Perpanjang Usulan Rincian Kebutuhan ASN, Hingga 30 April

Reporter: Tim |

Editor: Dede Sumeks |

Jumat , 26 Apr 2024 - 21:24

Bila sudah mengikuti satu seleksi, maka pelamar tidak bisa ikut tes seleksi yang lain.” Haryomo Dwi Putranto Plt Kepala BKN--

Adanya kendala anggaran ini pernah diungkap beberapa daerah. Misalnya, Pemkab OKU melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang hanya mengusulkan 900 formasi PPPK tahun ini.

Kepala BKPSDM OKU Mirdaili SSTP MM menyampaikan dari 900 orang itu ada sebanyak 267 orang honorer (K2) sisa tahun lalu dan dihabiskan tahun ini. “Sebanyak 900 orang ini ada formasi guru, nakes dan teknis,” jelasnya

Terbatasnya usulan formasi PPPK dari OKU dikarenakan terbatasnya kemampuan keuangan daerah. Itu saja sudah naik dari rencana awal hanya 625 formasi. Tapi bertambah menjadi 900 formasi setelah ada desakan dari para honorer.

“Ini berdampak pada defisit anggaran. Kalau 800 orang saja, hitungannya bisa deficit Rp91 miliar. Belanja pegawai bengkak jadi 48.9 persen,” beber Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) OKU, Setiawan.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan OKI, Mauliddini melalui Kabid Informasi dan Kepegawaian, Cahyadi Ari menjelaskan, keuangan daerah menjadi faktor penting dalam menentukan jumlah usulan formasi CASN. Menurutnya, UU No 1 Tahun 2022 membatasi porsi alokasi belanja pegawai maksimum 30 persen dalam APBD. (*/bis/uni)

