Eksistensi Lembaga Survei Pemilu di Indonesia, Ini Sejarahnya

Reporter: Kemas A Rivai |

Editor: Alfery |

Minggu , 04 Feb 2024 - 10:27

Ilustrasi Lembaga Survei Pemilu di Indonesia-Foto: freepik-

Oleh karena itu, percepatan demokrasi di Indonesia pasca-reformasi penting untuk diperjuangkan oleh pemerintah dan komponen masyarakat lainnya.

Salah satu yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membuat Indeks Demokrasi Indonesia.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik merupakan salah satu parameter asesmen kondisi demokrasi di provinsi.

Baik dari sisi sistem, mekanisme, dan prosedur (aspek prosedural demokrasi), maupun persoalan-persoalan yang bersifat substantif seperti kebebasan, keadilan, dan perilaku demokratik atau adab bernegara masyarakat (substantive democracy).

Hal tersebut ditunjukkan dalam Angka IDI Nasional yang merupakan agregasi dari capaian tiap-tiap provinsi.

Potret demokrasi yang dihasilkan melalui pengukuran IDI selama tahun 2019 menunjukkan capaian sebesar 74,92 atau mengalami kenaikan sebesar 2,53 poin bila dibandingkan dengan capaian IDI 2018 sebesar 72,39 (masih dalam kategori “Sedang”, skor 60 – 80).

IDI 2019 memperlihatkan demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan-tantangan esensial sepanjang proses konsolidasi demokrasi yang terus berlangsung sejak 1998.

Dalam hal ini, IDI merupakan indeks komposit yang mengukur demokrasi melalui tiga aspek, yaitu aspek Kebebasan Sipil, aspek Hak-hak Politik, dan aspek Lembaga Demokrasi.

Selain itu, IDI juga mengukur kebebasan berpendapat, kebebasan pers, peran lembaga legislatif, serta supremasi hukum.

Terkait kebebasan sipil, capaian IDI mengindikasikan bahwa dua dasawarsa setelah Reformasi, bangsa Indonesia hidup dalam iklim kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi yang baik.

Manifestasi dari kebebasan sipil di Indonesia adalah kebebasan berserikat dan berkumpul, serta kebebasan berpendapat.

Oleh karena itu, persepsi, keinginan dan evaluasi publik menjadi salah satu tolok ukur berjalannya demokrasi di Indonesia.

Kini keberanian untuk mengungkapkan harapan dan keinginan pada segala hal yang berkaitan dengan pemimpin dan kepemimpinan serta pemerintahan mendapat ruang kebebasannya.

Hal itu mendorong lembaga riset independen tampil untuk menyampaikan aspirasi masyarakat ke ruang publik.

Lebih dari sepuluh tahun kemudian, beberapa media massa mulai mencoba melakukan riset, meskipun menjauh dari isu politik. Pada tahun 1987, Kompas dan Tempo mengangkat topik antusiasme kaum muda pada pemilu 1987.

