Setujui Perda Kawasan Perumahan dan Pemukiman

PALEMBANG – Dalam rapat paripurna lanjutan, DPRD Sumsel menyepakati disahkannya peraturan daerah (Perda) kawasan perumahan dan pemukiman.

Sebelumnya, raperda tentang ini telah dibahas panitia khusus (pansus) 3 DPRD Sumsel yang diketuai H Rizal Kenedy.

Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni yang hadir langsung dalam paripurna lanjutan ucapkan terima kasih dengan adanya persetujuan DPRD Sumsel terhadap Perda kawasan perumahan dan pemukiman itu.

“Perda ini menjadi jaminan, perumahan dan pemukiman yang layak huni, sehat, aman, serta rapi,” katanya, kemarin (25/10).

Secara simbolis, persetujuan dan hasil pembahasan raperda kawasan perumahan dan pemukiman jadi perda itu diserahkan anggota DPRD Sumsel, Juanda Hanafiah kepada Pj Gubernur disaksikan pimpinan dan anggota DPRD Sumsel lainnya.

Sebelumnya, dalam rapat paripurna ke-LXXVI kemarin, dilakukan penyampaikan laporan hasil pelaksanaan reses tahap 3 dari 10 dapil DPRD Sumsel. Banyak aspirasi, masukan dan keluhan yang disampaikan melalui anggota dewan.

Sebagian soal infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Juga terkait pertanian dan lainnya.

Hasil reses disampaikan dihadapan ketua DPRD Sumsel Dr Hj Anita Noeringhati dan pimpinan dewan lain serta seluruh anggota. Juga Sekda Provinsi Sumsel SA Supriono dan para kepala OPD serta undangan.

Hasil reses dapil 1 disampaikan juru bicaranya Ir Yudha Rinaldi, Diantaranya, keluhan soal gedung Poltekes yang kondisinya saat ini kurang layak lagi. Lalu usulan agar nasabah KUR yang tidak macet kreditnya agar bisa diberikan insentif atau reward.

Selain itu, keluhan melambung tingginya harga kebutuhan pokok, utamanya beras. Lalu, keluhan sulitnya mendapatkan KIS. Lalu, Program Keluarga Harapan (PKH) yang masih banyak yang belum tepat sasaran.

“Kita berharap semua ini dapat ditindak lanjuti. Pemprov kitanya dapat memberikan subsidi kebutuhan bahan pokok khususnya beras yang saat ini mahal,” kata Yudha.

Juru bicara dapil 2, Antoni Yuzar mengatakan, mereka lakukan reses ke 21 titik. “Banyak permasalahan yang sangat krusial tentang insfrastruktur,” ujarnya. Juga tentang air bersih yang dikelola BUMD milik Pemprov. “Banyak keluhan, tapi tarifnya lebih mahal dari PDAM Tirta

Musi,” jelasnya.

Juru bicara dapil 3, Ahmad Firdaus Ishak SSi mengungkapkan permintaan perbaikan infrastruktur jalan desa dari masyarakat. “Kami minta bisa direalisasikan. Khususnya di wilayah kabupaten OKI dan OI,” katanya. Kemudian soal mahal dan langkanya pupuk.