Klarifikasi Pengacara HBA: Bantahan Isu 2 Periode Bupati Empat Lawang, Ini Penegasannya!

Reporter: Dudun |

Editor: Novis |

Rabu , 18 Sep 2024 - 10:08

Pengacara HBA, Fahmi Nugroho, SH., MH tegaskan bahwa HBA hanya pernah menjabat satu periode penuh sebagai Bupati Empat Lawang. Foto: istimewa--

Ia menjelaskan bahwa perhitungan masa jabatan bupati definitif diatur berdasarkan Pasal 19 huruf (c) PKPU Nomor 8 Tahun 2024, yang lahir berdasarkan tiga putusan MK yang sifatnya mengikat bagi semua pihak (erga omnes), yaitu Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 67/PUU-XVIII/2020, dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023. putusan-putusan tersebut menegaskan bahwa masa jabatan yang dihitung sebagai satu periode adalah yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah periode jabatan dan tidak membedakan apakah kepala daerah menjabat secara definitif atau sebagai Plt.

Detail Putusan MK

Fahmi merinci tiga putusan MK yang relevan :

1. Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009 menegaskan bahwa masa jabatan yang dihitung sebagai satu periode adalah jika telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan.

2. Putusan MK Nomor 67/PUU-XVIII/2020 memberikan kepastian hukum terkait masa jabatan kepala daerah, di mana jika masa jabatan belum mencapai setengah periode, tidak dapat dihitung sebagai satu periode penuh.

3. Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 kembali memperjelas bahwa masa jabatan yang dijalani setengah atau lebih dari setengah periode tidak membedakan apakah kepala daerah menjabat secara definitif atau sebagai Plt.

Fahmi juga menyebutkan surat dari Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang ditujukan kepada KPU RI dengan nomor 100.2.1.3/3530/OTDA tanggal 14 Mei 2024. Surat tersebut menjelaskan bahwa masa jabatan Plt Kepala Daerah dihitung sejak ditetapkannya surat keputusan penunjukan Plt tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 19 huruf (c) PKPU No. 8 Tahun 2024, maka penjabat sementara adalah sama dengan pejabat definitif, dalam konteks cara menghitung masa jabatan yang telah dijalani.

Dalam hal ini, ketika H. Syahril Hanafiah diangkat menjadi Plt Bupati (pejabat sementara) melalui SK menggantikan HBA tanggal 22 Oktober 2015, maka sejak itulah dianggap sebagai Bupati Definitif.

Dengan demikian, masa jabatan Bupati definitif yang telah dijalani H. Syahril Hanafiah sejak tanggal 22 Oktober 2015 s/d berakhir 25 Agustus 2018 adalah 2 tahun 10 bulan dan 3 hari.

Oleh karena telah ditentukan cara menghitung masa jabatan pejabat sementara (salah satunya Plt), maka tentu berimplikasi pada cara menghitung masa jabatan Bupati Definitif sebelumnya, dalam hal ini masa jabatan HBA.

Jadi apabila HBA dilantik sebagai Bupati Empat Lawang Periode 2013-2018 pada tanggal 26 Agustus 2013, maka start awal menghitungnya berdasarkan Pasal 19 huruf (e) PKPU 8 Tahun 2024 : “penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan”, adalah sejak tanggal 26 Agustus 2013 dan berhenti pada saat ada Bupati Definitif lainnya yang menggantikannya yaitu pada tanggal 22 Oktober 2015 sejak terbitnya SK Mendagri yang mengangkat H. Syahril Hanafiah sebagai Plt Bupati Empat Lawang adalah 2 tahun 1 bulan dan 27 hari.

Oleh karenanya, apabila masa jabatan belum genap 2,5 tahun, maka tidak terkategori satu periode. Dengan demikian, HBA terhitung hanya 1 (satu) kali pernah menjabat sebagai Bupati Empat Lawang yaitu periode 2008-2013.

