https://sumateraekspres.bacakoran.co/

Jangan Terjebak Politik Transaksional, FH UMP-IKADIN Gelar FGD, Bahas Pilkada

FGD: Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan Ketua DPC IKADIN Andre Meiliansyah seusai penandatanganan MoU yang dilanjutkan acara Focous Group Discussion, Rabu (6/11). -foto: budiman/sumeks-

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) Bagian Hukum Tata Negara (HTN) bekerja sama dengan DPC Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2024 dalam perspektif HTN, Rabu (6/11)

Ketua Pelaksana, H Darmadi Djufri, mengatakan, diselenggarakannya FGD karena belum ada satu pokok pemikiran yang akan dikembangkan oleh akademisi dan praktisi hukum khususnya dalam konteks hubungan ketatanegaraan yang bisa me-review dan memberikan evaluasi awal terhadap penyelenggaraan pilkada Sumsel. 

Pihaknya menghadirkan dua narasumber yakni Dekan Fakultas Illmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya (FISIP Unsri) Prof Dr Alfitri, MSi kemudian ada tokoh masyarakat dan tokoh agama ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumsel Ridwan Hayatudin SH MH. “Jangan sampai pilkada ini hanya dijadikan suatu momentum pesta, pesta yang apabila berakhir dan tidak akan mendatangkan manfaat jangka panjang kepada masyarakat atau kepada rakyat yang ada di daerah pemilihan-pemilihan ini," tandasnya.

Selain itu FGD diharapkan membuat masyarakat menggunakan hak pilihnya secara beradab, cerdas dan tidak terjebak politik transaksional. Termasuk soal isu politik uang dan cawe-cawe keterlibatan oknum ASN dan BUMD. 

BACA JUGA:Pusat Studi Kebijakan dan Politik (PSKP) Sumsel Resmi Diluncurkan, Dorong Demokrasi Sehat Menuju Pilkada 2024

BACA JUGA:Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Indonesia Terjaga Meski Risiko Geopolitik dan Ekonomi Global Melemah

“Kita berharap kepada lembaga pengawas, lembaga penegak hukum agar dapat menegakkkan hukum ini secara adil dan tegas.  Kalau memang masuk ke ranah administratif hukuman yang maksimal itu ya pemecatan, kalau bisa masuk ke ranah pidana kasus pidananya harus dilaksanakan dan harus diberikan hukuman setimpal,” ucapnya. 

Dekan FH UMP Abdul Hamid Usman, SH MHum mengatakan, terselenggaranya FGD ini atas inisiatif dosen bagian HTN FH UMP. "Alhamdulilah narasumber yang diharapkan hadir,  bisa hadir sesuai dengan undangan demikian juga para panelis termasuk adik-adik mahasiswa juga hadir," ujarnya.

Sementara, Ketua IKADIN Palembang Andre ‘Macan’ Meiliansyah menjelaskan hasil dari kegiatan FGD  diharapkan bisa bermanfaat bagi pembentuk undang-undang, penyelenggara pemilu, peserta dan bermanfaat untuk pemilih. "Kegiatan berikutnya insya Allah nanti akan dilaksanakan pendidikan politik untuk anak-anak, para pemilih pemula Pilkada 2024, pemilih pemula ini dilingkungan muhammadiyah ini luar biasa banyak baik itu anak-anak, mahasiswa baru terutama demikian juga dengan anak-anak dari SMA, SMK dan madrasah aliyah," pungkasnya. 

 

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan