Sudah Lazim Fee Proyek Pemerintahan 5-15 Persen, Alex : Laporkan KPK, Kalau APH Setempat Terikat Forkopimda

Reporter: Andre Jedor |

Editor: Andre Jedor |

Rabu , 06 Mar 2024 - 23:16

KPK : Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, menyebut sudah lazim fee proyek pemerintahan 5-15 persen-FOTO: jawapos.com-

PALEMBANG,SUMATERAEKSPRES.ID – Sudah banyak kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di pemerintahan, yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Sehingga Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, berani menyebut pemberian fee proyek dengan nilai 5 sampai 15 persen dalam pengadaan proyek pemerintah, sudah hal yang lazim terjadi.

Alex mengatakan, nilai belanja pemerintah menyangkut pengadaan barang dan jasa sangat besar dan kerap ditemukan praktik korupsi.

“Permintaan fee itu sudah menjadi suatu yang lazim. Fee proyek antara 5 sampai 15 persen itu adalah sesuatu yang lazim,” kata Alex, di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2024.

Itu disampaikan Alex, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa yang digelar Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Rapat itu sendiri dihadiri sejumlah perwakilan kementerian/lembaga. Termasuk perwakilan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Alex meyakini, para APIP di lingkungan pemerintah daerah juga mengetahui bahwa proses pengadaan barang dan jasa itu dikorupsi.

Belanja negara itu diwarnai persekongkolan hingga kesepakatan jahat antara pemerintah terkait dengan vendor atau perusahaan penyedia barang.

Hanya saja, mungkin APIP itu kerap merasa sungkan karena tidak jarang perusahaan yang dihadapi dekat dengan pusat kekuasaan.

“Bapak ibu ya agak sedikit mungkin sungkan ketika berhadapan dengan vendor yang kemudian bapak ibu ketahui ada hubungannya dengan ya pimpinan tertinggi di daerah tersebut,” tukasnya.

sudah lazim fee proyek pemerintahan 5-15 persen, alex : laporkan kpk, kalau aph setempat terikat forkopimda                            palembang,sumateraekspres.id – sudah banyak kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di pemerintahan, yang ditangani komisi pemberantasan korupsi (kpk) ri.
sehingga wakil ketua kpk alexander marwata, berani menyebut pemberian fee proyek dengan nilai 5 sampai 15 persen dalam pengadaan proyek pemerintah, sudah hal yang lazim terjadi.
alex mengatakan, nilai belanja pemerintah menyangkut pengadaan barang dan jasa sangat besar dan kerap ditemukan praktik korupsi. 
“permintaan fee itu sudah menjadi suatu yang lazim. fee proyek antara 5 sampai 15 persen itu adalah sesuatu yang lazim,” kata alex, di gedung juang kpk, jakarta, rabu, 6 maret 2024.
baca juga:belum kembalikan uang dan perdamaian, ipda vulton dituntut 3 tahun kasus penipuan proyek
baca juga:korban penipuan proyek teruskan proses hukum karena uang belum kembali, charma afrianto beri bantahan terbaru
itu disampaikan alex, dalam rapat koordinasi nasional (rakornas) pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa yang digelar tim strategi nasional pencegahan korupsi (stranas pk). 
rapat itu sendiri dihadiri sejumlah perwakilan kementerian/lembaga. termasuk perwakilan aparat pengawasan intern pemerintah (apip).
alex meyakini, para apip di lingkungan pemerintah daerah juga mengetahui bahwa proses pengadaan barang dan jasa itu dikorupsi. 
belanja negara itu diwarnai persekongkolan hingga kesepakatan jahat antara pemerintah terkait dengan vendor atau perusahaan penyedia barang.
baca juga:korupsi berjemaah, kejari oki tahan 2 tersangka baru korupsi pades bukit batu
baca juga:kasus dugaan korupsi korpri di banyuasin dikendalikan kejati sumsel
hanya saja, mungkin apip itu kerap merasa sungkan karena tidak jarang perusahaan yang dihadapi dekat dengan pusat kekuasaan. 
“bapak ibu ya agak sedikit mungkin sungkan ketika berhadapan dengan vendor yang kemudian bapak ibu ketahui ada hubungannya dengan ya pimpinan tertinggi di daerah tersebut,” tukasnya.
karena itu alex menyarankan jika para apip menghadapi situasi seperti tersebut, maka mereka bisa melaporkan dugaan korupsi itu ke aparat penegak hukum (aph) setempat.
namun alex juga menyadari, bahwa aph di daerah juga terikat dalam forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda). 
baca juga:kejati tahan dua tersangka, kasus dugaan korupsi penjualan asrama mahasiswa di yogyakarta
baca juga:sidang kasus korupsi koni sumsel: hendri zainuddin jadi saksi, jawab soal pencairan dana hibah, seperti apa?
makanya, alex mendorong agar para apip melaporkan dugaan korupsi itu ke kpk. pihaknya berjanji akan menindaklanjuti aduan yang masuk. 
“laporkan ke kpk. enggak usah ragu, tidak usah ragu bapak ibu sekalian, kami akan melindungi siapa pihak pelapor dan kami akan menindaklanjuti tentu saja,” tutur alex. (air)