Pastikan Belum Ambil Iuran

Reporter: Irvan Bahri |

Editor: Dede Sumeks |

Rabu , 05 Jun 2024 - 22:06

PROGRAM TAPERA : Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menggelar konferensi pers tentang Program TAPERA di Kantor Kepala Staf Presiden di Jakarta. FOTO : IST--

JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID - Baik dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memastikan belum ada penarikan simpanan dari peserta baru.

Hal itu diungkapkan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho. Menurutnya, lembaga yang dipimpinnya itu saat ini masih dalam tahap meningkatkan tata kelola internal dan korelasinya dengan pengelolaan dana Tapera.

’’Maka belum ada rencana mengeluarkan regulasi teknis yang memungkinkan BP Tapera mulai melakukan collection atas simpanan peserta yang baru,’’ ujar Heru, kemarin (5/6).

Dijelaskan, BP Tapera hingga saat ini hanya mengelola dana dari dua sumber, yakni dana APBN untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan dana Tapera untuk peserta PNS eks Bapertarum. Sehingga, belum ada pengelolaan dana dari peserta Tapera yang baru, termasuk dari ASN.

Lebih lanjut, BP Tapera masih berupaya untuk memperbaiki tata kelola guna membangun kepercayaan publik terhadap lembaganya untuk mengelola dana Tapera.

’’Sebagai lembaga baru yang beroperasional di 2019, baru lima tahun, dalam rangka pembenahan tata kelola dalam membangun kepercayaan masyarakat,’’ jelasnya.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti mengatakan, program Tapera ini masih memerlukan aturan lanjutan terkait pelaksanaannya. Dijelaskannya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani belum menerbitkan aturan yang menjadi payung hukum tersebut.

“Menkeu belum keluarkan hal tersebut karena kita tahu ini adalah lembaga pengelola dana tak bisa langsung tiba-tiba settle. Kondisi saat ini masih dalam kondisi penyiapan jadi masih belum tahu kapan ASN (ditarik iuran), karena masih long way to go untuk menerapkan itu,’’ jelasnya.

Penolakan terhadap terus berdatangan. Giliran Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) ikut menolak program yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2024 tersebut.

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan Guru (P2G) Satriwan Salim menyatakan, para guru sangat cemas dengan rencana tersebut.

Terutama, guru-guru swasta dan honorer atau Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN). "Para guru swasta dan honorer merasa cemas, karena lagi-lagi akan terjadi pemotongan gaji," ungkapnya.

Mereka menilai, bahwa kondisi kesejahteraan guru saja masih belum stabil bahkan bisa dikatakan minimalis, dengan gaji yang termasuk paling rendah dibanding profesi lain.

