Melanggar, Pertamina Sanksi 21 SPBU, Skorsing Penyaluran BBM hingga Pemutusan Hubungan Usaha

Reporter: Tim |

Editor: Edi Sumeks |

Selasa , 05 Dec 2023 - 21:22

Pertamina juga selalu memberikan pembinaan apabila menemukan SPBU yang beroperasi tidak sesuai ketentuan. Baik itu dari aspek operasional, pelayanan, maupun aspek compliance dalam penyaluran BBM bersubsidi.

“Pembinaan dilakukan agar operasional SPBU dapat terus membaik dari waktu ke waktu," tandasnya.

Dijelaskannya, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel terus berkomitmen memastikan penyaluran BBM bersubsidi secara tepat sasaran dan sesuai aturan.

Juga upaya distribusi tepat sasaran sesuai dengan sektor pengguna, agar kuota yang telah disiapkan mencukupi hingga akhir tahun.

Masyarakat diimbau untuk dapat membeli BBM bersubsidi sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. Kemudian tidak melakukan pengisian berulang dan menimbun. Karena ada akibat hukum untuk setiap tindak pelanggaran undang-undang.

“Jika menemukan adanya indikasi kecurangan dalam penyaluran BBM bersubsidi, masyarakat dapat segera melaporkan kepada aparat penegak hukum, atau melalui Pertamina Call Center (PCC) 135,” imbuhnya.

Laporan tentunya harus disertai bukti-bukti yang jelas dan lengkap, agar dapat ditelusuri kebenarannya dengan mudah. Terkait SPBU di Lahat yang tidak menjual BBM bersubsidi, bisa karena sanksi, tapi bisa juga karena masih dalam pengiriman.

Di Lahat, salah satu SPBU yang disambangi koran ini sejak pagi hingga malam tak kunjung jual Pertalite. Hanya tersedia Pertamax. Tertulis ‘dalam pengiriman’.

“Di daerah Merapi juga ada SPBU yang juga tertulis ‘dalam pengiriman’. Tapi ada juga yang masih jual Pertalite. Entah kenapa. Apa memang belum sampai pasokannya atau kena sanksi SPBU-nya," ujar Rama, warga Sukaratu, Kecamatan Lahat yang rumahnya tak jauh dari SPBU tersebut.

Kapolres Lahat AKBP S Kunto Hartono SIK melalui Kasat Reskrim AKP Sapta Eka Yanto SH MSi menegaskan, pihaknya ikut mengawasi penyaluran BBM subsidi. Memonitor antrean kendaraan

“Kita mengimbau pihak SPBU serta masyarakat yang melakukan antrean BBM agar tidak melakukan pengisian BBM secara berulang-ulang."

"Juga jangan melayani pengisian tangki yang sudah dimodifikasi,” tegasnyai. Bila ditemukan pelanggaran tersebut, pihaknya memastikan akan melakukan tindakan tegas sesuai UU Migas.(yun/gti/)

