Pinjam 7 Nama Perusahaan Tanpa Surat Kuasa, Dapat Proyek Pengadaan Alat 24 Cabor

Reporter: Nanda Saputra Wansaa |

Editor: Dandy |

Selasa , 23 Jan 2024 - 19:48

SAKSI: JPU Kejati Sumsel menghadirkan 4 orang saksi, Junaidi, Ummiana, Ratih Kumala, dan Ahmad Thariq, dalam kasus dugaan korupsi KONI Sumsel, kemarin. -FOTO: NANDA/SUMEKS-

*Kasus Dugaan Korupsi KONI Sumsel

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Saksi-saksi yang dihadirkan JPU Kejati Sumsel, semakin menguak amburadulnya pengelolaan anggaran pada tubuh KONI Sumsel. Seperti istilah mantan Bendara Umum KONI Sumsel Amiri, carut-marut, saat dia dihadirkan sebagai saksi pada persidangan 16 Januari 2024 lalu.

Kemarin, 23 Januari 2024, ada 4 orang saksi lagi yang dihadirkan JPU Kejati Sumsel ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Palembang Kelas IA Khusus yang diketuai Kristanto Sahad SH MH. Yakni 3 staf KONI Sumsel Junaidi, Ummiana, dan Ratih Kumala.

Satu saksi lagi, Ahmad Thariq selaku pihak ketiga pengadaan barang dan jasa. Mereka memberikan keterangannya, untuk terdakwa Suparman Roman (Mantan Sekretaris Umum KONI Sumsel sekaligus PPK), dan terdakwa Akhmad Thahir mantan Ketua Harian KONI Sumsel.

Dalam keterangannya, saksi Ahmad Thariq menjelaskan pengadaan barang di KONI Sumsel berdasarkan penunjukan langsung kepada dirinya. Terkait pengadaan alat-alat olahraga pada setiap cabang olahraga (cabor). “Total untuk pengadaan alat 24 cabor, angka kontraknya sekitar Rp2 miliar lebih," katanya.

Hanya saja diakuinya, untuk penandatangan kontrak pengadaan peralatan cabor dengan KONI Sumsel tersebut, dirinya meminjam perusahaan rekanan. ”Total seluruhnya ada 7 perusahaan, ada CV, ada juga yang PT," bebernya.

Penandatanganan kontrak dari nama CV atau PT yang dipinjam, lanjut Thariq, dikirim ke tempat mereka. “Ya kalau tanda tangan direkturnya itu dikirimkan atau ditandatangani oleh tempat kami meminjam, yaitu firman dan rekannya. Katanya sudah izin dengan pemilik perusahaan secara lisan, tidak ada surat kuasa," akunya.

Setelah pengadaan peralatan cabor-cabor itu, untuk pencairan uangnya ditransfer ke masing masing rekening 7 perusahaan yang dipinjam. "Untuk beli peralatan saya talangi dulu saat itu. Setelah selesai baru ditagihkan, dan uangnya masuk ke rekening masing-masing perusahaan," urai Thariq.

Hakim lalu mencecar saksi Thariq, apakah ada fee kepada kedua terdakwa Suparman Roman dan Akhmad Thahir. "Pengadaan secara PL, tidak ada fee untuk kedua terdakwa Yang Mulia," jawabnya.

Sedangkan saksi Junaidi dari Staf KONI Sumsel, menjelaskan soal pencairan spesimen cek deposito Rp1 miliar milik KONI Sumsel. Buku cek Rp1 miliar itu, setahu dirinya dipegang oleh bendahara umum saat itu, Amiri.

pinjam 7 nama perusahaan tanpa surat kuasa, dapat proyek pengadaan alat 24 cabor                            *kasus dugaan korupsi koni sumsel
palembang, sumateraekspres.id -  saksi-saksi yang dihadirkan jpu kejati sumsel, semakin menguak amburadulnya pengelolaan anggaran pada tubuh koni sumsel. seperti istilah mantan bendara umum koni sumsel amiri, carut-marut, saat dia dihadirkan sebagai saksi pada persidangan 16 januari 2024 lalu.
kemarin, 23 januari 2024, ada 4 orang saksi lagi yang dihadirkan jpu kejati sumsel ke hadapan majelis hakim pengadilan tipikor pada pn palembang kelas ia khusus yang diketuai kristanto sahad sh mh.  yakni 3 staf koni sumsel junaidi, ummiana, dan ratih kumala. 
satu saksi lagi, ahmad thariq selaku pihak ketiga pengadaan barang dan jasa. mereka memberikan keterangannya, untuk terdakwa suparman roman (mantan sekretaris umum koni sumsel sekaligus ppk), dan terdakwa akhmad thahir mantan ketua harian koni sumsel.
dalam keterangannya, saksi ahmad thariq menjelaskan pengadaan barang di koni sumsel berdasarkan penunjukan langsung kepada dirinya. terkait pengadaan alat-alat olahraga pada setiap cabang olahraga (cabor). “total untuk pengadaan alat 24 cabor, angka kontraknya sekitar rp2 miliar lebih," katanya.
baca juga:ingin berpetualang ke alam bebas, ini lima elemen dasar dalam survival
baca juga:amalkan 7 doa ketika turun hujan. dijamin mustajab
hanya saja diakuinya, untuk penandatangan kontrak pengadaan peralatan cabor dengan koni sumsel tersebut, dirinya meminjam perusahaan rekanan.  ”total seluruhnya ada 7 perusahaan, ada cv, ada juga yang pt," bebernya.
penandatanganan kontrak dari nama cv atau pt yang dipinjam,  lanjut thariq, dikirim ke tempat mereka. “ya kalau tanda tangan direkturnya itu dikirimkan atau ditandatangani oleh tempat kami meminjam, yaitu firman dan rekannya. katanya sudah izin dengan pemilik perusahaan secara lisan, tidak ada surat kuasa," akunya.
setelah pengadaan peralatan cabor-cabor itu, untuk pencairan uangnya ditransfer ke masing masing rekening 7 perusahaan yang dipinjam. "untuk beli peralatan saya talangi dulu saat itu. setelah selesai baru ditagihkan, dan uangnya masuk ke rekening masing-masing perusahaan," urai thariq.
hakim lalu mencecar saksi thariq, apakah ada fee kepada kedua terdakwa suparman roman dan  akhmad thahir. "pengadaan secara pl, tidak ada fee untuk kedua terdakwa yang mulia," jawabnya.
sedangkan saksi junaidi dari staf koni sumsel, menjelaskan soal pencairan spesimen cek deposito rp1 miliar milik koni sumsel.  buku cek rp1 miliar itu, setahu dirinya dipegang oleh bendahara umum saat itu, amiri.
baca juga:raih uhc non cut off, pemda jamin kepesertaan warganya 
baca juga:gerakan pangan murah bisa 2 kali sebulan, pengendalian inflasi kian masif
“saya hanya menerima cek tertulis, dan saya serahkan ke ketua umum untuk ditandatangani. cek itu ditulis oleh amiri," katanya.  kemudian terkait penarikan uang deposito sebayak rp200 juta, diakui junaidi  benar ada. menurutnya itu dana taktis, dibahas bersama terdakwa suparman roman saat itu.
 
