424.081 KK Belum Punya Rumah, Rumah Tidak Layak Huni di Sumsel 97.680 Unit

Reporter: Martha |

Editor: Edi Sumeks |

Minggu , 24 Mar 2024 - 22:54

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID – Dari 2.744.263 rumah tangga, sebanyak 424.081 kepala keluarga (KK) di Sumatera Selatan (Sumsel) belum punya rumah. Itu berdasarkan data terakhir 2023 lalu.

Jumlah rumah yang dibutuhkan (backlog) di Sumsel empat tahun terakhir trennya terus meningkat. Merujuk dari data Bappeda Sumsel, pada 2018 backlog rumah di Sumsel 393.903 unit. Pada 2019 turun menjadi 381.970 unit dan 2020 turun lagi jadi 381.885 unit.

Kemudian, 2021 naik lagi menjadi 388.950 unit. Lalu 2022 backlog Sumsel 441.781 unit. “Pada akhir 2024, backlog rumah di Sumsel sebanyak 424.081 unit,” ungkap Kepala Bappeda Sumsel, Ir Regina Ariyanti ST.

Sementara, ada sebanyak 97.680 rumah di Sumsel kondisinya rumah tidak layak huni (RTLH). Paling sedikit di Kota Prabumulih yaitu 1.651 unit dan paling banyak di Muba 23.658 unit. Upaya penanganan RTLH menjadi layak huni terus dilakukan. “Penanganan RTLH sejak 2018 hingga 2022 di kabupaten/kota sudah 27.092 unit. Masih terdapat gap 70.768 unit lagi,” bebernya.

Ada pun rincian jumlah RTLH di Sumsel, di Prabumulih 1.651 unit rumah. Lalu, Lubuklinggau 1.859 rumah, OKU 1.985 rumah, OKUT 2.012 rumah dan Lahat 2.816 rumah. Kemudian, Banyuasin 3.213 rumah, Empat Lawang 3.383 rumah, Pagaralam 3.483 rumah, PALI 4.437 rumah, dan Muratara 4.982 rumah.

Selanjutnya, OKUS 5.145 rumah RTLH, Ogan Ilir 6.898 rumah, Muara Enim 7.385 rumah, OKI sebanyak 8.005 rumah. Palembang 8.160 rumah, Mura 8.788 rumah dan Muba 23.658 rumah.

Karena itu, Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Dr Drs Agus Fatoni MSi telah me-launching Gerakan Bedah Rumah Serentak se-Sumatera Selatan (GBRSS). “Saat ini sudah ada sekitar 8.000 rumah yang telah terdata akan dibedah di Sumsel,” ungkap Regina.

Ia mengatakan, untuk membenahi RTLH ini, Pemprov Sumsel tak bisa hanya bersama 17 Pemkab/Pemkot. Tapi perlu dukungan dari semua pihak terkait. Baik dukungan dana CSR, Baznas maupun bantuan lainnya. Sebab, mengurangi RTLH ada kaitan dengan upaya menekan stunting dan pengentasan kemiskinan di Sumsel.

Fatoni menambahkan, dalam pelaksanaan program bedah rumah akan didanai dari APBD, APBN atau bantuan stimulan perumahan swadaya dari Kementerian PUPR, corporate social responsibility (CSR) BUMN/BUMD maupun swasta dan Baznas yang beroperasi di masing-masing wilayah. Ia menambahkan, perbaikan RTLH ini meliputi atap, lantai dan dinding (aladin)

Terpisah, Staf Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten OKI, Anggraini Octry mengungkapkan, memang masih banyak RTLH di OKI. “Tahun ini ada 10 rumah yang sudah acc akan dibedah gunakan dana APBD induk,” jelasnya.

424.081 kk belum punya rumah, rumah tidak layak huni di sumsel 97.680 unit                            palembang, sumateraekspres.id – dari 2.744.263 rumah tangga, sebanyak 424.081 kepala keluarga (kk) di sumatera selatan (sumsel) belum punya rumah. itu berdasarkan data terakhir 2023 lalu. 
jumlah rumah yang dibutuhkan (backlog) di sumsel empat tahun terakhir trennya terus meningkat. merujuk dari data bappeda sumsel, pada 2018 backlog rumah di sumsel 393.903 unit. pada 2019 turun menjadi 381.970 unit dan 2020 turun lagi jadi 381.885 unit.
kemudian, 2021 naik lagi menjadi 388.950 unit. lalu 2022 backlog sumsel 441.781 unit. “pada akhir 2024, backlog rumah di sumsel sebanyak 424.081 unit,” ungkap kepala bappeda sumsel, ir regina ariyanti st. 
sementara, ada sebanyak 97.680 rumah di sumsel kondisinya rumah tidak layak huni (rtlh). paling sedikit di kota prabumulih yaitu 1.651 unit dan paling banyak di muba 23.658 unit. upaya penanganan rtlh menjadi layak huni terus dilakukan. “penanganan rtlh sejak 2018 hingga 2022 di kabupaten/kota sudah 27.092 unit. masih terdapat gap 70.768 unit lagi,” bebernya.
baca juga:perumahan kami terbelah 2 wilayah
baca juga:wujudkan pembiayaan perumahan hijau
ada pun rincian jumlah rtlh di sumsel, di prabumulih 1.651 unit rumah. lalu, lubuklinggau 1.859 rumah, oku 1.985 rumah, okut 2.012 rumah dan lahat 2.816 rumah. kemudian, banyuasin 3.213 rumah, empat lawang 3.383 rumah, pagaralam 3.483 rumah, pali 4.437 rumah, dan muratara 4.982 rumah.
selanjutnya, okus 5.145 rumah rtlh, ogan ilir 6.898 rumah, muara enim 7.385 rumah, oki sebanyak 8.005 rumah. palembang 8.160 rumah, mura 8.788 rumah dan muba 23.658 rumah.   
karena itu, penjabat (pj) gubernur sumsel dr drs agus fatoni msi telah me-launching gerakan bedah rumah serentak se-sumatera selatan (gbrss). “saat ini sudah ada sekitar 8.000 rumah yang telah terdata akan dibedah di sumsel,” ungkap regina.
ia mengatakan, untuk membenahi rtlh ini, pemprov sumsel tak bisa hanya bersama 17 pemkab/pemkot. tapi perlu dukungan dari semua pihak terkait. baik dukungan dana csr, baznas maupun  bantuan lainnya. sebab, mengurangi rtlh ada kaitan dengan upaya menekan stunting dan pengentasan kemiskinan di sumsel.
fatoni menambahkan, dalam pelaksanaan program bedah rumah akan didanai dari apbd, apbn atau bantuan stimulan perumahan swadaya dari kementerian pupr, corporate social responsibility (csr) bumn/bumd maupun swasta dan baznas yang beroperasi di masing-masing wilayah.  ia menambahkan, perbaikan rtlh ini meliputi atap, lantai dan dinding (aladin)
baca juga:warga perumahan bukit arkomba residence gotong royong bangun fasilitas utama
baca juga:setujui perda kawasan perumahan dan pemukiman
terpisah, staf bidang perumahan dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman (perkim) kabupaten oki, anggraini octry mengungkapkan, memang masih  banyak rtlh di oki. “tahun ini ada 10 rumah yang sudah acc akan dibedah gunakan dana apbd induk,” jelasnya.
pelaksanaannya setelah lebaran idul fitri nanti. diawali dengan cek lapangan ke desa arisan buntal dan kelurahan tanjung rancing kecamatan kayuagung. kok sedikit? anggraini mengatakan, jumlah itu sesuai proposal yang di-acc. “banyak sekali sebenarnya proposal yang diajukan untuk program ini, tapi acc 10 rumah,” imbuh dia.
untuk syarat mendapatkan program bedah rumah tersebut, salah satunya penghuni rumah itu salah satunya ada anak yang mengalami stunting. selain program rtlh dari provinsi, ada juga program bsbs, bedah rumah dari baznas dan melalui tni. “total untuk tahun ini jadi belum tahu berapa,” imbuh dia.
anggaran yang digelontorkan sebesar rp 35 juta/rumah, pengerjaannya dilakukan pihak ketiga jadi, pemilik rumah tinggal menerima kunci saja. “waktu bedah rumah selama 1,5 bulan. tergantung kerusakan, apakah dibongkar habis atau rehab saja," tandasnya. 
pj bupati oku h teddy meilwansyah mengatakan, untuk program bedah rumah tahun ini 2024 dianggarkan dan untuk 70 unit. 
ada juga bantuan sanitasi untuk 100 rumah. “bedah rumah ini artinya pemerintah tidak membiarkan warga tinggal rumah yang tak layak huni,” bebernya.(*/uni/bis)