melanggar, pertamina sanksi 21 spbu, skorsing penyaluran bbm hingga pemutusan hubungan usaha                             palembang, sumateraekspres.id - pt pertamina patra niaga regional sumbagsel memberikan sanksi kepada 140 spbu penyalur bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi.
jumlah itu selama periode januari-oktober 2023. sanksi itu diberikan karena beberapa pelanggaran.
di sumsel ada spbu yang disanksi. sebarannya, di empat lawang 2 spbu, muara enim 1, musi banyuasin 1, ogan ilir 2, oki ada 3, oku selatan 1, oku timur 1, lubuk linggau 3, palembang 6, dan prabumulih 1. 
di jambi 26 spbu, bangka belitung 25 spbu, lampung 49 spbu, dan bengkulu sebanyak 19 spbu. area manager communication, relation & csr pt pertamina patra niaga regional sumbagsel, tjahyo nikho indrawan menjelaskan, pihaknya telah menginstruksikan kepada seluruh lembaga penyalur untuk menjalankan penyaluran bbm dan lpg bersubsidi sesuai dengan regulasi yang berlaku. 
baca juga:nah loh! 21 spbu di sumsel kena sanksi
baca juga:pertamina tenants day palembang, wujud nyata sinergi bisnis nfr spbu
apabila terdapat indikasi unsur pidana penyalahgunaan bbm dan lpg subsidi maka tindakan tersebut akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
sanksi tegas diberikan kepada lembaga penyalur yang terbukti menjual bbm dan lpg bersubsidi tidak tepat sasaran.
“sanksinya berupa skorsing pemberhentian penyaluran bbm bersubsidi selama 30 hari hingga pemutusan hubungan usaha (phu) dan surat peringatan serta pemotongan alokasi untuk lpg," tegas nikho, kemarin.
ada  beberapa pelanggaran yang dilakukan. antara lain pengisian bbm subsidi ke konsumen menggunakan jeriken dan pengisian berulang ke kendaraan menggunakan tangki modifikasi.
untuk sanksi stop penyaluran bbm subsidi, lamanya 1 minggu sampai 3 bulan. “tergantung berat ringannya pelanggaran," tambahnya.
baca juga: tangkap 6 mobil antre di 2 spbu, timbun 1,2 ton bbm subsidi
baca juga:spbu rambang niru mengharuskan mobil ingin beli solar wajib beli dexlite
dikatakan nikho,  pemberian pembinaan tersebut berdasarkan investigasi mandiri pertamina. ada juga berdasarkan laporan masyarakat atas praktik penyalahgunaan distribusi bbm subsidi yang terkonfirmasi.
pertamina juga selalu memberikan pembinaan apabila menemukan spbu yang beroperasi tidak sesuai ketentuan. baik itu dari aspek operasional, pelayanan, maupun aspek compliance dalam penyaluran bbm bersubsidi.
“pembinaan dilakukan agar operasional spbu dapat terus membaik dari waktu ke waktu," tandasnya.
dijelaskannya, pertamina patra niaga regional sumbagsel terus berkomitmen memastikan penyaluran bbm bersubsidi secara tepat sasaran dan sesuai aturan.
juga upaya distribusi tepat sasaran sesuai dengan sektor pengguna, agar kuota yang telah disiapkan mencukupi hingga akhir tahun.
masyarakat diimbau untuk dapat membeli bbm bersubsidi sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. kemudian tidak melakukan pengisian berulang dan menimbun. karena ada akibat hukum untuk setiap tindak pelanggaran undang-undang.
“jika menemukan adanya indikasi kecurangan dalam penyaluran bbm bersubsidi, masyarakat dapat segera melaporkan kepada aparat penegak hukum, atau melalui pertamina call center (pcc) 135,”  imbuhnya.
laporan tentunya harus disertai bukti-bukti yang jelas dan lengkap, agar dapat ditelusuri kebenarannya dengan mudah.  terkait spbu di lahat yang tidak menjual bbm bersubsidi, bisa karena sanksi, tapi bisa juga karena masih dalam pengiriman. 
di lahat, salah satu spbu yang disambangi koran ini sejak pagi hingga malam tak kunjung jual pertalite. hanya tersedia pertamax. tertulis ‘dalam pengiriman’.
“di daerah merapi juga ada spbu yang juga tertulis ‘dalam pengiriman’. tapi ada juga yang masih jual pertalite. entah kenapa. apa memang belum sampai pasokannya atau kena sanksi spbu-nya," ujar rama, warga sukaratu, kecamatan lahat yang rumahnya tak jauh dari spbu tersebut.
kapolres lahat akbp s kunto hartono sik melalui kasat reskrim akp sapta eka yanto sh msi menegaskan, pihaknya ikut mengawasi penyaluran bbm subsidi.  memonitor antrean kendaraan 
“kita mengimbau pihak spbu serta masyarakat yang melakukan antrean bbm agar tidak melakukan pengisian bbm secara berulang-ulang."
"juga jangan melayani pengisian tangki yang sudah dimodifikasi,” tegasnyai. bila ditemukan pelanggaran tersebut,  pihaknya memastikan akan melakukan tindakan tegas sesuai uu migas.(yun/gti/)