klarifikasi pengacara hba: bantahan isu 2 periode bupati empat lawang, ini penegasannya!                            sumateraekspres.id - kabar mengenai bakal calon bupati empat lawang, h. budi antoni al jufri (hba), yang disebut telah menjabat selama dua periode, memantik reaksi dari tim kuasa hukum hba.
berita ini menjadi viral di kabupaten empat lawang, mengundang reaksi dari pengacara hba, fahmi nugroho, sh., mh., yang merasa perlu meluruskan perhitungan periode masa jabatan kliennya.
fahmi nugroho, dalam keterangannya pagi  ini (18/9/2024), menyampaikan secara tegas bahwa berdasarkan perhitungan hukum yang berlaku, hba baru menjabat satu periode penuh sebagai bupati empat lawang.
fahmi memaparkan dasar hukum terkait perhitungan masa jabatan seorang bupati definitif yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan keputusan mahkamah konstitusi (mk).
baca juga:hba optimis lolos tes kesehatan: serukan pemilu aman, biarkan rakyat memilih dengan hati nurani
baca juga:akhirnya, joncik-arifa’i head to head hba-henny 
menurut fahmi, hba dilantik sebagai bupati empat lawang pada 26 agustus 2013.
namun, jabatan tersebut hanya dijalankan selama 2 tahun, 1 bulan, dan 27 hari, karena berakhir pada 22 oktober 2015 ketika h. syahril hanafiah diangkat sebagai pelaksana tugas (plt) bupati definitif.
hal ini menjadi dasar argumen bahwa masa jabatan hba tidak mencapai 2,5 tahun, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai satu periode penuh.
fahmi menjelaskan bahwa secara hukum, masa jabatan yang tidak mencapai setengah dari periode lima tahun (2,5 tahun) tidak dianggap sebagai satu periode penuh.
oleh karena itu, hba secara hukum baru pernah menjabat sebagai bupati empat lawang untuk satu periode, yakni pada 2008-2013.
fahmi juga mengacu pada beberapa keputusan mahkamah konstitusi yang memperkuat perhitungan masa jabatan ini.
baca juga:bacalon hba dan henny kembali sampaikan berkas pencalonan ke kpu
baca juga:fix, oi-empat lawang lawan kotak kosong, berkas tak lengkap, hba-henny gugat kpu 
ia menjelaskan bahwa perhitungan masa jabatan bupati definitif diatur berdasarkan pasal 19 huruf (c) pkpu nomor 8 tahun 2024, yang  lahir berdasarkan tiga putusan mk yang sifatnya mengikat bagi semua pihak (erga omnes), yaitu putusan mk nomor 22/puu-vii/2009, putusan mk nomor 67/puu-xviii/2020, dan putusan mk nomor 2/puu-xxi/2023. putusan-putusan tersebut menegaskan bahwa masa jabatan yang dihitung sebagai satu periode adalah yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah periode jabatan dan tidak membedakan apakah kepala daerah menjabat secara definitif atau sebagai plt.
detail putusan mk
fahmi merinci tiga putusan mk yang relevan :
1. putusan mk nomor 22/puu-vii/2009 menegaskan bahwa masa jabatan yang dihitung sebagai satu periode adalah jika telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan.
2. putusan mk nomor 67/puu-xviii/2020 memberikan kepastian hukum terkait masa jabatan kepala daerah, di mana jika masa jabatan belum mencapai setengah periode, tidak dapat dihitung sebagai satu periode penuh.
3. putusan mk nomor 2/puu-xxi/2023 kembali memperjelas bahwa masa jabatan yang dijalani setengah atau lebih dari setengah periode tidak membedakan apakah kepala daerah menjabat secara definitif atau sebagai plt.
fahmi juga menyebutkan surat dari dirjen otonomi daerah kementerian dalam negeri (kemendagri) yang ditujukan kepada kpu ri dengan nomor 100.2.1.3/3530/otda tanggal 14 mei 2024. surat tersebut menjelaskan bahwa masa jabatan plt kepala daerah dihitung sejak ditetapkannya surat keputusan penunjukan plt tersebut.
oleh karena itu, berdasarkan pasal 19 huruf (c) pkpu no. 8 tahun 2024, maka penjabat sementara adalah sama dengan pejabat definitif, dalam konteks cara menghitung masa jabatan yang telah dijalani. 
baca juga:gugat kpu empat lawang, hba tempuh jalur hukum terkait pencalonannya di pilkada
baca juga:pendaftaran ditutup, berkas paslon hba-henny dikembalikan: apa penyebabnya?
dalam hal ini, ketika h. syahril hanafiah diangkat menjadi plt bupati (pejabat sementara) melalui sk menggantikan hba tanggal 22 oktober 2015, maka  sejak itulah dianggap sebagai bupati definitif.
dengan demikian, masa jabatan bupati definitif yang telah dijalani h. syahril hanafiah sejak tanggal 22 oktober 2015 s/d berakhir 25 agustus 2018 adalah 2 tahun 10 bulan dan 3 hari.
oleh karena  telah ditentukan cara menghitung masa jabatan pejabat sementara (salah satunya plt), maka tentu berimplikasi pada cara menghitung masa jabatan bupati definitif sebelumnya, dalam hal ini masa jabatan hba.
jadi apabila hba dilantik sebagai bupati empat lawang periode 2013-2018 pada tanggal 26 agustus 2013, maka start awal menghitungnya berdasarkan pasal 19 huruf (e) pkpu 8 tahun 2024 : “penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan”, adalah sejak tanggal 26 agustus 2013 dan berhenti pada saat ada bupati definitif lainnya yang menggantikannya yaitu pada tanggal 22 oktober 2015 sejak terbitnya sk mendagri yang mengangkat h. syahril hanafiah sebagai plt bupati empat lawang adalah 2 tahun 1 bulan dan 27 hari.
oleh karenanya, apabila masa jabatan belum genap 2,5 tahun, maka tidak terkategori satu periode. dengan demikian, hba terhitung hanya 1 (satu) kali pernah menjabat sebagai bupati empat lawang yaitu periode 2008-2013.