eksistensi lembaga survei pemilu di indonesia, ini sejarahnya                            sumateraekspres.id - hiruk pikuk esta demokrasi pemilu 2024 turut diramaikan pula oleh hasil survei dan analisis dari lembaga survei. 
ada lembaga survei yang kredibel, tapi tak sedikit pula ada lembaga survei anak-anak yang hanya melalukan survei berdasarkan pesanan. 
lantas, seperti apa sejarah terbentuknya lembaga survei di indonesia ? berikut ulasannya :
pasca era reformasi 1998, iklim demokrasi di indonesia kian menunjukkan grafik meninggi hingga memunculkan keberanian berpendapat di muka publik. 
baca juga:khaled nabhan, sosok yang buka mata dunia mengenai islam yang indah dan damai
baca juga:sederet fakta mayor teddy, ajudan prabowo yang bikin para cewek meleleh, nomor 4 bikin nyes
munculnya lembaga survei yang mengangkat fenomena sikap dan pilihan masyarakat semakin melengkapi pertumbuhan demokrasi.
di negara maju seperti amerika serikat terdapat lembaga riset seperti gallup pol, harris pol, crossley pol dan ropper yang mengukur apa yang dipikirkan warga pada pemerintahan, serta menggali penilaian dan harapan pada pemimpin mereka.
pada tahun 1972 di indonesia pernah dilakukan riset popularitas pemimpin nasional yang dilakukan pt suburi, tetapi berakhir dengan dicabutnya izinnya oleh rezim orde baru. 
lembaga yang pertama kali melakukan riset pemilu adalah lp3es tahun 1997 hanya di wilayah dki jakarta. 
pada pemilu 2019 terdapat 60 lembaga survei di indonesia yang melakukan survei pemilu 2019.
sistem politik dan pemerintahan yang demokratis adalah sebuah keniscayaan untuk kemajuan suatu negara dan bangsa. 
baca juga:ini alasan as tidak bisa gulingkan kim jong-un seperti saddam hussein dan muammar khadafi
baca juga:jadi negara paling bahagia di dunia, ini prinsip hidup masyarakat finlandia
oleh karena itu, percepatan demokrasi di indonesia pasca-reformasi penting untuk diperjuangkan oleh pemerintah dan komponen masyarakat lainnya. 
salah satu yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membuat indeks demokrasi indonesia.
indeks demokrasi indonesia (idi) yang dibuat oleh badan pusat statistik merupakan salah satu parameter asesmen kondisi demokrasi di provinsi. 
baik dari sisi sistem, mekanisme, dan prosedur (aspek prosedural demokrasi), maupun persoalan-persoalan yang bersifat substantif seperti kebebasan, keadilan, dan perilaku demokratik atau adab bernegara masyarakat (substantive democracy). 
hal tersebut ditunjukkan dalam angka idi nasional yang merupakan agregasi dari capaian tiap-tiap provinsi.
potret demokrasi yang dihasilkan melalui pengukuran idi selama tahun 2019 menunjukkan capaian sebesar 74,92 atau mengalami kenaikan sebesar 2,53 poin bila dibandingkan dengan capaian idi 2018 sebesar 72,39 (masih dalam kategori “sedang”, skor 60 – 80). 
idi 2019 memperlihatkan demokrasi indonesia masih menghadapi tantangan-tantangan esensial sepanjang proses konsolidasi demokrasi yang terus berlangsung sejak 1998.
dalam hal ini, idi merupakan indeks komposit yang mengukur demokrasi melalui tiga aspek, yaitu aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik, dan aspek lembaga demokrasi.
selain itu, idi juga mengukur kebebasan berpendapat, kebebasan pers, peran lembaga legislatif, serta supremasi hukum.
terkait kebebasan sipil, capaian idi mengindikasikan bahwa dua dasawarsa setelah reformasi, bangsa indonesia hidup dalam iklim kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi yang baik.
manifestasi dari kebebasan sipil di indonesia adalah kebebasan berserikat dan berkumpul, serta kebebasan berpendapat. 
oleh karena itu, persepsi, keinginan dan evaluasi publik menjadi salah satu tolok ukur berjalannya demokrasi di indonesia.
kini keberanian untuk mengungkapkan harapan dan keinginan pada segala hal yang berkaitan dengan pemimpin dan kepemimpinan serta pemerintahan mendapat ruang kebebasannya. 
hal itu mendorong lembaga riset independen tampil untuk menyampaikan aspirasi masyarakat ke ruang publik.
lebih dari sepuluh tahun kemudian, beberapa media massa mulai mencoba melakukan riset, meskipun menjauh dari isu politik. pada tahun 1987, kompas dan tempo mengangkat topik antusiasme kaum muda pada pemilu 1987. 
saat itu, tidak ada reaksi keras pada survei tersebut. pada tahun yang sama, majalah matra melakukan survei yang menyimpulkan bawa satu dari tiga pria memiliki “selingkuhan”, survei ini ditentang dan diragukan metodologinya. 