pastikan belum ambil iuran                             jakarta, sumateraekspres.id - baik dari kalangan aparatur sipil negara (asn) maupun non-asn, badan pengelola tabungan perumahan rakyat (bp tapera) memastikan belum ada penarikan simpanan dari peserta baru. 
hal itu diungkapkan komisioner bp tapera heru pudyo nugroho. menurutnya, lembaga yang dipimpinnya itu saat ini masih dalam tahap meningkatkan tata kelola internal dan korelasinya dengan pengelolaan dana tapera.
baca juga:kembalikan tabungan perumahan rp4,2 t, bp tapera kepada pensiunan pns
baca juga:penolakan iuran tapera: pekerja informal seperti ojol, kurir, dan freelancer jadi terbebani, ini reaksi spai!
’’maka belum ada rencana mengeluarkan regulasi teknis yang memungkinkan bp tapera mulai melakukan collection atas simpanan peserta yang baru,’’ ujar heru, kemarin (5/6). 
dijelaskan, bp tapera hingga saat ini hanya mengelola dana dari dua sumber, yakni dana apbn untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (flpp) dan dana tapera untuk peserta pns eks bapertarum. sehingga, belum ada pengelolaan dana dari peserta tapera yang baru, termasuk dari asn.
lebih lanjut, bp tapera masih berupaya untuk memperbaiki tata kelola guna membangun kepercayaan publik terhadap lembaganya untuk mengelola dana tapera.
 ’’sebagai lembaga baru yang beroperasional di 2019, baru lima tahun, dalam rangka pembenahan tata kelola dalam membangun kepercayaan masyarakat,’’ jelasnya. 
direktur jenderal perbendaharaan kementerian keuangan (kemenkeu) astera primanto bhakti mengatakan, program tapera ini masih memerlukan aturan lanjutan terkait pelaksanaannya. dijelaskannya, menteri keuangan (menkeu) sri mulyani belum menerbitkan aturan yang menjadi payung hukum tersebut.
“menkeu belum keluarkan hal tersebut karena kita tahu ini adalah lembaga pengelola dana tak bisa langsung tiba-tiba settle. kondisi saat ini masih dalam kondisi penyiapan jadi masih belum tahu kapan asn (ditarik iuran), karena masih long way to go untuk menerapkan itu,’’ jelasnya.
penolakan terhadap terus berdatangan. giliran perhimpunan pendidikan dan guru (p2g) ikut menolak program yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tersebut. 
koordinator nasional perhimpunan pendidikan guru (p2g) satriwan salim menyatakan, para guru sangat cemas dengan rencana tersebut.
 terutama, guru-guru swasta dan honorer atau non aparatur sipil negara (non asn). "para guru swasta dan honorer merasa cemas, karena lagi-lagi akan terjadi pemotongan gaji," ungkapnya. 
mereka menilai, bahwa kondisi kesejahteraan guru saja masih belum stabil bahkan bisa dikatakan minimalis, dengan gaji yang termasuk paling rendah dibanding profesi lain.
 dalam survei kesejahteraan guru yang dilakukan oleh ideas tahun 2024 saja menunjukan bahwa 42,4 persen guru gaji perbulannya masih di bawah rp 2 juta. 
dari survei yang sama, ditemukan 74,3 persen penghasilan guru honorer atau kontrak yaitu di bawah rp 2 juta rupiah. sementara itu, gaji guru yang berkisar antara 2-3 juta sebesar 12,3 persen; gaji rp 3-4 juta sebanyak 7,6 persen; gaji rp 4-5 juta sebanyak 4,2 persen dan di atas 5 juta hanya 0,8 persen. 
sementara, dalam uu no 4/2016 tentang tabungan perumahan rakyat, pasal 7 huruf (1) menyebut bahwa setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta.
"kemudian yang jadi soal, jika guru tersebut berada di wilayah provinsi dengan upah minimum 2 juta, seperti jawa tengah dan diy, mereka 
kemudian, lanjut dia, ada kecemasan terkait bisa tidaknya dana tapera dicairkan. selain itu, belum ada bukti peserta bisa mendapatkan rumah 
menurut satriwan, ada ketakutan nasib tapera akan seperti asuransi asabri dan jiwasyara yang dikorupsi besar-besaran. seperti diketahui, korupsi asabri telah merugikan negara hingga rp 22,7 triliun. begitu pula jiwasraya, bumn yang mengelola dana pensiun dan asuransi ini juga melakukan korupsi dengan kerugian negara rp 16,8 triliun. 
"bagaimana kalau tapera berakhir naas seperti asabri dan jiwasraya? guru itu kelompok marjinal dan lemah, tidak punya kekuatan melawan atau menggugat. peluang mengadu dan memprotes juga sangat kecil," tambah kabid advokasi p2g iman zanatul haeri.
 bayangkan, imbuh dia, dana pensiun tni dan polri saja dengan mudah dikorupsi." bagaimana para guru bisa yakin tapera akan lebih baik?," sambung iman yang juga merupakan guru honorer tersebut.
iman menyatakan, gaji guru non-asn sudah banyak dipotong dengan berbagai jenis potongan. tentu tapera akan menjadi beban tambahan bagi guru dengan gaji yang sangat kecil dan kurang.
tak heran bila  dalam laporan otoritas jasa keuangan (ojk), sebanyak 42 persen yang terjerat pinjol berprofesi sebagai guru. kemudian, survei ideas pun menunjukan 79,6 persen guru memiliki utang kepada teman, keluarga, koperasi dan bpr. 
"coba bayangkan, dengan gaji hanya 2 juta, lalu dipotong bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan, iuran wajib bulanan organisasi profesi guru, koperasi sekolah, pemotongan karena ada utang, dan lainnya. lalu, ditambah tapera yang rumahnya juga belum jelas," keluhnya. 
karenanya, ketimbang tapera, p2g mendorong pemerintah membuat program kredit perumahan untuk guru yang murah dan terjangkau. bukan tabungannya dulu, tapi rumahnya tidak jelas.
baca juga:catat, inilah sanksi jika tidak membayar iuran tapera, pekerja dan pemberi kerja harus tahu loh!
baca juga:indonesia bukan yang pertama, ini 5 negara yang sudah menerapkan program sejenis tapera
kalaupun mau dipaksakan memberlakukan tapera, maka harus dibuat standar upah minimum guru yang berlaku secara nasional. hal ini akan meringankan guru yang gajinya banyak dipotong sana-sini.
"pemerintah hendaknya tidak mempersulit profesi guru. padahal dalam uu nomor 14 tahun 2005 memerintahkan negara agar memenuhi hak-hak guru. yang terjadi sekarang malah sebaliknya, penghasilannya sangat minimum dengan potongan-potongan yang maksimum," pungkasnya. (*/rf)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Sumatera Ekspres 6 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan