424.081 KK Belum Punya Rumah, Rumah Tidak Layak Huni di Sumsel 97.680 Unit

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID – Dari 2.744.263 rumah tangga, sebanyak 424.081 kepala keluarga (KK) di Sumatera Selatan (Sumsel) belum punya rumah. Itu berdasarkan data terakhir 2023 lalu. 

Jumlah rumah yang dibutuhkan (backlog) di Sumsel empat tahun terakhir trennya terus meningkat. Merujuk dari data Bappeda Sumsel, pada 2018 backlog rumah di Sumsel 393.903 unit. Pada 2019 turun menjadi 381.970 unit dan 2020 turun lagi jadi 381.885 unit.

Kemudian, 2021 naik lagi menjadi 388.950 unit. Lalu 2022 backlog Sumsel 441.781 unit. “Pada akhir 2024, backlog rumah di Sumsel sebanyak 424.081 unit,” ungkap Kepala Bappeda Sumsel, Ir Regina Ariyanti ST. 

Sementara, ada sebanyak 97.680 rumah di Sumsel kondisinya rumah tidak layak huni (RTLH). Paling sedikit di Kota Prabumulih yaitu 1.651 unit dan paling banyak di Muba 23.658 unit. Upaya penanganan RTLH menjadi layak huni terus dilakukan. “Penanganan RTLH sejak 2018 hingga 2022 di kabupaten/kota sudah 27.092 unit. Masih terdapat gap 70.768 unit lagi,” bebernya.

BACA JUGA:Perumahan Kami Terbelah 2 Wilayah

BACA JUGA:Wujudkan Pembiayaan Perumahan Hijau

Ada pun rincian jumlah RTLH di Sumsel, di Prabumulih 1.651 unit rumah. Lalu, Lubuklinggau 1.859 rumah, OKU 1.985 rumah, OKUT 2.012 rumah dan Lahat 2.816 rumah. Kemudian, Banyuasin 3.213 rumah, Empat Lawang 3.383 rumah, Pagaralam 3.483 rumah, PALI 4.437 rumah, dan Muratara 4.982 rumah.

Selanjutnya, OKUS 5.145 rumah RTLH, Ogan Ilir 6.898 rumah, Muara Enim 7.385 rumah, OKI sebanyak 8.005 rumah. Palembang 8.160 rumah, Mura 8.788 rumah dan Muba 23.658 rumah.   

Karena itu, Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Dr Drs Agus Fatoni MSi telah me-launching Gerakan Bedah Rumah Serentak se-Sumatera Selatan (GBRSS). “Saat ini sudah ada sekitar 8.000 rumah yang telah terdata akan dibedah di Sumsel,” ungkap Regina.

Ia mengatakan, untuk membenahi RTLH ini, Pemprov Sumsel tak bisa hanya bersama 17 Pemkab/Pemkot. Tapi perlu dukungan dari semua pihak terkait. Baik dukungan dana CSR, Baznas maupun  bantuan lainnya. Sebab, mengurangi RTLH ada kaitan dengan upaya menekan stunting dan pengentasan kemiskinan di Sumsel.

Fatoni menambahkan, dalam pelaksanaan program bedah rumah akan didanai dari APBD, APBN atau bantuan stimulan perumahan swadaya dari Kementerian PUPR, corporate social responsibility (CSR) BUMN/BUMD maupun swasta dan Baznas yang beroperasi di masing-masing wilayah.  Ia menambahkan, perbaikan RTLH ini meliputi atap, lantai dan dinding (aladin)

BACA JUGA:Warga Perumahan Bukit Arkomba Residence Gotong Royong Bangun Fasilitas Utama

BACA JUGA:Setujui Perda Kawasan Perumahan dan Pemukiman

Terpisah, Staf Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten OKI, Anggraini Octry mengungkapkan, memang masih  banyak RTLH di OKI. “Tahun ini ada 10 rumah yang sudah acc akan dibedah gunakan dana APBD induk,” jelasnya.