Rincian Tunjangan Daya Tahan Tubuh Bagi PNS dan PPPK yang Resmi Diteken Sri Mulyani, Berlaku Mulai 2025

Reporter: Rian Sumeks |

Editor: Rian Sumeks |

Sabtu , 17 Aug 2024 - 12:47

Rincian Tunjangan Daya Tahan Tubuh Bagi PNS dan PPPK yang Resmi Diteken Sri Mulyani Berlaku Mulai 2025-Foto: Screenshot PMK-

JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini mengesahkan peraturan baru yang mengatur tunjangan daya tahan tubuh bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di seluruh 38 provinsi di Indonesia.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39 Tahun 2024 dan akan menjadi acuan standar biaya untuk tahun 2025, termasuk biaya tunjangan daya tahan tubuh bagi PNS dan PPPK di seluruh Indonesia ini.

Tunjangan daya tahan tubuh tersebut diperkenalkan sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan PNS dan PPPK di seluruh Indonesia.

Dengan adanya tunjangan ini, diharapkan para aparatur negara dapat menjalankan tugas mereka dengan kondisi fisik yang lebih baik, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan pekerjaan sehari-hari.

Rincian besaran tunjangan ini bervariasi di setiap provinsi. Misalnya, Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan beberapa provinsi lainnya menerima tunjangan sebesar Rp19.000 per hari.

Sementara itu, di beberapa wilayah seperti Jambi, Sumatra Barat, dan Sumatra Selatan, besaran tunjangan ditetapkan sebesar Rp18.000 per hari.

Di sisi lain, provinsi-provinsi di wilayah Papua, seperti Papua, Papua Barat, dan Papua Selatan, mendapatkan tunjangan yang lebih tinggi, yaitu Rp25.000 per hari.

Perbedaan ini mencerminkan penyesuaian terhadap kondisi geografis dan kebutuhan spesifik di setiap daerah.

Tunjangan Daya Tahan Tubuh Bagi PNS da PPPK di 38 Provinsi di Indonesia:

1. Provinsi Aceh: Rp19.000,

2. Provinsi Sumatra Utara: Rp19.000,

3. Provinsi Riau: Rp19.000,

rincian tunjangan daya tahan tubuh bagi pns dan pppk yang resmi diteken sri mulyani, berlaku mulai 2025                            jakarta, sumateraekspres.id - menteri keuangan sri mulyani indrawati baru-baru ini mengesahkan peraturan baru yang mengatur tunjangan daya tahan tubuh bagi pegawai negeri sipil (pns) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) di seluruh 38 provinsi di indonesia.
aturan ini tertuang dalam peraturan menteri keuangan (pmk) nomor 39 tahun 2024 dan akan menjadi acuan standar biaya untuk tahun 2025, termasuk biaya tunjangan daya tahan tubuh bagi pns dan pppk di seluruh indonesia ini.
tunjangan daya tahan tubuh tersebut diperkenalkan sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan pns dan pppk di seluruh indonesia.
dengan adanya tunjangan ini, diharapkan para aparatur negara dapat menjalankan tugas mereka dengan kondisi fisik yang lebih baik, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan pekerjaan sehari-hari.
baca juga:wow, segini gaji dan tunjangan yang diberikan pemerintah kepada pns yang bersedia ditempatkan di ikn
baca juga:berlaku 2025, inilah rincian besaran tunjangan daya tahan tubuh bagi pns dan pppk di 38 provinsi di indonesia
rincian besaran tunjangan ini bervariasi di setiap provinsi. misalnya, provinsi aceh, sumatra utara, dan beberapa provinsi lainnya menerima tunjangan sebesar rp19.000 per hari.
sementara itu, di beberapa wilayah seperti jambi, sumatra barat, dan sumatra selatan, besaran tunjangan ditetapkan sebesar rp18.000 per hari.
di sisi lain, provinsi-provinsi di wilayah papua, seperti papua, papua barat, dan papua selatan, mendapatkan tunjangan yang lebih tinggi, yaitu rp25.000 per hari.
perbedaan ini mencerminkan penyesuaian terhadap kondisi geografis dan kebutuhan spesifik di setiap daerah.
tunjangan daya tahan tubuh bagi pns da pppk di 38 provinsi di indonesia:
1. provinsi aceh: rp19.000,
2. provinsi sumatra utara: rp19.000,
3. provinsi riau: rp19.000,
4. provinsi kepulauan riau: rp19.000,
5. provinsi jambi: rp18.000,
6. provinsi  sumatra barat: rp18.000,
7. provinsi sumatra selatan: rp18.000,
8. provinsi lampung: rp18.000,
9. provinsi bengkulu: rp18.000,
10. provinsi bangka belitung: rp18.000,
11. provinsi banten: rp19.000,
12. provinsi jawa barat: rp19.000,
baca juga:tahapan seleksi cpns dan pppk 2024 berikut langkah demi langkah mendaftar yang harus kamu ketahui
baca juga:bocoran soal yang bakal muncul di tes tiu cpns 2024, berikut 35 contohnya
13. provinsi dki jakarta: rp19.000,
14. provinsi jawa tengah: rp19.000,
15. provinsi diy yogyakarta: rp19.000,
16. provinsi jawa timur: rp19.000,
17. provinsi bali: rp19.000,
18. provinsi  nusa tenggara barat: rp19.000,
19. provinsi nusa tenggara timur: rp19.000,
20. provinsi kalimantan barat: rp19.000,
21. provinsi kalimantan tengah: rp18.000,
22. provinsi  kalimantan selatan: rp18.000,
baca juga:cek, ini 6 jurusan paling banyak dicari untuk cpns 2024
baca juga:intip 13 jurusan kuliah yang lulusannya paling dicari pemerintah untuk jadi pns tahun 2024
23. provinsi kalimantan timur: rp19.000,
24. provinsi kalimantan utara: rp19.000,
25. provinsi  sulawesi utara: rp19.000,
26. provinsi gorontalo: rp19.000,
27. provinsi sulawesi barat: rp18.000,
28. provinsi sulawesi selatan: rp19.000,
29. provinsi sulawesi tengah: rp18.000,
30. provinsi sulawesi tenggara: rp19.000,
31. provinsi  maluku: rp20.000,
32. provinsi maluku utara: rp22.000,
33. provinsi papua: rp25.000,
34. provinsi papua barat: rp25.000,
35. provinsi papua barat daya: rp25.000,
36. provinsi papua tengah: rp25.000,
37. provinsi  papua selatan: rp25.000,
38. provinsi papua pegunungan: rp25.000.
 
peraturan ini bukan hanya berfungsi sebagai kebijakan administratif, tetapi juga sebagai upaya pemerintah untuk memberikan dukungan ekstra kepada para pns dan pppk dalam menjalankan tugas pemerintahan di berbagai wilayah di indonesia.
dengan adanya tunjangan ini, diharapkan daya tahan tubuh mereka dapat terjaga dengan baik, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan optimal.