Salah Putusan, Preseden Buruk, Proses Laporan Oknum Kades Diduga Tak Netral di Ogan Ilir Jadi Contoh se-Sumsel

Reporter: Tim |

Editor: Edi Sumeks |

Sabtu , 23 Dec 2023 - 20:45

Laporan Pelanggaran Netralitas ASN di Ogan Ilir--

Ada pula Pasal 282 ayat 2 UU No 7/2017 tentang Netralitas. Sesuai Pasal 547 UU Pemilu disebutkan, sanksinya terberatnya pidana 3 tahun dan denda Rp36 juta.

Lalu, dalam UU No 6/2014 tentang Desa Pasal 29 huruf (j), isinya kades dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah. Apabila nantinya terbukti telah melakukan pelanggaran, oknum kades tersebut bisa dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 30 ayat (1). Di mana kades yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Pasal 30 ayat (2), dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. (*/dik/uni/bis/lid/way/chy/qda/eno)

salah putusan, preseden buruk, proses laporan oknum kades diduga tak netral di ogan ilir jadi contoh se-sumsel                            sumsel, sumateraekspres.id - laporan dugaan ketidaknetralan oknum kepala desa (kades) di ogan ilir jadi yang pertama teregister resmi dan masuk sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu). itu setelah video sang kades tengah ngobrol dan akhirnya minta warga memilih caleg tertentu tersebut viral di medsos.
kini semua mata tertuju pada penegakan hukumnya. bakal seperti apa ending laporan plus rekaman asli video yang sudah berada di tangan bawaslu ogan ilir? pengamat perpolitikan tanah air asal sumsel, bagindo togar menegaskan, bawaslu dan unsur gakkumdu lain, dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan jangan sampai blunder.
“salah putusan,ini akan jadi preseden buruk. apalagi sudah terang, ada pelapor, ada bukti rekaman video. sudah memenuhi syaratnya,” tegasnya, sabtu (23/12). menurutnya, jika laporan yang sudah disertai bukti ini juga masih tidak mampu menghasilkan putusan tegas, maka itu akan jadi contoh untuk oknum-oknum kades lain di sumsel.
“ya, selama ini sebenarnya sudah terjadi. tapi kan tidak pernah ada yang ditindak tegas. itulah kualitas pengawasan dan penegakan hukum di kita,” ucapnya. bagindo agak pesimis. ada kekhawatirannya kalau laporan di ogan ilir ini juga akan berujung tidak terbukti.
baca juga:terindikasi pidana, mulai dibahas gakkumdu, bp2ss minta kasus kades di oi jadi atensi bawaslu
baca juga:kades dituntut lebih visioner, kreatif, dan inovatif, pj bupati banyuasin lantik 48 kades
“seperti yang sudah-sudah, arahnya penyelesaian ‘musyawarah’. oknum yang dilaporkan selamat, lembaga yang memproses aman. jadi tidak heran kalau nanti arah putusannya juga akan seperti itu,” beber bagindo. namun, dengan sedikit keyakinan pemilu 2024 akan lebih baik, dia berharap  bawaslu, dan unsur gakkumdu lain bisa tegas dan profesional.
“inilah saatnya jalankan sesuai aturan. kapan lagi. kenapa berat?,” cetusnya. apalagi, pemerintah pusat melalui berbagai kementerian sudah menegaskan, seluruh asn, termasuk kades hingga ketua rt diminta dan diharuskan untuk netral. kapan pun dan di mana pun.
“bukan mereka tidak boleh punya pilihan, boleh saja. yang tidak boleh itu, turun mengkampanyekan, mengajak orang lain untuk memilih capres-cawapres, caleg atau parpol tertentu,” tegas bagindo.  sebab, jabatan mereka sebagai penyelenggara pemerintahan hingga tingkat terendah melekat.
walau pun sedang tidak berdinas atau tidak gunakan fasilitas negara, tapi status mereka sebagai asn, camat, lurah, kades hingga ketua rt itu melekat. “nah, kalau sudah tidak jaga netralitas, kepala daerah, bupati/wako, harus copot mereka dan ganti dengan yang netral,” tambahnya.
