DPRD OKU Timur Desak Bupati Segera Selesaikan Masalah PDAM Way Komering, Ini Penegasannya!

Ketua DPRD OKU Timur Beni Defitson desak Bupati segera selesaikan masalah di PDAM Way Komering terkait gaji pegawai dan layanan air bersih. Foto: kholid/sumateraekspres.id--

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten OKU Timur telah menyiapkan langkah-langkah solusi dari permasalahan di PDAM Way Komering, namun harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

"Jadi proses yang harus dilalui harus akuntabel. Maka jika nantinya ada penambahan subsidi nantinya tidak akan menjadi masalah di kemudian hari," ucapnya 

Ia juga menyampaikan, sebelumnya sudah dilakukan rapat bersama dan mencari apa hang menjadi permasalahan-permasalahan atau kendalanya.

"Saya harapkan kepada karyawan dan manajemen PDAM dapat saling memahami dan menganulir permasalahan di PDAM Way Komering," tuturnya. 

BACA JUGA:Pemerintah Giat Selesaikan Perjanjian Dagang IEU-CEPA, IEU-Eurasia, dan Indonesia-Bangladesh

BACA JUGA:Kementerian Agama Serukan Larangan Judi Online bagi ASN

Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa Pemkab OKU Timur setiap tahunnya memberikan subsidi kepada PDAM Way Komering bahkan sejak Kabupaten OKU Timur berdiri.

"PDAM Way Komering ini sudah mendapatkan subsidi dari Pemkab OKU Timur sebesar Rp 1,2 Miliar. Dan sepertinya pihak PDAM Way Komering ini menginginkan penambahan subsidi," ujarnya. 

Namun, lanjutnya, ia selaku kepala daerah menyetujui penambahan subsidi akan tetapi harus prosedural. 

Kalau menurut PDAM Way Komering meminta diatas RP 1,2 Miliyar

"Tentunya kita Pemerintah Daerah tidak dapat serta merta menerima secara langsung permintaan dari PDAM. Karena nantinya ada lembaga khusus yang mengkaji besaran penambahan subsidinya," pungkasnya.

BACA JUGA:Yuk, Gerak! Ini 7 Jenis Olahraga Ringan dan Efektif Kontrol Gula Darah Bagi Penderita Diabetes

BACA JUGA:3 Penyebab Gula Darah Tinggi yang Perlu Diwaspadai

Diketahui Prusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Komering saat ini perlu penyelamatan.

 PDAM Way Komering sedang mengalami kesulitan dana. Pendapatan, maupun subsidi dari pemerintah daerah tidak cukup untuk operasional dan gaji karyawan. 

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan