DPRD OKU Timur Desak Bupati Segera Selesaikan Masalah PDAM Way Komering, Ini Penegasannya!

Reporter: kholid |

Editor: Novis |

Kamis , 27 Jun 2024 - 13:12

Ketua DPRD OKU Timur Beni Defitson desak Bupati segera selesaikan masalah di PDAM Way Komering terkait gaji pegawai dan layanan air bersih. Foto: kholid/sumateraekspres.id--

Bahkan karyawan PDAM Way Komering sudah 9-10 bulan belum menerima gaji. Termasuk tagihan listrik sampai menunggak.

Akibatnya para karyawan PDAM Way Komering protes. Sampai menempelkan karton di pagar kantor yang di Tanjung Kemala, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur.

Di karton putih tersebut berisi berbagai tulisan pesan protes. Salah satunya, para pegawai mengeluhkan gaji mereka selama 10 bulan belum juga dibayarkan.

Aksi protes tersebut dilakukan para karyawan pada Selasa 4 Juni 2024 lalu.

"Pemberitahuan untuk sementara ini kami karyawan/i PDAM belum bisa melayani keseluruhan. TTD Karyawan/i PDAM," tulisan salah satu karton yang tertempel di pagar kantor PDAM.

Lalu ada pula tulisan "10 bulan bekerja tanpa pamrih tanpa gaji.??? Apakah ini masih berprikemanusiaan tolong pemerintah yang terkait bantu kami...?".

"Kami karyawan/i PDAM OKU Timur menuntut hak kami yang sudah 10 bulan," tulisan yang lain.

Menanggapi persoalan yang ada di tubuh prusahaan milik daerah terseut, Direktur PDAM Way Komering Joko Supriyatno sebelumnya angkat bicara.

"Bakal ada penyelesaian jangka pendek dan jangka menengah," kata Joko Supriyanto beberapa waktu lalu.

Joko mengatakan bahwa pihaknya telah rapat dengan Bupati OKU Timur, DPRD, hingga OPD terkait, pada Senin 3 Juni 2024 lalu. "Kami dari unsur PDAM 15 orang, termasuk saya hadir," katanya.

Hasilnya ada opsi atau kesepakatan bersama mengenai penyelesaian masalah PDAM Way Komering.

"Pertama penyelesaian jangka pendek. Yakni kita punya sisa subsidi dari pemerintah daerah yang akan segera dibayarkan," jelas Joko lagi.

