Kewajiban Sertifikasi Halal di Indonesia, Berikut Detail dan Pengecualiannya

Reporter: Rian Sumeks |

Editor: Rian Sumeks |

Minggu , 02 Jun 2024 - 07:00

Sertifikasi halal bagi produk yang beredar di Indonesia telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).-Foto: Kemenag-

JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID --- Sertifikasi halal bagi produk yang beredar di Indonesia telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Pasal 4 dalam undang-undang tersebut mewajibkan setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia untuk memiliki sertifikat halal.

Namun, tidak semua produk atau bahan dikenai kewajiban ini. Kementerian Agama telah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1360 Tahun 2021 yang mengatur bahan-bahan yang dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal.

"Dengan adanya aturan ini, kita memiliki pedoman dan kepastian hukum mengenai bahan-bahan yang tidak wajib bersertifikat halal, sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal," jelas Muhammad Aqil Irham, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama di Jakarta, Sabtu (1/6/2024).

KMA 1360/2021 mengategorikan bahan yang dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal ke dalam tiga kelompok utama. Pertama, bahan alami berupa tumbuhan dan tambang yang tidak mengalami proses pengolahan.

Kedua, bahan yang tidak berisiko mengandung unsur haram. Ketiga, bahan yang tidak berbahaya dan tidak terkontaminasi bahan haram.

Bahan alami tanpa proses pengolahan atau hanya melalui pengolahan fisik tanpa tambahan bahan lain meliputi:

Tumbuhan atau tanaman tanpa proses pengolahan atau hanya melalui pengolahan fisik tanpa tambahan bahan lain.

Hewan nonsembelihan tanpa proses pengolahan atau hanya melalui pengolahan fisik tanpa tambahan bahan lain.

Produk fermentasi mikroba tanpa proses pengolahan atau hanya melalui pengolahan fisik tanpa tambahan bahan lain.

kewajiban sertifikasi halal di indonesia, berikut detail dan pengecualiannya                            jakarta, sumateraekspres.id --- sertifikasi halal bagi produk yang beredar di indonesia telah ditetapkan melalui undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal (jph).
pasal 4 dalam undang-undang tersebut mewajibkan setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah indonesia untuk memiliki sertifikat halal.
namun, tidak semua produk atau bahan dikenai kewajiban ini. kementerian agama telah mengeluarkan keputusan menteri agama (kma) nomor 1360 tahun 2021 yang mengatur bahan-bahan yang dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal.
"dengan adanya aturan ini, kita memiliki pedoman dan kepastian hukum mengenai bahan-bahan yang tidak wajib bersertifikat halal, sebagaimana tercantum dalam pasal 62 ayat (2) peraturan pemerintah (pp) nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal," jelas muhammad aqil irham, kepala badan penyelenggara jaminan produk halal (bpjph) kementerian agama di jakarta, sabtu (1/6/2024).
baca juga:minim juru sembelih halal, pdhi sumsel sebut pelatihan dan sertifikasi harus dimasifkan
baca juga:kewajiban sertifikat halal umk ditunda 
kma 1360/2021 mengategorikan bahan yang dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal ke dalam tiga kelompok utama. pertama, bahan alami berupa tumbuhan dan tambang yang tidak mengalami proses pengolahan.
kedua, bahan yang tidak berisiko mengandung unsur haram. ketiga, bahan yang tidak berbahaya dan tidak terkontaminasi bahan haram.
bahan alami tanpa proses pengolahan atau hanya melalui pengolahan fisik tanpa tambahan bahan lain meliputi:
tumbuhan atau tanaman tanpa proses pengolahan atau hanya melalui pengolahan fisik tanpa tambahan bahan lain.
baca juga:bank sumsel babel syariah bentuk ekosistem halal melalui mart booth masjid dan sertifikasi halal 
baca juga:halal bihalal sekolah-sekolah pgri se-palembang bersama ratu dewa
hewan nonsembelihan tanpa proses pengolahan atau hanya melalui pengolahan fisik tanpa tambahan bahan lain.
produk fermentasi mikroba tanpa proses pengolahan atau hanya melalui pengolahan fisik tanpa tambahan bahan lain.
air alam tanpa proses pengolahan atau hanya melalui pengolahan fisik tanpa tambahan bahan lain.
"contoh bahan yang dikecualikan meliputi buah segar, sayuran segar dan kering, serealia, umbi-umbian, kacang-kacangan, rumput laut segar, beras jagung, kelapa parut kering, kelapa murni, susu segar, telur segar, dan ikan air segar baik yang dibekukan, dikeringkan, maupun diasinkan," tambah aqil irham.
sementara itu, bahan yang tidak berisiko mengandung atau terkontaminasi bahan tidak halal mencakup bahan selain yang berasal dari alam serta bahan dan produk kimia hasil tambang atau sintesis anorganik dan organik.
selain itu, bahan yang tidak berbahaya dan tidak mengandung bahan haram termasuk bahan kimia hasil tambang dan pemurnian dari bahan alam, serta bahan kimia hasil sintesis anorganik dan organik.
daftar lengkap bahan yang dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal dapat dilihat dalam lampiran kma nomor 1360 tahun 2021. file tersebut dapat diunduh melalui laman halal.go.id pada kolom regulasi.