Minta Pedagang Kosongkan Kios

Reporter: Agustina |

Editor: Dede Sumeks |

Jumat , 30 Aug 2024 - 20:41

REVITALISASI : Gedung Pasar 16 Ilir masuk proses revitalisasi bertahap. Sejumlah pedagang pun menolak direlokasi dan memasang spanduk penolakan di setiap gedung. FOTO: BUDIMAN/SUMEKS--

Itupun DP-nya bisa diangsur satu tahun, misal DP 20 persen dari Rp180 juta sekitar Rp36 juta, kemudian bisa cicil 12 bulan artinya dengan membayar Rp3 juta sudah dapat satu kios," paparnya.

Penasehat Hukum PT BCR, Dr Suharyono M Hadiwiyono SH MH menjelaskan terkait aspek hukum yang masih pro kontra atau penolakan pedagang yang masih bertahan sudah jelas dasar hukumnya, maka bisa dilakukan tindakan hukum jika tetap bertahan.

"Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) yang dimiliki para pedagang telah berakhir tahun 2016," ujarnya.

Ini diperkuat surat Kepala Kantor Pertahanan Kota Palembang Nomor 2101/16.71-HP.02/VI/2023 Tanggal 27 Juni 2023.

Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor 1626/6.16.71/XI/2016 Tertanggal 10 November 2016.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 129/Pdt.G/PN.Plg, Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 50/Pdt/2018/PT.Plg, Putusan Kasasi Nomor 577K/Pdt/2019.

Kemudian putusan peninjauan kembali Nomor 700PK/Pdt/2020, Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 126/Pdt.G/2017/PN.Plg.

Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 52/Pdt/2018/PT.Plg, Putusan Kasasi Nomor 570K/Pdt/2019, dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 385PK/Pdt/2020.

Direktur Utama Perumda Pasar Palembang Jaya, A Rizal mengatakan untuk relokasi pedagang sudah dilakukan rapat bersama Pj Wali Kota Palembang beserta stakeholder terkait.

"Pedagang nanti direlokasi ke TPS yang akan dibangun. Kita mulai pembangunan hari ini dan dalam minggu ini TPS tahap pertama selesai," sampainya.

TPS ini sifatnya sementara untuk menghilangkan kekumuhan dan lain sebagainya.

"TPS ini juga kami jamin tidak menimbulkan kekumuhan baru, karena akan dibuat men jadi tempat representatif dan layak, sehingga para pedagang leluasa menempatinya," ujarnya.

Penempatan pedagang di TPS selama proses pengerjaan revitalisasi Gedung Pasar 16 Ilir berlangsung 2 tahun.

"TPS kita targetkan sampai selesai revitalisasi, tapi kembali lagi ke fungsi Pasar 16 itu sendiri.

Kalau misal revitalisasi didahulukan lantai bawah selesai dan bisa ditempati, maka pedagang yang di TPS akan kita pindahkan berangsur-angsur," jelasnya.

