Dua Madrasah Negeri Terancam Tergusur

Reporter: Tommy |

Editor: Edi Sumeks |

Rabu , 04 Sep 2024 - 22:44

Gugatan Yayasan Ksatria Bukit Siguntang terhadap MIN 1 dan MTs 1 Palembang-foto: net-

Palembang, SUMATERAEKSPRES.ID - Polemik lahan Madrasah Ibtididaiyah Negeri (MIN) 1 Palembang dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) 1 Palembang kian pelik. Kedua institusi pendidikan tersebut terancam tergusur setelah Majelis Hakim PN Palembang Kelas IA Khusus mengabulkan gugatan Yayasan Ksatria Bukit Siguntang atas objek lahan yang kini digunakan kedua madrasah tersebut.

Dr Saipuddin Zahri SH, kuasa hukum Gayasan Ksatria Bukit Siguntang, Rabu (4/9/2024) menuturkan bahwa pihaknya telah mengambil salinan putusan gugatan dengan amar putusan mengabulkan permohonan gugatan yang diajukan. Dia menjelaskan, bahwa pihaknya menggugat Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakankemenag) Kota Palembang, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Sumatera Selatan, Madrasah Ibtidiyah Negeri (MIN) 1 Kota Palembang dan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Kota Palembang terkait objek lahan dua madrasah tersebut.

Diungkapkannya, dalam petikan putusan tersebut intinya menghukum para tergugat tersebut untuk mengosongkan sebidang tanah seluas 5.774 m² yang diatasnya dibangunkan MTS N 1 dan MIN 1 Palembang.

"Dan menyerahkan kepada kami selaku pemohon gugatan dalam keadaan kosong dan baik," ujarnya.

Jika ada upaya hukum oleh tergugat seperti banding, mereka akan tetap mengikuti. Bahkan mantan hakim Ad Hock Tipikor PN Palembang ini juga menyebut bahwa pihaknya juga telah melakukan upaya hukum mem-PTUN-kan, terhadap dokumen sertifikat yang dikuasai tergugat.

"Tujuannya agar pihak PTUN dapat membatalkan sertifikat milik tergugat, dan saat ini tahapnya tinggal menunggu putusan saja," ungkapnya.

Hibsah Ridwan, Ketua Yayasan Ksatria Bukit Siguntang mengapresiasi majelis hakim atas dikabulkannya permohonan gugatan yang diajukan. "Ini senyatanya apa yang menjadi hak kami selaku pengurus yayasan terhadap sebidang tanah tersebut," kata Hibsah.

Ia juga mengaku berterima kasih juga kepada tim advokat Dr Saipuddin Zahri, SH, MH, Dr. Mulyadi, SH. MH, Muhammad Daud Dahlan, SH., MH, Doni Effendi, SH. MH, Nusmir, SH. MH, SE, CTL, A. Rizal, SH, Eka Sulastri, SH dan Adi Hendra, SH yang telah turut membantu selama proses persidangan.

Terhadap putusan gugatan pengosongan lahan yang berdiri bangunan sekolah MTS N 1 dan MIN 1, menurut Hibsah masih membuka peluang kepada para tergugat untuk bermusyawarah. "Kami selaku pihak yayasan masih membuka peluang kepada para tergugat guna mencari jalan terbaik, khususnya terhadap MTS N 1 dan Min 1 Palembang," ujarnya.

Untuk diketahui Yayasan Kesatria Bukit Siguntang selaku pemohon gugatan merupakan yayasan pendiri Masjid Al-Jihad yang berlokasi persis dibelakang MTSN 1 dan MIN 1 Palembang. Yakni di Jalan Ariodillah RT 031 RW 011 Kelurahan 20 Ilir D IV Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang.