baca juga:tahan mantan kades diduga korupsi pad rp9,6 miliar, simak penjelasan kajari oki 
baca juga:viral oknum kades terobos jalan yang belum kering dicor, langsung minta maaf
apalagi, ancaman pidananya tidak hanya administrasi. “ada juga ancaman pidana untuk oknum asn atau penyelenggara pemerintahan yang tidak netral. kalau ini ditegakkan, maka tugas bawaslu di sumsel ke depan akan lebih ringan,” pungkasnya. sedangkan untuk caleg bersangkutan, harusnya bisa juga dikenakan sanksi.
untuk perkembangan laporan dugaan tidak netralnya oknum kades, bawaslu ogan ilir masih proses koordinasi dan melakukan kajian. setelah dilakukan pembahasan, akan dikaji pasal apa yang dilanggar. 
“kalau memang ada pasal yang dilanggar, pihak pelapor dan terlapor itu dilakukan pemanggilan untuk klarifikasi oleh bawaslu didampingi kawan-kawan dari gakkumdu di kejaksaan dan kepolisan," ujar ketua bawaslu ogan ilir, dewi alhikmawati melalui devisi pelanggaran dan penyelesaian sengketa, leli oktayanti. 
ia menegaskan, saat ini ranah penanganan laporan itu masih di bawah bawaslu ogan ilir. pihaknya hanya meminta koordinasi dan pendampingan dari kepolisian dan kejaksaan. "kita lihat satu-satu, bertahap. masih jauh tahapannya," jelasnya. 
baca juga:polisi-jaksa turun tangan, koordinasi bawaslu oi, soal oknum kades diduga tak netral
baca juga:video oknum kades tak netral makin viral di medsos, netizen: copot jabatannya!
kalau nanti dinilai ada pidana yang dilanggar, pasal berapa. akan dibahas bersama kepolisian dan kejaksaan. jika terbukti baru masuk sidang. “kalau hanya administrasi, kita teruskan ke dinas pmd," beber leli.
terpisah, divisi penanganan pelanggaran bawaslu oki, syahrin mengatakan, pihaknya juga menerima dua laporan  dari masyarakat. ada dugaan tidak netralnya oknum kades dan asn staf kecamatan mesuji makmur. "laporan masuk senin (18/12) sore," tuturnya.
dugaannya, mengkampanyekan salah satu caleg dprd kabupaten oki dan dprd provinsi sumsel. “setelah menerima laporan, langsung pleno. nanti, kami akan panggil pihak  terkait beserta saksi untuk dimintai keterangan,” jelasnya.
syahrin kembali mengingatkan, seluruh asn,tni,polri dan pejabat struktural hingga pemerintahan di tingkat desa/kelurahan untuk selalu menjaga netralitas di masa pemilu 2024. 
“mari bekerja secara profesional saja. kita sama- sama menjaga kondusivitas pemilu agar dapat berjalan sesuai harapan kita yaitu jujur adil bebas dan berintegritas. supaya dapat pemimpin dan wakil rakyat yang berintegritas dan betul betul peduli terhadap rakyat," imbuh dia.
baca juga:pak bupati! pengamat tegaskan kades tak netral bisa kena sanksi berat, ini alasannya
baca juga:bagindo: jabatan kades melekat, ranah pidana, bupati ogan ilir harus tegas
ketua bawaslu oki, romi maradona menambahkan, pihaknya  masih akan mengkaji dulu bersama gakkumdu dua laporan yang masuk. “nanti akan diputuskan, apakah bisa dilanjutkan atau tidak,” ucapnya.
sekretaris daerah (sekda) oki ir asmar wijaya msi mempersilakan bawaslu oki  memprosesnya laporan yang masuk menyangku oknum kades dan asn yang diduga tidak netral.
“kami ingatkan, seluruh asn jangan berfoto dan memposting salah satu caleg maupun capres,” tandasnya.
di daerah lain, belum ada kasus tidak netralnya asn seperti di ogan ilir dan oki. ketua bawaslu kota lubuklinggau, dedi kariema jaya menegaskan, hingga saat ini belum ada laporan. “kalau ada yang tahu atau menemukan, langsung laporkan kepada kami,” pintanya.
begitu juga di oku. ketua bawaslu oku, yudi risandi menyampaikan, secara umum yang wajib netral sesuai ketentuan tidak hanya asn saja. "tapi semua yang dapat gaji yang bersumber dari anggaran negara termasuk dalam aturan itu," ujarnya. 
