Rugikan Masyarakat OKU, Pengamat Politik Ade Chaniago: Patut Kita Tanya Mereka Wakil Rakyat atau Bukan

Reporter: Dudun |

Editor: Edi Sumeks |

Minggu , 05 Jan 2025 - 22:46

Ade Chaniago-foto: ist-

SUMATERAEKSPRES.ID - Pengamat politik Sumsel, Dr (cand) Ade Chaniago merasa prihatin dengan belum ketok palunya APBD Induk 2025 Kabupaten OKU.

Belum kelarnya pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) sehingga tertundanya pembahasan APBD 2025 menurutnya karena kurangnya rasa memiliki dari para anggota DPRD OKU.

“Harusnya mereka peduli terhadap masyarakat yang mereka wakili,” ucapnya, tadi malam.

Kejadian ini sangat disayangkan. “Patut kita pertanyakan, mereka wakil rakyat atau bukan," cetus Ade. Termasuk apakah ada politisasi dan kepentingan serta keuntungan yang mungkin didapat sekelompok orang dari kondisi ini.

"Kalau berbicara mengenai regulasi yang ada, dengan terlambat disahkan, maka APBD 2025 akan mengacu kepada APBD tahun sebelumnya. Dan pasti akan merugikan masyarakat OKU,” beber Ade.

Padahal dipastikan, kebutuhan tahun lalu akan berbeda dengan kebutuhan anggaran untuk tahun ini. "Dengan belum disahkannya APBD 2025, dapat kita lihat seolah-olah seluruh anggota DPRD kabupaten OKU tidak ada rasa memiliki," tegasnya.

rugikan masyarakat oku, pengamat politik ade chaniago: patut kita tanya mereka wakil rakyat atau bukan                            sumateraekspres.id - pengamat politik sumsel, dr (cand) ade chaniago merasa prihatin dengan belum ketok palunya apbd induk 2025 kabupaten oku.
belum kelarnya pembentukan alat kelengkapan dewan (akd) sehingga tertundanya pembahasan apbd 2025  menurutnya karena kurangnya rasa memiliki dari para anggota dprd oku.
“harusnya mereka peduli terhadap masyarakat yang mereka wakili,” ucapnya, tadi malam.
kejadian ini sangat disayangkan. “patut  kita pertanyakan, mereka wakil rakyat atau bukan," cetus ade. termasuk apakah ada politisasi dan kepentingan serta keuntungan yang mungkin didapat sekelompok orang dari kondisi ini. 
baca juga:bakal 6 bulan tak gajian, pengesahan apbd oku lewat 22 januari, terpaksa pakai perkada
baca juga:mantap, kabupaten lahat pecahkan rekor: hanya 6 desa terancam sanksi akibat lambat apbdes 2025
"kalau berbicara mengenai regulasi yang ada, dengan terlambat disahkan, maka apbd 2025  akan mengacu kepada  apbd tahun sebelumnya. dan pasti akan merugikan masyarakat oku,” beber ade.
padahal dipastikan, kebutuhan tahun lalu akan berbeda dengan kebutuhan anggaran untuk tahun ini. "dengan belum disahkannya apbd 2025, dapat kita lihat seolah-olah seluruh anggota dprd kabupaten oku tidak ada rasa memiliki," tegasnya.

Tag

Share