dua madrasah negeri terancam tergusur                            palembang, sumateraekspres.id - polemik lahan madrasah ibtididaiyah negeri (min) 1 palembang dan madrasah tsanawiyah (mts) 1 palembang kian pelik. kedua institusi pendidikan tersebut terancam tergusur setelah majelis hakim pn palembang kelas ia khusus mengabulkan gugatan yayasan ksatria bukit siguntang atas objek lahan yang kini digunakan kedua madrasah tersebut.
dr saipuddin zahri sh, kuasa hukum gayasan ksatria bukit siguntang, rabu (4/9/2024) menuturkan bahwa pihaknya telah mengambil salinan putusan gugatan dengan amar putusan mengabulkan permohonan gugatan yang diajukan. dia menjelaskan, bahwa pihaknya menggugat kepala kantor kementerian agama (kakankemenag) kota palembang, kepala kantor wilayah kementerian agama (kanwil kemenag) provinsi sumatera selatan, madrasah ibtidiyah negeri (min) 1 kota palembang dan madrasah tsanawiyah negeri (mtsn) 1 kota palembang terkait objek lahan dua madrasah tersebut.
diungkapkannya, dalam petikan putusan tersebut intinya menghukum para tergugat tersebut untuk mengosongkan sebidang tanah seluas 5.774 m² yang diatasnya dibangunkan mts n 1 dan min 1 palembang.
"dan menyerahkan kepada kami selaku pemohon gugatan dalam keadaan kosong dan baik," ujarnya.
baca juga:pengembangan instrumen akmi oleh kskk madrasah kemenag jadi langkah strategis tingkatkan kompetensi siswa
baca juga:proses pencairan dana bos madrasah tahap akhir, penerima diminta segera unggah dokumen
jika ada upaya hukum oleh tergugat seperti banding, mereka akan tetap mengikuti. bahkan mantan hakim ad hock tipikor pn palembang ini juga menyebut bahwa pihaknya juga telah melakukan upaya hukum mem-ptun-kan, terhadap dokumen sertifikat yang dikuasai tergugat.
"tujuannya agar pihak ptun dapat membatalkan sertifikat milik tergugat, dan saat ini tahapnya tinggal menunggu putusan saja," ungkapnya.
hibsah ridwan, ketua yayasan ksatria bukit siguntang mengapresiasi majelis hakim atas  dikabulkannya permohonan gugatan yang diajukan. "ini senyatanya apa yang menjadi hak kami selaku pengurus yayasan terhadap sebidang tanah tersebut," kata hibsah.
ia juga mengaku berterima kasih juga kepada tim advokat dr saipuddin zahri, sh, mh, dr. mulyadi, sh. mh, muhammad daud dahlan, sh., mh, doni effendi, sh. mh, nusmir, sh. mh, se, ctl, a. rizal, sh, eka sulastri, sh dan adi hendra, sh yang telah turut membantu selama proses persidangan.
terhadap putusan gugatan pengosongan lahan yang berdiri bangunan sekolah mts n 1 dan min 1, menurut hibsah masih membuka peluang kepada para tergugat untuk bermusyawarah. "kami selaku pihak yayasan masih membuka peluang kepada para tergugat guna mencari jalan terbaik, khususnya terhadap mts n 1 dan min 1 palembang," ujarnya.
baca juga:kemenag sumsel lepas 27 siswa madrasah ikuti ksm dan myres nasional 2024 di ternate
baca juga:madrasah penuhi tantangan era digital
untuk diketahui yayasan kesatria bukit siguntang selaku pemohon gugatan  merupakan yayasan pendiri masjid al-jihad yang berlokasi persis dibelakang mtsn 1 dan min 1 palembang. yakni di jalan ariodillah rt 031 rw 011 kelurahan 20 ilir d iv kecamatan ilir timur i kota palembang.
dewan pembina masjid al jihad yayasan kesatria bukit siguntang, h zulkifli simin sebelumnya mengungkapkan alasan pihak yayasan mengajukan gugatan ke pn palembang. "awal mengajukan gugatan lantaran pihak yayasan ingin melakukan pengembangan dan perluasan area masjid," ungkap h zulkifli simin.
dikatakannya, pengembangan dan perluasan masjid al jihad dibawah naungan yayasan ini diantaranya untuk membangun rumah tahfiz al qur'an.
diterangkannya, sebelum mengajukan gugatan ke pihak pengadilan sebelumnya telah dilakukan upaya berupa menyurati pihak-pihak seperti kanwil kementerian agama sumsel serta kantor kemenag kota palembang.