dprd oku timur desak bupati segera selesaikan masalah pdam way komering, ini penegasannya!                            oku timur, sumateraekspres.id -- persoalan di badan usaha milik daerah (bumd) pdam way komering oku timur menjadi catatan khusus dalam proses rapat paripurna dprd oku timur.
dewan meminta bupati oku timur segera menyelsaikan persoalan di pdam way komering. permintaan itu disampaikan dalam forum rapat paripurna dprd oku timur, kamis 27 juni 2024.
yakni rapat pembahasan dan meneliti reperda pertanggungjawaban pelaksanaan apbd oku timur tahun 2023.
ketua dprd oku timur h beni defitson sip mm usai memimpin rapat menegaskan salah satu cacatan penting dalam proses rapat paripurna masa sidang iii tahuh 2024 ini, adalah perusahaan milik daerah pdam way komering.
dikatakan dalam proses pengeloaan internal berupa gaji pegawai yang belum dibayar. persoalan itu terus mencuat.
baca juga:sosialisasi bersama ujicoba perpol 2 tahun 2023 untuk perlindungan kesehatan 
baca juga:roy riady angkat nopri exandi sebagai kasubag bin kejari muba
selain itu, banyak laporan pelayanan terhadap masyarakat, terutama penyaluran air bersih, dilaporkan banyak mengalami kemacetan.
"sehingga kami meninta bupati segera menyelesaikan persolan di pdam way komering," kata beni defitson, kamis 27 juni 2024. 
menurut beni, pemicu persoalan pdam ini, merupakan soal teknis yang terjadi pada pengelolaan prusahaan itu sendiri. 
"jadi yang terpenting, bahwa bupati dan pihak terkait harus mengambil keputasan. keputusan yang memberi solusi terhadap persoalan pdam," katanya. 
sementara itu, bupati oku timur ir h lanosin mt menerangkan, bahwa memang karyawan pdam way komering menuntut gaji kepada pihak manajemennya. 
baca juga:7 resep minuman herbal ala dr zainul akbar untuk penderita diabetes, pernah coba? 
baca juga:indonesia hadiri konferensi transportasi asean-japan di nagasaki
dalam hal ini pemerintah kabupaten oku timur telah menyiapkan langkah-langkah solusi dari permasalahan di pdam way komering, namun harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
"jadi proses yang harus dilalui harus akuntabel. maka jika nantinya ada penambahan subsidi nantinya tidak akan menjadi masalah di kemudian hari," ucapnya 
ia juga menyampaikan, sebelumnya sudah dilakukan rapat bersama dan mencari apa hang menjadi permasalahan-permasalahan atau kendalanya.
"saya harapkan kepada karyawan dan manajemen pdam dapat saling memahami dan menganulir permasalahan di pdam way komering," tuturnya. 
baca juga:pemerintah giat selesaikan perjanjian dagang ieu-cepa, ieu-eurasia, dan indonesia-bangladesh
baca juga:kementerian agama serukan larangan judi online bagi asn
lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa pemkab oku timur setiap tahunnya memberikan subsidi kepada pdam way komering bahkan sejak kabupaten oku timur berdiri.
"pdam way komering ini sudah mendapatkan subsidi dari pemkab oku timur sebesar rp 1,2 miliar. dan sepertinya pihak pdam way komering ini menginginkan penambahan subsidi," ujarnya. 
namun, lanjutnya, ia selaku kepala daerah menyetujui penambahan subsidi akan tetapi harus prosedural. 
kalau menurut pdam way komering meminta diatas rp 1,2 miliyar
"tentunya kita pemerintah daerah tidak dapat serta merta menerima secara langsung permintaan dari pdam. karena nantinya ada lembaga khusus yang mengkaji besaran penambahan subsidinya," pungkasnya.
baca juga:yuk, gerak! ini 7 jenis olahraga ringan dan efektif kontrol gula darah bagi penderita diabetes
baca juga:3 penyebab gula darah tinggi yang perlu diwaspadai
diketahui prusahaan daerah air minum (pdam) way komering saat ini perlu penyelamatan.
 pdam way komering sedang mengalami kesulitan dana. pendapatan, maupun subsidi dari pemerintah daerah tidak cukup untuk operasional dan gaji karyawan. 
bahkan karyawan pdam way komering sudah 9-10 bulan belum menerima gaji. termasuk tagihan listrik sampai menunggak. 
akibatnya para karyawan pdam way komering protes. sampai menempelkan karton di pagar kantor yang di tanjung kemala, kecamatan martapura, kabupaten oku timur.
di karton putih tersebut berisi berbagai tulisan pesan protes. salah satunya, para pegawai mengeluhkan gaji mereka selama 10 bulan belum juga dibayarkan. 
aksi protes tersebut dilakukan para karyawan pada selasa 4 juni 2024 lalu.
baca juga: mengenal jenis-jenis diabetes dan panduan makanan yang dianjurkan serta dihindari
baca juga:bank hibank indonesia capai peningkatan signifikan
"pemberitahuan untuk sementara ini kami karyawan/i pdam belum bisa melayani keseluruhan. ttd  karyawan/i pdam," tulisan salah satu karton yang tertempel di pagar kantor pdam. 
lalu ada pula tulisan  "10 bulan bekerja tanpa pamrih tanpa gaji.??? apakah ini masih berprikemanusiaan tolong pemerintah yang terkait bantu kami...?".
"kami karyawan/i pdam oku timur menuntut hak kami yang sudah 10 bulan," tulisan yang lain.
menanggapi persoalan yang ada di tubuh prusahaan milik daerah terseut, direktur pdam way komering joko supriyatno sebelumnya angkat bicara.
"bakal ada penyelesaian jangka pendek dan jangka menengah," kata joko supriyanto beberapa waktu lalu.
joko mengatakan bahwa pihaknya telah rapat dengan bupati oku timur, dprd, hingga opd terkait, pada senin 3 juni 2024 lalu. "kami dari unsur pdam 15 orang, termasuk saya hadir," katanya.
hasilnya ada opsi atau kesepakatan bersama mengenai penyelesaian masalah pdam way komering.
baca juga: mengenal jenis-jenis diabetes dan panduan makanan yang dianjurkan serta dihindari
"pertama penyelesaian jangka pendek. yakni kita punya sisa subsidi dari pemerintah daerah yang akan segera dibayarkan," jelas joko lagi.
lanjutnya, bahwa sisa subsidi yang dicairkan nanti akan digunakan untuk aklerasi untuk bangkit kembali.
"jadi dengan kondisi subsidi sudah dibayarkan nanti kami bisa secara bertahap bangkit, termasuk merealisasikan gaji karyawan secara bertahap," ujarnya.
lalu, penyelesaian jangka menengah adalah menghitung ulang subsidi, yang akan melibatkan dari bpkp. 
"intinya hitung ulang berapa yang ideal subsidi yang harus diberikan pemerintah daerah. sebab subsidi yang sekarang ini, masih berdasarkan aturan tahun 2012 lalu, yang sebenarnya tidak sesuai lagi," katanya. 
baca juga:bank hibank indonesia capai peningkatan signifikan
dia menganalogikan, saat ini beban listrik untuk operasional produksi, yang harus dibayar rp 150 juta per bulan, sementara subsidi untuk listrik ini hanya rp 100 juta perbulan. 
"sementara pendapatan hanya cukup untuk biaya perbaikan dan gaji karyawan. kalau masih mengandalkan subsidi lama yang tentu pdam terguling," pungkasnya.