perpanjang usulan rincian kebutuhan asn, hingga 30 april                            palembang, sumateraekspres.id - usulan perincian kebutuhan pns dan pppk 2024 kembali diperpanjang. seharusnya, sesuai jadwal yang ditetapkan badan kepegawaian negara (bkn), pengusulan berakhir 20 april lalu.
namun, banyak instansi pusat dan daerah yang belum menyampaikan rincian kebutuhan asn tahun ini. karena itu, bkn kembali memperpanjang waktu pengusulan hingga 30 april.
baca juga:asn tak netral dikenai sanksi
baca juga:ayo buruan daftar! kementerian sosial butuh 40.839 casn
"jadi masih ada waktu bagi instansi pusat dan daerah yang belum menyampaikan rincian kebutuhan asn," ujar plt karo humas bkn, nanang subandi.
adanya perpanjangan waktu tersebut sesuai surat deputi mutasi bkn nomor 2361/b-bp.01.01/sd/b.iii/2024 tanggal 19 april 2024. "kami berharap perpanjangan waktu ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh instansi untuk mengajukan usulan perincian," imbuhnya.
setelah nanti usulan rincian kebutuhan pegawai 2024 ditutup, bkn akan melakukan validasi. hasilnya digunakan sebagai bahan pertimbangan teknis rekrutmen cpns dan pppk 2024 oleh menpanrb. 
dengan terbitnya surat deputi mutasi bkn nomor 2361/b-bp.01.01/sd/b.iii/2024  itu, maka dalam bulan ini bkn sudah melakukan perpanjangan selama 3 kali. berdampak pada mundurnya waktu rekrutmen asn 2024.
awalnya,  instansi pusat dan daerah diberikan tenggat waktu hingga 31 januari 2024. namun, karena banyak yang belum mengusulkan, diperpanjang hingga 9 februari 2024. nyatanya, masih saja banyak yang belum mengusulkan formasi.
karena itu, panitia seleksi nasional (panselnas) melalui badan kepegawaian negara (bkn) kembali memberikan perpanjangan waktu kepada instansi pemerintah pusat dan daerah untuk menyampaikan usulan kebutuhan asn dalam rekrutmen casn 2024.
perpanjangan waktu ketika itu tidak lama. sampai 16 februari.  khusus instansi daerah di regional 2 masih bisa mengusulkan kebutuhan guru melalui e-formasi hingga 2 maret 2024.
nyatanya, sampai batas waktu yang ditentukan, usulan yang masuk juga belum maksimal. setiap kali perpanjangan membuat jadwal pelaksanaan seleksi cpns 2024 dan pppk pun berubah. 
menpanrb, abdullah azwar anas mengungkapkan, kebutuhan asn 2024 berjumlah 2.302.543 formasi. untuk kuota asn di instansi daerah sebesar 483.575 formasi cpns lowongan teknis dan 1.383.758 formasi pppk guru, nakes dan tenaga teknis.
“dari jumlah tersebut, sebanyak 22, 45 persennya atau 419.146 formasi dialokasikan untuk tenaga pendidikan di daerah,” ujarnya. sementara, kuota instansi pusat terdiri dari 207.247 cpns untuk dosen, guru, nakes dan teknis.  lalu, 221.936  formasi pppk untuk guru, nakes serta tenaga teknis.
menurut anas, telah masuk usulan dari 478 instansi daerah untuk formasi guru. dari jumlah ini, sebanyak 169 instansi daerah mengusulkan 22.142 formasi guru cpns. sedangkan 467 instansi daerah sudah mengusulkan 155.151 usulan pppk guru.
angka ini masih jauh dari kuota 419.146 formasi guru yang tersedia. sebab, kalau ditotal, kebutuhan yang diajukan pemda hanya 177.293 formasi. separuhnya saja belum dari kuota yang berlimpah.
“”kami mengimbau daerah agar mengoptimalkan usulan formasi yang sudah disediakan oleh pemerintah,” tegasnya. sebab, pemerintah komitmen menyelesaikan penataan tenaga non-asn pada akhir tahun ini. persoalan ketersediaan anggaran tampaknya jadi salah satu kendala daerah.
data ditjen guru dan tenaga kependidikan (gtk), hingga februari 2024, baru 170.649 formasi guru yang diusulkan pemda. rinciannya, 20.618 formasi cpns guru dan pppk sebanyak 150.031 formasi.
sedangkan kuota tahun ini mencapai 419.146 formasi. angka ini termasuk para guru kategori p1 yang sudah lolos passing grade di tahun 2021 namun belum ada formasi. sehingga belum ditempatkan.
dengan usulan hanya 170.649 formasi, artinya ada kekosongan 248.497 formasi guru di tahun ini. jumlah ini pun bakal membengkak jika ditambah dengan para guru yang pensiun tiap tahun sekitar 60 ribu orang.
usulan formasi tahun ini lebih rendah dari dua tahun sebelumnya. berdasarkan catatan, formasi guru yang diajukan pemda pada 2022 sekitar 319.716 formasi. sedangkan pada 2023 sebanyak 296.059 formasi.
direktur jenderal gtk kemendikbudristek nunuk suryani mengatakan, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya agar pemda mau mengajukan formasi lebih banyak.
”beberapa kali kami mencoba mengumpulkan pemda guna mendorong dibukanya formasi-formasi baru agar pemenuhan kebutuhan bisa dilakukan lebih maksimal.
tapi sayangnya, tidak menunjukkan hasil signifikan,” jelas dia. catatan pihaknya, sudah tiga tahun cara serupa tak optimal dalam upaya pemenuhan kebutuhan guru.
nunuk mengaku, dari pengajuan formasi yang minim tersebut, ia pun telah mengusulkan agar difokuskan terlebih dahulu untuk pppk. mengingat, banyak guru-guru sepuh yang sudah tidak bisa mengikuti seleksi cpns namun perlu segera diangkat kesejahteraannya.
”misi kami sebenarnya ingin menuntaskan p1 dan guru honorer yang sudah mengabdi lama di sekolah negeri. karena itu pengadaan guru asn tahun ini kami fokuskan kepada pppk,” imbuhnya.
dia menyampaikan, faktor anggaran jadi salah satu yang paling berpengaruh atas keengganan pemda mengusulkan secara maksimal formasi guru. “pemda kerap merasa terbebani dengan pembayaran gaji dan tunjangan yang ditransfer melalui dana alokasi umum (dau) di tahun yang sama,” bebernya.
padahal, kata dia, cukup ajukan formasinya dulu. karena anggaran dau bisa diajukan untuk kebutuhan penggajian guru asn pppk di tahun selanjutnya. dengan begitu pada tahun ini pemda tidak kekurangan dana seperti yang dikhawatirkan.
pihaknya pun membuat terobosan dengan mengintegrasikan pendidikan profesi guru (ppg) dengan seleksi pppk. dengan begitu, hanya mereka yang sudah memiliki sertifikasi pendidik dari ppg yang bisa diangkat menjadi guru. saat ini sendiri, program ppg sudah berjalan ke batch tiga.
adanya kendala anggaran ini pernah diungkap beberapa daerah. misalnya, pemkab oku melalui badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) yang hanya mengusulkan 900 formasi pppk tahun ini.
kepala bkpsdm oku mirdaili sstp mm menyampaikan dari 900 orang itu ada sebanyak 267 orang honorer (k2) sisa tahun lalu dan dihabiskan tahun ini. “sebanyak 900 orang ini ada formasi guru, nakes dan teknis,” jelasnya
terbatasnya usulan formasi pppk dari oku dikarenakan terbatasnya kemampuan keuangan daerah. itu saja sudah naik dari rencana awal hanya 625 formasi. tapi bertambah menjadi 900 formasi setelah ada desakan dari para honorer.
baca juga:mobil asn lubuklinggau mendadak terbakar di jalan, ini penyebabnya
baca juga:baru 40 persen asn bayar zakat profesi
“ini berdampak pada defisit anggaran. kalau 800 orang saja, hitungannya bisa deficit rp91 miliar. belanja pegawai bengkak jadi 48.9 persen,” beber kepala badan keuangan dan aset daerah (bkad) oku, setiawan.
terpisah, kepala badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan oki, mauliddini melalui kabid informasi dan kepegawaian, cahyadi ari menjelaskan, keuangan daerah menjadi faktor penting dalam menentukan jumlah usulan formasi casn. menurutnya, uu no 1 tahun 2022 membatasi porsi alokasi belanja pegawai maksimum 30 persen dalam apbd. (*/bis/uni)