300 Ribu Warga Butuh Rumah, Belum Punya Tempat Tinggal Tetap

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Sebanyak 300 ribu "wong Palembang" belum punya tempat tinggal tetap atau membutuhkan rumah. Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Sumsel, Zewwy Salim, mengatakan, untuk mengatasinya permasalahan masyarakat Kota Palembang yang belum punya rumah ini, Pemerintah bersama stakeholder terkait harus menyediakan rumah subsidi dalam jumlah yang banyak. 

“Pengembang perumahan yang tergabung di DPD REI Sumsel juga berharap Pemerintah bisa menyediakan rumah subsidi dalam skala besar,” tuturnya. 

Jika demikian ini bisa menjadi solusi bagi masyarakat Palembang yang belum memiliki hunian tetap. Zewwy pun optimis penjualan rumah subsidi tetap tinggi karena permintaan pasar yang tinggi. “Kita  yakin masyarakat akan melakukan pembelian,” bebernya.  

Ketua DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Sumsel, Syamsu Rusman mengakui saat ini backlog kepemilikan rumah di Indonesia memang masih cukup tinggi. Data Susenas BPS 2021 melaporkan angkanya 12,71 juta rumah tangga, sementara backlog kepenghunian 6,98 juta rumah tangga, dan rumah tidak layak huni (RTLH) 29,56 ribu unit.

BACA JUGA:Sedang ke Warung, Rumah Terbakar, Kejadian Jelang Magrib

BACA JUGA:Innalillahi, Kobaran Api Hanguskan Rumah di Prabumulih, Ini Dugaan Penyebabnya!

Untuk itu Pemerintah, BP Tapera, perbankan perlu mengenjotnya melalui penyaluran rumah subsidi, salah satu lewat skema FLPP. Di tahun 2024 dana subsidi FLPP sebesar Rp13,72 triliun untuk alokasi rumah subsidi 166 ribu unit. Di 2023 realisasi penyaluran Rp26,32 triliun untuk 229 ribu unit rumah. “Di Sumsel sekitar 15-20 ribu unit kuota rumah subsidi bisa diserap dan ini pun perlu ditingkatkan,” tegasnya. 

Diakuinya, 95 persen konsumen membeli rumah secara kredit. “Rumah subsidi rata-rata pembelinya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), karena terkait kemampuan keuangan mereka,” ujarnya.

Namun, kata dia, untuk menuntaskan backlog dan RTLH perlu peran seluruh stakeholder terkait, mulai dari Pemerintah, perbankan, juga pengembang. “Selama Pemerintah mempermudah perizinan, memperbesar subsidi, memberi insentif pajak, dan bank mempermudah syarat KPR, maka penjualan rumah cepat melaju. Kita bisa bangun lebih banyak perumahan layak huni sesuai tata ruang kota/desa,” lanjut Syamsu.

BACA JUGA:8 Rahasia Mengurangi Minyak di Wajah, Bisa Dicoba di Rumah

BACA JUGA:Tidak Perlu Lagi Beli Pengharum Ruangan Mahal, Ini Dia Ide Kreatif Dari Botol dan Pewangi Rumah Wangi Seperti

Pj Wali Kota Palembang, H Ratu Dewa mengatakan Pemkot Palembang akan berusaha mengajukan rumah subsidi ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel maupun pemerintah pusat. "Selain koordinasi dan mengkomunikasikan rumah subsidi tersebut, Baznas juga memberi rumah layak huni untuk masyarakat miskin agar punya tempat tinggal tetap," katanya. 

Menurutnya, pembangunan pesat kawasan perumahan di kawasan Gandus, Sematang Borang, Jakabaring, dan Talang Jambe. Karena masih banyak lahan kosong di wilayah tersebut. "Namun kita melihat juga perizinannya, tetap dipermudah dan disederhanakan prosesnya selagi tidak melanggar dan ini sudah sudah saya minta ke OPD (organisasi perangkat daerah) terkait," tutupnya. (tin/fad)