menurut aturan kpu," jelasnya. 
terpisah, komisioner bawaslu sumsel, ahmad naafi. sh mkn menyatakan, pihaknya akan meminta klarifikasi dari bawaslu oku selatan terkait masalah itu. 
“apabila mereka memang tidak bersedia lagi bekerja sebagai penyelenggara, akan diambil alih oleh bawaslu oku selatan,” ujarnya. kelangsungan status mereka sebagai penyelenggara pun harus segera dipastikan. 
“kalau mereka mengundurkan diri, secara etika mereka harus dicabut sebagai penyelenggara sehingga diambil alih. untuk logistik langsung digeser ke kabupaten, tidak lagi di ppk,” paparnya. namun demikian bawaslu akan tetap mengklarifikasi apakah memang pengunduran diri ada intervensi dan lain-lain. 
yang jelas dengan pengunduran diri itu masuk dalam etika. sanksinya adalah pemberhentian dan dianggap melalaikan tugas. 
baca juga:isu mutasi 118 pejabat pemprov sumsel usai pilkada, anggota dprd imbau tunggu pemerintahan baru
baca juga:dua orang diamankan pasca bentrok antar simpatisan paslon pilkada di muratara
penyelenggara yang mengundurkan diri ini sendiri, sambung nafi, tidak memungkinkan untuk dilakukan paw karena tahapan sedang berjalan. “jadi fungsi dan tugas mereka diambil alih bawaslu oku selatan,” tukasnya.
secara umum, situasi kamtibmas di wilayah sumsel kondusif.  "kondisi ini berkat partisipasi masyarakat membantu menciptakan suasana aman kondusif," ujar kapolda sumsel irjen pol andi rian r djajadi sik mh, melalui kabid humas, kombes pol sunarto sik mm. tahapan pilkada berikutnya tetap menjadi perhatian bersama, hingga pelantikan pasangan calon terpilih. 
"polda sumsel mengimbau dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif," imbuhnya. warga sumsel diingatkan untuk tidak mudah terprovokasi isu-isu yang tidak jelas. harus bisa menyaring dan tidak serta merta menelan informasi yang beredar di media sosial.
lanjut kombes sunarto, pilihan boleh berbeda. tapi setelah semua menggunakan hak pilih, percayakan kepada penyelenggara pemilu untuk melanjutkan tugas memproses dan menghitung suara, hingga  pleno penetapan hasil. 
"hati-hati terhadap hoaks atau berita bohong yang bisa memecah belah kita. gunakan media sosial secara bijak dan selalu periksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya," tegas dia.
baca juga:bursah zarnubi-widia ningsih unggul sementara di pilkada lahat 2024
baca juga:kapolres prabumulih, pilkada 2024 berjalan aman dan kondusif
ia menambahkan, polda sumsel dan jajaran komitmen menjaga profesionalisme, berkomitmen untuk bersikap netral. "tidak berpihak dan tidak melakukan kegiatan politik praktis dalam setiap tahapan pilkada 2024, itu komitmen kami,” jelasnya.
kombes sunarto menyatakan, sukses pilkada ini sebagai cerminan kedewasaan berdemokrasi masyarakat sumsel. "siapa pun yang terpilih nantinya, kita dukung bersama sebagai pemimpin yang akan membawa sumsel ke arah yang lebih baik," pungkas dia.