minta pedagang kosongkan kios                             palembang, sumateraekspres.id - pt bima citra realty (bcr) dan perusahaan umum daerah (perumda) pasar palembang jaya menegaskan akan mengambil langkah hukum kepada pedagang yang menolak relokasi.
pelaksanaan ini sejalan dengan progres revitalisasi bangunan pasar 16 ilir oleh pt bcr yang kini masuk tahap pekerjaan di lantai 3. 
baca juga:pedagang pasar 16 ilir kembalikan surat ultimatum
baca juga:dibalik polemik revitalisasi, ini sejarah berdirinya pasar 16 ilir sejak zaman kesultanan
"hasil rapat dengan pemkot palembang perlu relokasi pedagang ke tempat penampungan sementara (tps) yang sekarang proses pengerjaan," ujar dirut pt bcr, satria arif rahmat saat prescon di hotel ibis, jumat (30/8).
pihaknya menyebut relokasi semata-mata demi keamanan semua pihak. 
"ini kelancaran revitalisasi, kita minta pedagang di lantai 1, 2, 3, dan 4 serta basement segera mengosongkan dan memindahkan barang-barangnya ke tps yang telah disiapkan," jelasnya lagi.
untuk pedagang yang tetap bertahan dan tak mau pindah dari gedung pasar akan ditindak secara hukum, baik pidana maupun perdata. 
"kami tidak bertanggung jawab jika terjadi kerusakan, kehilangan barang, dan sikap (tidak mau pindah/bertahan)," tegasnya.
mengenai ketakutan mangkrak, pihaknya menegaskan revitalisasi pasar 16 ilir tidak akan mangkrak seperti pasar cinde karena dari caranya saja sudah berbeda.
"gedung tidak kita robohkan. yang ada kita perbaiki, fasilitasnya diperbagus," ujarnya. 
soal harga kios, akan ada 3 golongan untuk pedagang. pertama golongan subsidi mereka yang punya satu (kategori tidak begitu mampu) kios dengan harga rp180 juta, golongan tengah punya lebih dari 2 kios rp240 juta sampai rp270 juta, dan golongan atas rp300 juta sampai rp337,5 juta.
harga khusus pedagang ini sudah didata, dimana totalnya ada 200 pedagang. di luar pedagang yang ada berlaku harga sesuai kjpp. 
"harga subsidi itu ditanggung perumda pasar dan pengembang pt bcr. ya harga sebenarnya rp300 juta menjadi rp180 juta.
itupun dp-nya bisa diangsur satu tahun, misal dp 20 persen dari rp180 juta sekitar rp36 juta, kemudian bisa cicil 12 bulan artinya dengan membayar rp3 juta sudah dapat satu kios," paparnya. 
penasehat hukum pt bcr, dr suharyono m hadiwiyono sh mh menjelaskan terkait aspek hukum yang masih pro kontra atau penolakan pedagang yang masih bertahan sudah jelas dasar hukumnya, maka bisa dilakukan tindakan hukum jika tetap bertahan. 
"sertifikat hak milik satuan rumah susun (shmsrs) yang dimiliki para pedagang telah berakhir tahun 2016," ujarnya. 
ini diperkuat surat kepala kantor pertahanan kota palembang nomor 2101/16.71-hp.02/vi/2023 tanggal 27 juni 2023.
surat dari kepala kantor pertanahan kota palembang nomor 1626/6.16.71/xi/2016 tertanggal 10 november 2016.
putusan pengadilan negeri palembang nomor 129/pdt.g/pn.plg, putusan pengadilan tinggi palembang nomor 50/pdt/2018/pt.plg, putusan kasasi nomor 577k/pdt/2019.
kemudian putusan peninjauan kembali nomor 700pk/pdt/2020, putusan pengadilan negeri palembang nomor 126/pdt.g/2017/pn.plg.
putusan pengadilan tinggi palembang nomor 52/pdt/2018/pt.plg, putusan kasasi nomor 570k/pdt/2019, dan putusan peninjauan kembali nomor 385pk/pdt/2020.
direktur utama perumda pasar palembang jaya, a rizal mengatakan  untuk relokasi pedagang sudah dilakukan rapat bersama pj wali kota palembang beserta stakeholder terkait.
"pedagang nanti direlokasi ke tps yang akan dibangun. kita mulai pembangunan hari ini dan dalam minggu ini tps tahap pertama selesai," sampainya. 
tps ini sifatnya sementara untuk menghilangkan kekumuhan dan lain sebagainya.
"tps ini juga kami jamin tidak menimbulkan kekumuhan baru, karena akan dibuat men jadi tempat representatif dan layak, sehingga para pedagang leluasa menempatinya," ujarnya. 
penempatan pedagang di tps selama proses pengerjaan revitalisasi gedung pasar 16 ilir berlangsung 2 tahun. 
"tps kita targetkan sampai selesai revitalisasi, tapi kembali lagi ke fungsi pasar 16 itu sendiri.
kalau misal revitalisasi didahulukan lantai bawah selesai dan bisa ditempati, maka pedagang yang di tps akan kita pindahkan berangsur-angsur," jelasnya.
begitupun proses relokasi dari pedagang ke tps juga tidak dilakukan sekaligus, tetapi secara bertahap. 
relokasi penting untuk kelancaran pembangunan revitalisasi pasar 16 ilir, keamanan dan kenyamanan pedagang dan masyarakat berbelanja. "kalau tidak begitu nanti menjadi kendala, dan ini juga untuk mempercepat pembangunan," katanya. bagi pedagang yang menolak relokasi dan revitalisasi, rizal menyikapi itu hak mereka. 
"kita sudah menyampaikan secara hukum, pandangan orang mungkin berbeda-beda. contoh yang merasa shmsrs masih berlaku, ya silahkan.
tetapi akan ada mekanisme hukum," paparnya. pihaknya pun menyayangkan jika ada ribut-ribut sampai penghancuran dan lain sebagainya. kalau ada pelanggaran hukum tentu akan ada dampaknya. 
kuasa hukum perhimpunan pemilik penghuni satuan rumah susun (p3srs) gedung pasar 16 ilir, m edy siswanto sh menegaskan jika penghuni dan pemilik srs di pasar 16 ilir tidak keberatan revitalisasi.
atau sesuai dengan bahasa uu nomor 20/2011 tentang satuan rumah susun (srs).
"yang jadi masalah ketika para penghuni tidak memiliki hak lagi atas kios-kios yang ada," sebut edy.
ditambah lagi pernyataan menyakitkan jika para pedagang tak lagi memiliki hak atas kios dengan dalih shmsrs yang kini ada di pedagang sudah habis masa berlaku.
baca juga:pedagang terima surat ultimatum, diminta mengosongkan kios lantai 3 gedung 16 ilir
baca juga:pedagang 16 ilir ngadu ke ombudsman, punya shmsrs, tolak revitalisasi 
"pernyataan itu sudah barang tentu menggores hati pedagang. apalagi setelah kami cari tidak ada satupun dalam perundang-undangan yang saya baca shmsrs itu ada masa berlaku," tegas edy.
"kami juga mewanti-wanti pihak terkait, baik pt bcr, perumda pasar palembang jaya dan penjabat walikota palembang tidak coba-coba melakukan tindak kekerasan terhadap pemilik kios yang memegang shmsrs," tegasnya. (tin/kms)