keseni
dari fenomena ini tampak jika masyarakat semakin berani mengekspresikan sikap sehingga kontrol riset sosial bukan hanya dari rezim yang berkuasa, masyarakat sipil pun dapat bertindak terhadap hasil riset yang tidak sejalan dengan pemikiran mereka.
di negara maju seperti amerika serikat terdapat lembaga riset seperti gallup pol, harris pol, crossley pol dan ropper yang mengukur apa yang dipikirkan warga pada pemerintahan, serta menggali penilaian dan harapan pada pemimpin mereka. 
baca juga:inilah sejarah dan filosofi warna merah yang mendominasi perayaan imlek
baca juga:asal usul wayang po te hi: berawal dari penjara hingga jadi panggung kesenian
dimulai dengan robert gallup pada pertegahan tahun 1930-an yang memperkenalkan metode pengambilan sampel yang lebih baik daripada literary digest yang mengambil sampel tidak merata dan dianggap terlalu boros.
menurut marcus mietzner, lembaga riset jajak pendapat tidak mungkin lahir di negara-negara otoriter karena dikhawatirkan akan dapat memperburuk ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah.
dalam artikelnya yang berjudul “political opinion polling in post-authoritarian indonesia: catalyst or obstacle to democratic consolidation?”, mietzner menguraikan bahwa jajak pendapat yang bertemakan politik hanya lahir di negara-negara yang memenuhi dua syarat dasar, yaitu adanya kebebasan sipil dan politik yang substansial dan adanya survei profesional yang mampu mengambil sampel masyarakat dalam jumlah besar. 
dua hal syarat tersebut tidak mungkin terjadi di negara otoriter atau pseudo-demokratis yang sudah pasti akan menghambat proses pengambilan jajak pendapat serta penyebaran hasil riset tersebut.
pada masa pemerintahan soeharto, mustahil untuk melakukan jajak pendapat opini publik pada kebijakan pemerintah apalagi bicara popularitas pemimpin saat itu.
meitzner melanjutkan bahwa antara tahun 1959 hingga 1998, indonesia dipimpin oleh rezim otoritarian yang hanya memberi sedikit ruang pada opini publik.
pada pemilu 1997, lembaga penelitian, pendidikan, dan penerangan sosial dan ekonomi (lp3es) melakukan survei hitung cepat (quick count) di kawasan jakarta.
namun, situasi politik di bawah soeharto masa itu tidak memungkinkan lp3es mempublikasikan hasil riset mereka.
tumbangnya soeharto tahun 1998 membesarkan nyali lembaga riset sosial seperti lp3es, resource productivity center (rpc), international foundation for election system (ifes), komite pemberdayaan pemilih (kpp), laboratorium politik universitas indonesia dan litbang kompas.
kecuali litbang kompas, semua lembaga riset tersebut didanai oleh lembaga donor asing.
pada pemilu tahun 1999, lp3es berhasil melakukan survei di wilayah pulau jawa yang mewakili 60 persen rakyat indonesia. ini adalah pemilu paling demokratis sejak tahun 1955. namun, survei lp3es menghasilkan angka yang berbeda dengan kpu.
baca juga:mau tahu sejarah dunia ? ini 10 fakta paling menarik
baca juga: keindahan dan keunikan situs sejarah empat lawang, simak yuk biar makin pinter!
misalnya, golkar diprediksi mencapai 17 persen nyatanya dari perhitungan kpu 29,82 persen; sementara partai kebangkitan bangsa diprediksi 18 persen, hasil kpu 20,82 persen; sedangkan pan mengumpulkan suara 6 persen lebih rendah 0,84 persen dari perhitungan kpu.
hasil survei lp3es ini menuai kritik karena dianggap hanya berpusat di jawa saja sehingga tidak akurat.
hal ini terbukti dengan perolehan suara pdi perjuangan dari hasil kpu 37 persen sedangkan hasil survei lp3es hanya 20 persen.
namun demikian, hasil riset opini publik saat itu belum diperhitungkan sebagai alat untuk meningkatkan citra partai ataupun tokoh, karena penentuan posisi jabatan masih ditentukan oleh negosiasi antartokoh politik.
partai juga masih sangat percaya pada pemilih tradisional mereka yang sangat tergantung pada sosok kharismatik, hasil jajak pendapat masih dianggap tidak relevan.
pada pemilu 1999, meskipun pdi perjuangan menjadi partai pemenang, pemilihan presiden dan wakil presiden ditentukan oleh negosiasi antara tokoh partai saat itu yang diwakili oleh majelis permusyawaratan rakyat (mpr), hingga akhirnya abdurrahman wahid yang dilantik sebagai presiden.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Sumatera Ekspres 9 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan