Tak Full! Berikut Daftar Potongan Dana Tunjangan Sertifikasi 2024, Benarkah Langsung Transfer Rekening Guru?

Reporter: Rian Sumeks |

Editor: Rian Sumeks |

Minggu , 04 Feb 2024 - 18:10

Ilustrasi artikel Tak Full! Berikut Daftar Potongan Dana Tunjangan Sertifikasi 2024, Benarkah Langsung Transfer Rekening Guru?-Foto: Kemendikbud-

Rapat antara Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bersama Menteri PAN RB pada Oktober 2022 menggarisbawahi pentingnya perubahan ini.

Dikutip dari sumber resmi Kementerian PAN RB, wacana ini berkaitan dengan regulasi alur pencairan tunjangan guru.

Ada sejumlah hal krusial yang disampaikan Menteri Nadiem di hadapan Menteri Anas beserta jajaran. Diantaranya adalah rencana perubahan tunjangan kepada guru dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Saat ini dana tersebut ditransfer ke pemda setempat kemudian didistribusikan ke guru. Namun Menteri Nadiem ingin mempersingkat alur birokrasi tersebut, sehingga pemerintah pusat langsung mentransfer ke rekening guru

Menteri PAN RB, Nadiem, memaparkan keinginannya untuk mempersingkat alur birokrasi dengan langsung mentransfer tunjangan dari pemerintah pusat ke rekening bank pribadi para guru, tanpa melalui perantara pemerintah daerah

Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi distribusi tunjangan kepada guru dan mengurangi keterlambatan pembayaran yang selama ini kerap terjadi.

Saat ini, terdapat dua skema alur pencairan tunjangan profesi guru.

Pertama, bagi guru PNS, alokasi dana sudah tersedia di kas keuangan daerah dan didistribusikan setelah proses oleh pemerintah daerah.

Kedua, bagi guru bukan PNS, dana dialokasikan melalui Kemendikbud dan langsung dikirim ke rekening guru setelah memenuhi persyaratan.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian pembayaran kepada para guru, terutama yang bukan PNS, serta mengurangi birokrasi yang berbelit-belit.

Namun, hingga saat ini, belum ada perkembangan lebih lanjut mengenai realisasi wacana tersebut.

tak full! berikut daftar potongan dana tunjangan sertifikasi 2024, benarkah langsung transfer rekening guru?                            jakarta, sumateraekspres.id - kabar kurang menyenangkan datang bagi para guru yang telah memenuhi syarat untuk menerima tunjangan sertifikasi.
meski telah berhak mendapatkan tambahan penghasilan ini, namun ternyata sejumlah potongan yang otomatis terjadi pada pencairan dana tersebut.informasi yang dihimpun dari wartaguru.id mengungkapkan bahwa pada tahun 2024.
terdapat potongan-potongan tertentu yang diterapkan pada tunjangan sertifikasi yang diterima oleh para guru.
baca juga:9 perguruan tinggi swasta peringkat terting di indonesia januari 2024 versi webometrics. berikut urutannya
baca juga:kabar baik! tunjangan profesi guru langsung masuk ke rekening pribadi, ini rencana mendikbud tahun 2024
rinciannya sebagai berikut:pajak penghasilan gol iii = 5%
pajak penghasilan gol iv = 15%
potongan bpjs = 1%
meski begtu, pada dasarnya tunjangan ini diharapkan dapat menjadi penyemangat dan penghargaan bagi para guru yang telah berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
baca juga:ayo segera daftar! program beasiswa beaguru batch 8 tawarkan fasilitas menarik untuk guru honorer indonesia
baca juga:kapan guru pppk lulusan 2023 mulai nikmati gaji? simak disini penjelasannya
potongan-potongan ini sepertinya menjadi beban tambahan yang harus ditanggung.pajak penghasilan yang diterapkan dengan skala yang bervariasi berdasarkan golongan, membuat sebagian pendapatan tambahan yang diterima oleh guru langsung dipangkas.
golongan iii harus merelakan 5% dari tunjangan sertifikasi mereka, sementara golongan iv bahkan harus menghadapi potongan sebesar 15%.selain itu, potongan bpjs sebesar 1% juga menjadi pertimbangan serius, terutama bagi para guru yang merencanakan penggunaan tunjangan sertifikasi ini untuk kebutuhan kesehatan mereka sendiri dan keluarga.di sisi lain, pembahasan mengenai perubahan alur pencairan tunjangan profesi guru  (tpg) uang di transfer langsung ke rekening guru  telah menjadi perbincangan lama sejak dua tahun lalu 2022.  
yang sudah diperbincangkan oleh kedua kementerian terkait, yaitu kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi serta kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (pan rb). 
rapat antara menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi bersama menteri pan rb pada oktober 2022 menggarisbawahi pentingnya perubahan ini.
dikutip dari sumber resmi kementerian pan rb, wacana ini berkaitan dengan regulasi alur pencairan tunjangan guru. 
baca juga:gaji naik, pns-pppk semringah tertinggi pns rp6,37 juta, pppk rp7,33 juta
baca juga:pemerintah sebut 400 ribu pns pppk masuk kategori miskin, cek golongannya dan berhak dapat bantuan ini
ada sejumlah hal krusial yang disampaikan menteri nadiem di hadapan menteri anas beserta jajaran. diantaranya adalah rencana perubahan tunjangan kepada guru dari dana alokasi umum (dau).
saat ini dana tersebut ditransfer ke pemda setempat kemudian didistribusikan ke guru. namun menteri nadiem ingin mempersingkat alur birokrasi tersebut, sehingga pemerintah pusat langsung mentransfer ke rekening guru  
menteri pan rb, nadiem, memaparkan keinginannya untuk mempersingkat alur birokrasi dengan langsung mentransfer tunjangan dari pemerintah pusat ke rekening bank pribadi para guru, tanpa melalui perantara pemerintah daerah 
tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi distribusi tunjangan kepada guru dan mengurangi keterlambatan pembayaran yang selama ini kerap terjadi. 
baca juga:tok! jokowi teken pp kenaikan gaji pppk 2024, cek disini besarannya, alhamdulillah!
baca juga:kelulusan puluhan pppk dibatalkan, ada yang tidak penuhi syarat masa kerja
saat ini, terdapat dua skema alur pencairan tunjangan profesi guru.  
pertama, bagi guru pns, alokasi dana sudah tersedia di kas keuangan daerah dan didistribusikan setelah proses oleh pemerintah daerah.  
kedua, bagi guru bukan pns, dana dialokasikan melalui kemendikbud dan langsung dikirim ke rekening guru setelah memenuhi persyaratan. 
langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian pembayaran kepada para guru, terutama yang bukan pns, serta mengurangi birokrasi yang berbelit-belit.
namun, hingga saat ini, belum ada perkembangan lebih lanjut mengenai realisasi wacana tersebut. 
apabila perubahan ini benar-benar direalisasikan, akan membawa sejumlah keuntungan. 
pertama, mempercepat proses pembayaran tunjangan kepada guru, sehingga mereka dapat merasakan manfaatnya dengan lebih cepat. 
kedua, mengurangi potensi kesalahan atau penundaan pembayaran yang sering terjadi akibat proses birokrasi yang rumit. 
meskipun begitu, implementasi perubahan ini juga perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk infrastruktur perbankan dan kesiapan teknis lainnya.
harapannya, kebijakan ini dapat menjadi salah satu langkah menuju efisiensi dan kesejahteraan bagi para pendidik di tanah air.