keterangan saksi junaidi, lalu disangkal oleh terdakwa suparman roman. "saksi junaidi, kita membahas dana deposito untuk dana taktis ‘kan ditarik dari bunga deposito sebesar rp300 juta," cetus suparman roman.
"iya tapi bunganya tidak ada, yang ada uang depositonya itu saja," jawab saksi junaidi.
“jadi uang taktis yang saudara maksud itu diambil dari mana?” kata hakim ikut menyela bertanya. 
"ya dari deposito induknya yang mulia. tapi uang tersebut dikembalikan lagi setelah ada pencairan dana hibah," terang saksi junaidi.
kemudian, saksi ratih selaku staf keuangan koni sumsel, mengatakan pembuatan kuitansi permohonan pencairan perjalanan dinas  diperintahkan terdakwa suparman roman. "memang pak suparman roman yang perintahkan buat kuitansi. tapi tidak ada memerintahkan mengisi nota kosong ke saya," tegasnya.
“lantas atas perintah siapa saudara mengisi nota kosong hotel dan lainnya ini, yang dijadikan bukti?” cesar hakim kepada saksi ratih. 
"nota hotel kosong memang ada, yang kasih dan minta diisi yang berangkat yang mulia. mereka minta ditulisi sesuai dengan jumlah yang mereka minta," beber saksi ratih.
hakim mencecar lagi, apa bukti perjalanan dinas dalam laporan saksi ratih. “bukti perjalanan dinasnya berupa cap dengan tanda tangan hotel itu yang mulia. dilampirkan bukti apakah itu kuitansi tempat sewa mobil, atau tempat hotel menginap, atau travel, yang mulia," jawabnya.
 sekedar mengingatkan, dalam dakwaannya jpu kejati sumsel mendakwa kedua terdakwa suparman roman dan akhmad thahir telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi sehingga merugikan negara rp3,4 miliar lebih.
kata jpu, hendri zainuddin selaku ketua umum koni sumsel mengajukan dana hibah rp95 miliar lebih kepada gubernur sumsel soal permohonan dana hibah 2021. kemudian hendri zainuddin membuat sk biaya kegiatan koni, porprov di oku raya.
selanjutnya usulan anggaran hibah gubernur yang disetujui besaran alokasi dana hibah sebesar rp12 miliar . "nphd ditandatangani kadispora sumsel saat itu, ahmad yusuf dengan hendri zainuddin sebesar rp12 miliar. saksi hendri membuat sk mengajukan permohonan pencairan tahap i ditujukan kepada gubernur cc kadispora,"  urasi jpu.
 selanjutnya, hendri zainudin kembali mengajukan permohonan belanja tambahan sebesar rp25 miliar. kemudian gubernur sumsel mengeluarkan sk gubernur tentang belanja hibah daerah, dengan total dana hibah yang diterima sebesar rp37,5 miliar.
nphd juga ditandatangani  ahmad yusuf danan hendri zainudin. "dari total dana hibah sebesar rp37,5  miliar, baru direalisasikan sebesar rp35 miliar lebih. sisanya sebesar rp2 miliar lebih," imbuh jpu, pada persidangan sebelumnya.
 
berdasarkan naskah nphd ditangani yusuf kadispora dan hendri zainuddin, dibuat pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang disampaikan kepada dispora pemberi dana hibah mewakili pemprov sumsel.
"ada beberapa spj dibuat terdakwa suparman roman, tidak mengacu sesuai mekanisme pencairan. dalam sk ketua koni sumsel, dimana setiap spj wajib melampirkan diparaf pejabat koni," katanya. sehingga para terdakwa didakwa melanggar primair pasal 2 ayat 1 atau subsider pasal 3 jo pasal 18 uu pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp. 
atau kedua, pasal 9 jo pasal 18 uu  pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp. dalam perkara ini, selain kedua terdakwa yang masih proses bersidang, tim pidsus kejati sumsel juga telah menetapkan ketum koni sumsel hendri zainuddin sebagai tersangka. (nsw/air)