lebih lanjut dikatakannya, alas hak tanah dengan luas total 9.040 m² yang dibangun mts n 1 dan min 1 palembang adalah perjanjian pinjam pakai dibawah tangan.
baca juga:411 siswa madrasah bersaing, ikuti ajang ksm tingkat provinsi sumsel 2024
baca juga:madrasah perkuat pendidikan anti korupsi dengan kpk
diceritakannya, bahwa pada 1968 yayasan membeli tanah seluas 4.812 m² yang terletak di jalan gelatik komplek pck sungai bendung 9 ilir palembang. lalu, tanah tersebut ditukar guling dengan tanah ahli waris h. mohammad soleh yang terletak di jalan ariodillah rt 031 rw 011 kelurahan 20 ilir d. iv kecamatan ilir timur | palembang seluas 9.040 m². 
proses tukar guling ini, baru di sahkan berdasarkan akta penglepasan hak no. 117 dan akta penglepasan hak no. 116 yang dibuat di notaris darbi, sh di palembang pada tanggal 30 maret 1976, antara pihak yayasan dengan ahli waris h. mohammad soleh.
selanjutnya, pada tahun 1973 kakan kemenag kota palembang mengajukan permohonan pinjam pakai bidang tanah milik yayasan dan permohonan tersebut dikabulkan oleh pihak yayasan yang pada saat itu diwakili oleh ketua iii (hadji mohamad akib). 
"setelah mendapat persetujuan pinjam pakai dibawah tangan pihak kanwil kemenag provinsi sumatera selatan membangun gedung madrasah ibtidaiyah negeri teladan palembang yang merupakan cikal bakal min 1 palembang.
baca juga:guru madrasah tingkatkan kompetensi matematika lewat pelatihan
baca juga:sekolah madrasah tak hanya kejar prestasi, kini juga ikut peduli dengan lingkungan sekitar
namun ternyata pihak kanwil kemenag membangun juga madrasah tsanawiyah negeri yang sekarang adalah mtsn 1 palembang tanpa seizin yayasan karena didalam surat permohonan tersebut mereka hanya mau membangun min saja," terangnya.
dan sekarang, setelah 50 tahun meminjam pakai tanah milik yayasan kata zulkifli, saat ini sudah waktunya pihak yayasan akan mengambil kembali tanah tersebut.
sementara, kuasa hukum tergugat anwar sadat sh mengatakan pihaknya tetap menghargai dan menghormati putusan hakim meski kata dia ada beberapa pertimbangan yang tidak sepaham dengan mereka. ketidaksepahaman tersebut akan mereka tuangkan dalam memori banding yang akan mereka ajukan ke pengadilan tinggi palembang.
"contohnya, kami mengeksepsikan soal gugatan penggugat kabur, tapi hakim mempertimbangkan soal sita jaminan terhadap eksepsi kami, nah eksepsi kami apa, pertimbangannya apa," ucapnya.
kemudian gugatan penggugat kata dia kurang pihak, "tapi hakim mempertimbangkan soal kepemilikan, nah hal tersebut tidak sepaham dengan kami," ucapnya.
baca juga:kemenag selenggarakan asesmen kompetensi guru dan tenaga kependidikan madrasah 2024 secara digital
baca juga:demi pacu kompetensi digital, kemenag bakal lakukan asesmen guru madrasah mulai juni 2024
dan yang paling pihaknya sayangkan adalah bahwa dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa tergugat mengakui hak milik penggugat. "padahal kami baik secara tertulis maupun lisan tidak pernah mengakui hal tersebut. bahkan kami tolak dalil-dalil itu, kemudian bahwa ada dalil tergugat mengakui hak milik penggugat, ini kami tolak, apa mereka (penggugat.red) mempunyai sertifikat hak milik?, mereka kan cuma berdasarkan pelepasan hak," ucapnya.
terkait permintaan pengosongan, anwar sadat mengatakan bahwa hal tersebut masih jauh, pasalnya masih ada upaya hukum yang bisa dilakukan mulai dari banding hingga kasasi. "kita kan ada waktu 14 hari untuk menyampaikan memori banding semenjak putusan tersebut," katanya. 
dia juga menyayangkan tidak dipertimbangkannya bahwa lokasi objek lahan adalah institusi pendidikan. "harusnya jadi bahan pertimbangan juga," pungkasnya.