DPR RI Desak Tindakan Tegas terhadap Travel Haji Nakal

dpr ri desak tindakan tegas terhadap travel haji nakal makkah, sumateraekspres.id - dewan perwakilan rakyat (dpr) ri menegaskan akan mendesak pemerintah untuk mengambil langkah keras terhadap pemilik travel haji dan umrah yang melanggar aturan pemerintah arab saudi. pernyataan ini disampaikan oleh wakil ketua komisi viii dpr ri, marwan dasopang, saat tiba di bandara king abdul aziz international airport (kaaia) jeddah. marwan menekankan bahwa sanksi yang tegas harus segera diberlakukan terhadap travel yang masih bertindak sembrono, karena hal ini dapat membahayakan jemaah jika terjadi masalah, terutama terkait penggunaan visa haji ilegal. kasus pemulangan jemaah haji indonesia non visa haji tahun ini menjadi bukti nyata akan dampak negatif dari tindakan travel yang tidak bertanggung jawab. baca juga:hindari kepadatan, atur jadwal umrah, imbauan petugas kepada jemaah haji baca juga:ppih minta jemaah istirahat cukup sebelum melakukan umrah wajib "kami merekomendasikan agar travel yang kita anggap nakal segera dicabut izinnya. saya rasa sudah saatnya tidak hanya memberi peringatan, tapi mencabut izin secara langsung. bagi travel yang tidak memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan ibadah umrah dan haji, harus ditindak secara hukum," ungkap marwan dasopang di bandara king abdul aziz, jeddah, pada kamis (6/6/2024). selain menyoroti perilaku travel yang tidak patuh, marwan juga menekankan perlunya pemerintah memperketat pengawasan terhadap akun media sosial yang masih menawarkan layanan haji yang tidak sesuai prosedur, termasuk menjanjikan haji tanpa antrean dan menggunakan visa alternatif seperti visa ziarah. "kini mereka begitu berani. setiap pagi, begitu membuka media sosial, godaan itu sudah menghampiri. kita harus melakukan pengetatan di sisi kita. intinya, pemerintah harus memastikan pelayanan terbaik kepada jemaah, agar mereka merasa nyaman, aman, dan dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar dan berkah," tambah marwan. baca juga:usai umrah wajib, banyak jemaah kelelahan, sakit, seorang jch kloter 10 tertunda berangkat baca juga:pengumuman: aturan baru dari arab saudi, semua pemegang jenis visa bisa umrah, ini alasannya! marwan menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan jemaah indonesia, baik dari segi legalitas maupun prosedur. namun, dia juga menekankan pentingnya tidak memberikan beban berlebih kepada perwakilan negara di kjri arab saudi. "jika masalah ini dibiarkan, maka akan menjadi masalah hukum yang harus dihadapi warga negara kita, bukan pihak kjri. kita tidak bisa menghabiskan energi hanya untuk menangani urusan tersebut," paparnya. selain menekankan tindakan terhadap travel yang melanggar aturan, marwan juga menyarankan agar kementerian agama bekerja sama dengan pihak imigrasi untuk memastikan bahwa selama musim haji, jemaah yang menggunakan visa non haji tidak diperbolehkan berangkat. baca juga:info penting! masa berlaku visa umrah di arab saudi berakhir 6 juni 2024, ini alasannya! baca juga:batasi umrah syawal, kebijakan arab saudi mendekati musim haji "ketika musim haji tiba, visa umrah yang diterbitkan harus dihentikan. tentu saja, aturan ini harus ditegakkan dengan ketat." "celah inilah yang dimanfaatkan oleh pihak lain untuk menawarkan kemudahan berhaji tanpa antrean. kita harus waspada terhadap godaan ini yang telah berlangsung selama 20 tahun," pungkasnya. rombongan dpr ri ke arab saudi bertujuan untuk menjalankan tugas pengawasan haji. turut hadir dalam rombongan tersebut adalah anggota dpr ri dari komisi vii, andi yuliani paris, anggota komisi v, syaifullah tamliha, serta beberapa anggota tim pengawas haji 2024. mereka disambut oleh dubes ri untuk arab saudi, abdul aziz ahmad, dirjen penyelenggaraan haji dan umrah kemenag ri, hilman latief, konsul kjri jeddah, yusron bahauddin ambary, dan sekretaris daker bandara, asep rohadian.

Tag

• # pengawasan musim haji
• # kerjasama kementerian agama
• # pengawasan media sosial
• # visa haji ilegal
• # travel haji nakal
• # pelayanan jemaah haji

Share

• 
• 
• 
• 
•