DKPP Beri Sanksi Keras: Ketidakcermatan KPU Muba-Lahat Jadi Sorotan Proses Pemilu 2024

Reporter: Dudun |

Editor: Novis |

Selasa , 19 Nov 2024 - 13:31

Bawaslu Sumsel melalui komisioner divisi penanganan, sengketa, data dan informasi, Ahmad Naafi tegaskan bahwa DKPP beri peringatan keras atas pelanggaran etika KPU Muba-Lahat dalam penghitungan ulang surat suara. Foto: istimewa--

Pada perkara 202/PKE/DKPP/VIII/2024, dengan teradu ketua dan anggota KPU Kabupaten Lahat. Dalam putusan perkara yang dibacakan oleh majelis hakim, dengan pengadu nama Hartono, dari partai Golkar kabupaten Lahat., memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya di Jakarta.

Dengan teradu yakni ketua KPU kabupaten Lahat, Sarjani dengan anggotanya. DKPP berpendapat terhadap dalil dan berdasarkan pemeriksaan tanggal 6 Juni 2024, para teradu diperintahkan untuk penghitungan ulang. Di TPS dibeberapa TPS desa Tanjung Kurung Ulu, TPS desa Menang, desa Perigi dan daerah Tanjung Tebat kabupaten Lahat.

Dalam duduk perkara ini majelis hakim DKPP RI, memutuskan mengabulkan pengaduan pengadu untuk Sebagian. Kedua menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada teradu 1, Sarjani selaku ketua merangkap anggota KPU serta anggota KPU lain. Perintahkan KPU untuk laksanakan putusan paling lama 7 hari sejak putusan dibacakan. Memerintahkan Bawaslu untuk melaksanakan putusan ini.

Terhadap putusan sidang DKPP RI, yang memerintahkan Bawaslu untuk melaksanakan putusan tersebut apa yang akan dilakukan Bawaslu Sumsel.

Melalui komisioner divisi penanganan, sengketa, data dan informasi, Ahmad Naafi. SH.M.Kn., yakni memerintahkan KPU RI utk memberikan peringatan keras kepada KPU Lahat dan KPU Muba.

"Bawaslu dan Jajarannya akan akan mengawasi pelaksanaan putusan DKPP yg dibacakan kemaren. Karena tidak cermat dalam melaksanakan penghitungan surat suara ulang sesuai perintah atau putusan mahkamah konstitusi," kata Naafi, singkat.

dkpp beri sanksi keras: ketidakcermatan kpu muba-lahat jadi sorotan proses pemilu 2024                            sumateraekspres.id– dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada enam penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu (kepp) dalam sidang pembacaan putusan sebanyak tujuh perkara di ruang sidang dkpp, jakarta, senin lalu (4/11).
sidang ini dipimpin oleh heddy lugito selaku ketua majelis yang didampingi anggota ratna dewi pettalolo, i dewa kade wiarsa raka sandi, dan muhammad tio aliansyah. 
perkara 156/pke/dkpp/viii/2024, teradu ketua dan anggota kpu musi banyuasin serta sekretaris kpu musi banyuasin. dilanjutkan dengan putusan perkara nomor, 178/pke/dkpp/viii/2024, dengan teradu ketua dan anggota bawaslu kabupaten ogan komering ulu serta staf bawaslu kabupaten oku, serta perkara 202/pke/dkpp/viii/2024, dengan teradu ketua dan anggota kpu kabupaten lahat. 
baca juga:berikan perlindungan petugas adhoc bawaslu
baca juga:bawaslu sumsel ungkap politik uang pilkada beralih ke bentuk digital, pengawasan diperketat
ketua kpu dan anggota kpu kabupaten musi banyuasin, yang berstatus teradu dalam perkara nomor 156-pke-dkpp/vii/2024, dengan menjatuhkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan ketua kpu muba, m sigit nugroho, mufarid, ario pandiko, syarman, harianto abdi, serta dedi irawan sekretaris kpu muba.
terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan teradu, majelis hakim mengabulkan aduan para pengadu untuk sebagian atas nama berry firmansyah ketua bawaslu kabupaten muba, untuk sebagian. 
memberikan sanksi terhadap ketua kpu m sigit nugroho dan anggota kpu kabupaten muba. ketiga menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan sekretaris kpu muba, kepada atas nama dedi irawan.
selanjutnya majelis hakim dkpp memerintahkan bawaslu untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap teradu 1 hingga teradu 5 paling lama 7 hari sejak putusan dibacakan. 
baca juga:bawaslu sumsel tegaskan langkah pengawasan akhir jelang pemilu 2024
baca juga:bawaslu empat lawang siap tindak pelanggaran hukum pilkada 2024 lewat penguatan gakkumdu
dalam perkara 178/pke/dkpp/viii/2024, dengan teradu ketua dan anggota bawaslu kabupaten ogan komering ulu serta staf bawaslu kabupaten oku. anggota majelis dkpp, dalam membacakan putusan perkara 178, menjatuhkan putusan dugaan pelanggaran kode etik diajukan pengadu m aldi mandaura, barisan pemantau pemilu sumsel (bp2ss).
sedangkan teradu yudi risandi ketua bawaslu kabupten oku, serta anggota berdsarkan pertimbangan memutuskan pertama menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 
kedua merehabilitawsi nama baik teradu 1 yudi risandi ketua dan anggota bawaslu kabupaten oku. 
pada perkara 202/pke/dkpp/viii/2024, dengan teradu ketua dan anggota kpu kabupaten lahat. dalam putusan perkara yang dibacakan oleh majelis hakim, dengan pengadu nama hartono, dari partai golkar kabupaten lahat., memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya di jakarta.
dengan teradu yakni ketua kpu kabupaten lahat, sarjani dengan anggotanya.   dkpp berpendapat terhadap dalil dan berdasarkan pemeriksaan tanggal 6 juni 2024, para teradu diperintahkan untuk penghitungan ulang. di tps dibeberapa tps desa tanjung kurung ulu, tps desa menang, desa perigi dan daerah tanjung tebat kabupaten lahat. 
dalam duduk perkara ini majelis hakim dkpp ri, memutuskan mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. kedua menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada teradu 1, sarjani selaku ketua merangkap anggota kpu serta anggota kpu lain. perintahkan kpu untuk laksanakan putusan paling lama 7 hari sejak putusan dibacakan. memerintahkan bawaslu untuk melaksanakan putusan ini. 
baca juga:bawaslu lahat daftarkan petugas adhoc ke bpjs ketenagakerjaan untuk perlindungan sosial optimal
baca juga:bupati dan bawaslu lahat peringatkan asn: netralitas pilkada harga mati, ada sanksi pidana
terhadap putusan sidang dkpp ri, yang memerintahkan bawaslu untuk melaksanakan putusan tersebut apa yang akan dilakukan bawaslu sumsel.
melalui komisioner divisi penanganan, sengketa, data dan informasi, ahmad naafi. sh.m.kn., yakni memerintahkan kpu ri utk memberikan peringatan keras kepada kpu lahat dan kpu muba.
"bawaslu dan jajarannya akan akan mengawasi pelaksanaan putusan dkpp yg dibacakan kemaren. karena tidak cermat dalam melaksanakan penghitungan surat suara ulang  sesuai perintah atau putusan mahkamah konstitusi," kata naafi, singkat.