Antisipasi Risiko Penyimpangan Dana Desa, Inspektorat OKI Perkuat Mitigasi dan Pengawasan

Reporter: Nisa |

Editor: Irwansyah |

Rabu , 02 Oct 2024 - 14:04

Inspektorat OKI bergerak cepat lakukan pemetaan risiko dan pengendalian ketat untuk cegah penyimpangan dana desa. Inspektorat turun langsung ke lapangan. Foto: Ist--

“Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan dengan menggali informasi dari Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes),” tutup Dian.

antisipasi risiko penyimpangan dana desa, inspektorat oki perkuat mitigasi dan pengawasan                            kayuagung, sumateraekspres.id – untuk mencegah potensi penyimpangan dana desa yang dikucurkan dari pemerintah pusat, inspektorat kabupaten ogan komering ilir (oki) bergerak cepat melakukan mitigasi pengawasan melalui pemetaan risiko dan pengendalian yang ketat.
dian yuti rolanda sstp mm, inspektur pembantu wilayah 4, mengungkapkan bahwa sejak dana desa mulai dikucurkan, inspektorat menjadi salah satu lembaga utama yang bertugas mengawasi penggunaannya agar sesuai dengan regulasi dan aturan yang berlaku.
baca juga:kpu oki segera panggil susanto, terancam dipecat jika terbukti dukung paslon nomor 1, ini kata ketua kpu oki!
baca juga:hasil survei lkpi: hdcu unggul 70 persen lebih di muara enim, muba, oki, dan oku
“pengawasan tidak hanya dilakukan melalui audit rutin, namun juga dengan strategi mitigasi risiko yang efektif,” jelas dian pada rabu (2/10).
pemetaan risiko melibatkan analisis data yang transparan dan akurat, guna mengidentifikasi area yang rentan terhadap korupsi dan penyimpangan. langkah ini memungkinkan inspektorat oki mengembangkan sistem pengendalian risiko yang lebih efisien.
untuk memastikan pengawasan berjalan maksimal, inspektorat membentuk tim pengawas terintegrasi yang melibatkan aparat pengawas fungsional, bawasda, dan pihak kepolisian.
baca juga:buka peluang usaha lewat cooking class, bisa bikin untuk keluarga atau usaha pempek
baca juga:pasangan muri tawari 15 program pro rakyat untuk oki 2024-2029
tidak hanya itu, lembaga eksternal seperti komisi pemberantasan korupsi (kpk), kejaksaan, dan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) juga dilibatkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa.
peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa juga menjadi fokus penting. pelatihan dan pendidikan diberikan agar dana desa dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel.
baca juga:desa bumi pratama mandira: sejarah tambak udang terbesar di oki yang tetap eksis
baca juga:ramai donor darah di pmi oki, pemula dan pendonor rutin antusias berbagi kebaikan, ini manfaat bagi kesehatan 
selain itu, peran serta masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa turut diperhatikan, sehingga penggunaan dana tersebut sesuai dengan skala prioritas kebutuhan masyarakat.
“masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan dengan menggali informasi dari badan perwakilan desa (bpd) dan anggaran pendapatan dan belanja desa (apbdes),” tutup dian.