Wajib Tau, Ini 21 Layanan Kesehatan Yang Tak Ditanggung BPJS Kesehatan per Agustus 2024

Reporter: Englia |

Editor: Englia |

Minggu , 04 Aug 2024 - 03:30

TIDAK DITANGGUNG: Lima tindakan operasi yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Foto: bpjs kesehatan--

atau alkohol; 

10.Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau

akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri; 

11.Pengobatan komplementer, altematif, dan tradisional yang

belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi

kesehatan; 

12.Pengobatan dan tindakan medis dikategorikan sebagai

percobaan eksperimen; 

13.Alat dan obat kontrasepsi serta kosmetik;

14.Perbekalan kesehatan rumah tangga; 

15.Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap

darurat, kejadian luar biasa atau wabah; 

16.Pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat

wajib tau, ini 21 layanan kesehatan yang tak ditanggung bpjs kesehatan per agustus 2024                            palembang, sumateraekspres.id- per agustus 2024, badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (bpjs kesehatan) tidak  menanggung 21 layanan kesehatan, apa saja?
(bpjs kesehatan) merupakan badan hukum yang telah beroperasi sejak 2014 dan merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang melindungi kesehatan masyarakat.
seperti asuransi swasta maupun lainnya, peserta bpjs kesehatan wajib  membayar iuran peserta setiap bulan. 
selama status kepesertaan aktif, peserta bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis di klinik dan rumah sakit yang bekerja sama.
walaupun ada manfaat untuk memperoleh fasilitas kesehatan secara gratis, bpjs juga seperti produk asuransi kesehatan lainnya yang tidak menanggung seluruh layanan kesehatan.
baca juga:bpjs keliling permudah warga mendapatkan informasi program jkn tanpa harus datang ke kantor
baca juga:21.600 pekerja rentan di desa lahat terdaftar bpjs ketenagakerjaan: ini upaya antisipasi kemiskinan!
berikut daftar layanan kesehatan yang tidak ditanggung bpjs kesehatan menurut peraturan presiden (perpres) nomor 59 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan.
1.pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 
2.pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang
tidak bekerja sama dengan bpjs kesehatan, kecuali dalam
keadaan darurat; 
3. pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat 
kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh
 program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggungan 
pemberi kerja; 
baca juga:syarat dan cara mudah klaim kacamata dengan bpjs kesehatan
baca juga:besaran iuran bpjs kesehatan 2024, ini daftarnya
4.pelayanan kesehatan yang jaminan pertanggungannya diberikan 
oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat
wajib sampai nilai atau ketentuan yang ditanggung sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan diberikan sesuai 
hak kelas rawat peserta; 
5.pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
6.pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik; 
7.pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
8.pelayanan meratakan gigi atau ortodonsi; 
9.gangguan kesehatan atau penyakit ketergantungan obat dan/
atau alkohol; 
10.gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau 
akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri; 
11.pengobatan komplementer, altematif, dan tradisional yang 
belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi 
kesehatan; 
12.pengobatan dan tindakan medis dikategorikan sebagai 
percobaan eksperimen; 
13.alat dan obat kontrasepsi serta kosmetik;
14.perbekalan kesehatan rumah tangga; 
15.pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap 
darurat, kejadian luar biasa atau wabah; 
baca juga:bpjs ketenagakerjaan muara enim adakan pertemuan guna perkuat kolaborasi
baca juga:rawat jalan eksekutif untuk pasien bpjs
16.pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat 
dicegah; 
17.pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti 
sosial; 
18.pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, 
kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana 
perdagangan orang yang telah dijamin melalui skema pendanaan 
lain yang dilaksanakan kementerian/lembaga atau pemerintah 
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
sk no 191960a 
19.pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan 
kementerian pertahanan, tentara nasional indonesia, dan 
kepolisian negara republik indonesia; 
20.pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat 
jaminan kesehatan yang diberikan; atau 
21.pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain.  (nni/lia)