baca juga:pj gubernur: kades jangan arahkan warga, harus netral!
baca juga:rapat di rumah kades, pasutri ini bawa senpira, begini akhirnya nasibnya
bentuk larangannya, tidak mengikuti kampanye,  mengupload atau menyebarkan video atau foto memihak kepada salah satu calon. baik itu capres, cawapres, atau caleg tertentu. ”kami terus lakukan pengawasan,” tuturnya.
bawaslu oku timur juga  belum menerima laporan soal pelanggaran yang dilakukan oknum asn. "hingga saat ini belum ada," kata ketua bawaslu oku timur, sunarto. wakil bupati oku timur hm adi nugraha purna yudha sh mengatakan secara individu asn punya hak pilih. 
namun harus bisa menempatkan diri. "menempatkan diri ini artinya jangan terlibat politik praktis, tidak boleh kampanye," katanya. secara etika, asn tidak boleh terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. 
ketua bawaslu kabupaten muara enim, zainudin mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada laporan yang masuk berkaitan dengan netralitas asn. "sebelumnya sempat ada yang mau melapor dari kawasan semendo. tapi baru lisan, kami tunggu untuk melapor resmi tidak datang," ujarnya.   terpisah, ketua bawaslu prabumulih, afan sira oktrisma menyebutkan, sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan pelanggaran yang dilakukan asn. “masyarakat yang memiliki informasi atau dugaan pelanggaran pemilu dapat menghubungi panwascam atau datang langsung ke kantor bawaslu prabumulih,” tambahnya. 
baca juga:nah loh! bawaslu ogan ilir periksa video viral oknum kades, ini pasal dan hukumannya
baca juga:oknum kades ajak coblos caleg tertentu, bawaslu ogan ilir-sumsel turun tangan
saat melapor, harus bawa bukti lengkap untuk mendukung laporan tersebut. lebih lanjut, afan mengimbau seluruh peserta pemilu, termasuk caleg untuk mematuhi peraturan pemilu. 
kajari prabumulih, roy riady sh mh juga mengatakan pihaknya melalui bidang intelijen terus memantau seluruh kegiatan pemilu yang ada di kota prabumulih. "kita pastikan kejaksaan netral," tegasnya.
pj bupati banyuasin, hani syopiar rustam mengatakan seluruh asn, kades, badan permusyawaratan desa (bpd) dan perangkat desa sudah diingatkan untuk jaga netralitas. “kita juga berharap pemilu aman dan lanca, tanpa konflik. juga mendororong peningkatan partisipasi masyarakat gunakan hak pilih,” bebernya. 
kapolres banyuasin akbp ferly rosa putra sik, sudah mengingatkan jajarannya untuk netral. anggota bawaslu banyuasin divisi pencegahan humas dan parmas, muslim mengajak masyarakat aktif terlibat dalam pengawasan pemilu 2024.
terpisah, ketua bawaslu empat lawang, rodi karnain mengatakan ketentuan tentang netralitas asn diatur dalam perbawaslu dan pkpu. pada pasal 490 undang-undang pemilu 7 tahun 2017, ancaman pidananya 1 tahun dan denda rp 12 juta.
baca juga:unik, kantor desa di kabupaten ini mirip istana negara, dibangun dengan dana pribadi kades!
baca juga:pesan penting kemendagri untuk lurah, kades hingga camat, wajib baca!
ada pula pasal 282 ayat 2 uu no 7/2017 tentang netralitas. sesuai pasal 547 uu pemilu disebutkan, sanksinya terberatnya pidana 3 tahun dan denda rp36 juta.
lalu, dalam uu no 6/2014 tentang desa pasal 29 huruf (j), isinya kades dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah. apabila nantinya terbukti telah melakukan pelanggaran, oknum kades tersebut bisa dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 30 ayat (1). di mana kades yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. 
pasal 30 ayat (2), dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. (*/dik/uni/bis/lid/way/chy/qda/eno)