“Namun juga mengukur kompetensi penyelenggara layanan, ketersediaan dan kualitas sarana-prasarana, serta pengawasan dan pengelolaan pengaduan,” sampainya.

Sesuai Keputusan Ketua Ombudsman RI No.418/2023 tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Tahun 2023, penilaian tersebut terbagi pada pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara layanan dan pengelolaan pengaduan di instansi penyelenggara yang menjadi objek penilaian.

HASIL PENILAIAN: Data hasil penilaian kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 di 17 Polres jajaran Polda Sumsel. -FOTO: IST-

Hasilnya dari penilaian terhadap 17 polres yang ada di Sumsel, Polres OKU Timur meraih peringkat 1  nilai tertinggi 94,04. Peringkat 2 Polres Musi Banyuasin nilai 93,91. Peringkat 3 Polrestabes Palembang nilai 93,58. Peringkat 4 Polres Musi Rawas nilai 92,74. Peringkat 5 Polres Lubuklinggau nilai 90,51.

Selanjutnya, peringkat 6 Polres Muratara nilai 89,56. Peringkat 7 Polres Prabumulih nilai 89,12. Peringkat 8 Polres Banyuasin nilai 88,72. Peringkat 9 Polres OKI nilai 88,10. Untuk peringkat 1-9 ini, semuanya kategori A dan zona hijau, dengan opini kualitas tertinggi.

BACA JUGA:Membanggakan, Polwan Polres OKU Timur Raih Penghargaan Bergengsi dari Kapolri

BACA JUGA:Kapolres OKU Timur Sisir Penjualan Miras, Pastikan Perayaan Tahun Baru Zero Mabuk-Mabukan

Sedangkan peringkat 10-16, semuanya kategori B dan zona hijau, dengan opini kualitas tinggi. Peringkat 10 yakni, Polres OKUS dengan nilai 87,44. Peringkat 11 Polres OI nilai 86,12. Peringkat 12 Polres OKU nilai 85,64. Peringkat 13 Polres Muara Enim nilai  84,82. Peringkat 14 Polres Empat Lawang nilai 80,42.

Kemudian peringkat 15 Polres PALI nilai 79,76. Peringkat 16 Polres Pagaralam nilai  78,13. Pengunci klasemen penilaian atau peringkat 17, Polres Lahat dengan nilai 77,01. Kategori C, zona kuning, dengan opini kualitas  sedang.

4 Catatan Ombudsman RI Perwakilan Sumsel

Berdasarkan rekapitulasi penilaian tersebut, maka Ombudsman RI Perwakilan Sumsel memberikan 4 catatan.

Pertama, perlu ditingkatkan pengetahuan mengenai komponen Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) No.15/2014 dan Pengetahuan Maldministrasi dalam Pelayanan.

BACA JUGA:Polres Lahat Nilai Terendah Kepatuhan Pelayanan Publik, Ombudsman RI Beri 3 Saran Ini Kepada Kapolda Sumsel

BACA JUGA:Bravo Polda Sumsel, Borong 5 Penghargaan, 3 Di Antaranya Rekor MURI. Ini Deretan Prestasinya

Kedua, pengawasan internal kepada petugas pelayanan dalam hal memberikan pelayanan perlu ditingkatkan. “Sebab secara data dan pengamatan dalam penilaian, potensi pungutan liar dan ketidakpatutan dalam pelayanan masih terjadi. Meskipun tidak terlalu signifikan,” tambah Ketua Ombdusman RI Perwakilan Sumsel M Adrian Agustiansyah SH MHum.