Lebih Nyaman Lakukan Pengawasan

Reporter: Ibnu Holdun |

Editor: Edi Sumeks |

Senin , 20 Nov 2023 - 21:10

Ir H Achmad Hafisz Tohir-Foto : ist-

“Mestinya hal ini tidak terjadi tetapi dibiarkan bertahun-tahun. Muba itu sempat terbesar nomor 3 APBD-nya di Indonesia sebagai daerah penghasil Migas. Dan inilah yang kami sampaikan kepada keuangan dan Bappenas."

"Mbok yah, mengambil kebijakan harus sesuai dengan kondisi yang ada disitu. Ketika kita buat kebijakan harus sesuai dengan yang ada disana. Tetapi, jangan sampai membuat kebijhakan tidak berpihak kepada orang disana. Uang keringat rakyat tidak menghasilkan seperti yang ada disana,” paparnya.

Sering ini kami aspirasikan, dan terkadang kepentingan golongan dan oknum tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

“Ini yang menjadi beban kita, ketika transparasi belum terbuka dan struktur pemerintah belum memedai. Dan ini PR kita kedepan, memang kalau pemerintah dibiarkan tanpa pengawasan yang baik maka tidak akan menghasilkan apa-apa,” jelasnya.

Dimana menurut Hafizs, sistem pengawasan yang baik adalah menyelesaikan masalah,. Bukannya memviralkan masalah.

Persoalan sekarang banyak anggota kita yang memviralkan masalah. Akhirnya masalah semakin bengkak dan public tau.

Persoalan tidak selesai. Meski kadang perlu juga diambil tindakan, setelah buntu tidak ada jalan diselesaikan, maka harus diviralkan. Setelah viral baru kemudian biasanya pemeritnah akan turun tangan dan menyelesaikan suatu permasalahan.

“Jadi setelah itu ketika ada permasalahan kita selesaikan diruang rapat. Dan hasilnya baru kemudian kita viralkan atau publikasikan keluar,” ujarnya. (IOL)

lebih nyaman lakukan pengawasan                            sumateraekspres.id - bagi ir h achmad hafisz tohir, menjadi senator di senayan merupakan sebuah pilihan. untuk periode ketiga, adik kandung mantan menko perekonomian hatta rajasa itu akan maju menjadi caleg dpr ri dari partai amanat nasional (pan). 
saat ini hafisz tohir duduk di komisi vi yang membidangi  perdagangan, koperasi ukm, bumn, investasi, dan standarisasi nasional.
dia aktif menyuarakan aspirasi dari  konstituennya di sumsel, khususnya daerah pemilihan (dapil) sumsel 1. meliputi kabupaten musi rawas, musi banyuasin, banyuasin, palembang, lubuklinggau, dan musi rawas utara.
menurut pria kelahiran 10 juni 1966 ini, dalam percaturan politik seseorang harus memantapkan pilihan. menjadi eksekutif atau legislatif. eksekutif pemegang atau kuasa, pengguna anggaran. sedangkan pengawasannya legislatif.
baca juga:ternyata ini penyebab banyaknya baliho caleg di muratara robek dan tumbang!
baca juga:sengit! berikut daftar nama caleg dpr ri dari dapil sumsel 2
“saya kita kita harus memilih,” ucapnya dalam sebuah video wawancara. meski tidak seperti eksekutif, tapi dia percaya anggota legislatif  sudah menjadi representatif  masyarakat.
ia mencontohkan seorang gubernur dengan powernya akan membuat kebijakan dan melaksanakannya. 
kemudian akan menerima akibat dari pemerintahan yang dipimpin. sedangkan seorang anggota legislatif, nafasnya lebih kepada pengawasan.
hafisz mengatakan, sebelumnya dia pernah mencoba jadi eksekutif karena belum memiliki basic pengawasan. 
baca juga:perang bintang! berikut daftar lengkap caleg dpr ri di dapil sumsel 1
baca juga:terbukti, kesulitan dapat caleg, dct disahkan, kuota 10 parpol tidak full
“tapi setelah saya lihat, ternyata kesejahteraan itu tidak bisa terealisasi kalau kepemimpinan tidak berpihak kepada rakyat."
"seorang eksekutif akan sukses menjalankan apbd dan apbn kalau disertai sistem pengawasan yang baik. dan saya mengganggap dpr/dprd kunci sukses dari jalannya kekuasaan,” tegasnya. 
pendapatnya, eksekutif harus punya leadership, kecerdasan dan emosional yang stabil untuk menjadi pemimpin rakyat. baik itu jadi presiden, gubernur, bupati atau wali kota.
“dan saya merasa lebih nyaman mengawasi jalannya pemerintahan. saya sudah terbiasa 9 tahun di legislatif,”  beber hafisz yang berlatar belakang pengusaha ini.
dengan dukungan pengawasan dari legislative, jalannya sebuah pemerintahan bisa baik. dalam pemikiran hafisz, suatu pemerintahan yang masih dalam tahap membangun biasanya banyak sisi yang masih lemah. 
pertama, aparaturnya. kedua, sistem birokrasi yang masih mendahulukan nepotisme. di mana keinginan mayarakat untuk memiliki seorang pemimpin yang berpihak pada rakyat sangat kental.
"seperti sumsel, masih masuk provinsi berkembang, belum bisa dikatakan maju. karena saya sendiri menempuh jarak 200 km, makan waktu sampai 6 jam ke bayung lencir muba,” ungkapnya. 
hafisz menilai, kondisi ini masih jauh tertinggal. “kalau 6 jam itu saya tambah 1 jam lagi, saya bisa ke tokyo. jadi kalau berbicara kemajuan, alangkah tertinggalnya kita. untuk menggerakkan pembangunan, harus memiliki komitmen yang luar biasa,” tegasnya. 
belum lagi masih banyak warga miskin. juga perlunya dibangun sistem yang kuat sehingga mampu menghadapi tekanan.
“ketika ada yang memaksakan membuat kebijakan nepotisme, kita harus mampu menahan supaya tetap good government. pemerintahan yang bersih tidak berfungsi efektif kalau tidak didukung pemerintah yang memadai,” bebernya. 
hafisz merasa jadi pemimpin eksekutif punya beban luar biasa. “kalau saya duduk di sana, akan efektif 60 hingga 70 persen. sisanya perkara, alangkah banyak yang harus diselesaikan. jangankan se-sumsel, di kampung saya saja masih banyak yang harus dipikirkan. karena itu, lebih nyaman di pengawasan saja,” tuturnya. meski pun, melihat kinerja pemerintah sekarang, ada rasa kurang puas dalam dirinya.
tapi hafisz tidak merasa lebih baik dari yang memerintah. “tapi kita bisa menilai pemerintah tak efektif. angka pengangguran banyak, pertumbuhan sumsel oke lah di atas rata-rata nasional. tapi tidak mengangkat grassroad. artinya efektifitas ekonomi yang dibangun belum tergambarkan dengan apbd yang disetujui dipusat,”  ulas dia.
di dprd kami transparan. berkumpul musyawarah dan selesai. tapi, disini tidak seperti itu, bahasa banyak, suku banyak dan banyak yang harus diselesaikan. apalagi ketika berbicara suku, akan terangkat egoism masing-masing daerah,” katanya. 
“tetapi, kalau kita berbicara kinerja sebagai legislative, sepertinya saya sampaikan kalau dalam sistem bernegara legislative dan eksekutif adalah bagian dari proses pemerintahan negara. eksekutif tidak bisa bekerja tanpa legislative dan sebaliknya. maka kami akan melakukan feedback sebelum melakukan kebijakan dengan cara turun langsung ke pemilihan konstituen."
"disitu kita akan dapatkan informasi akurat terkait kondisi didaerah tersebut. misalkan bappennas membuat perumahan tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan yang disana. tempat persawahan dibuat pertanian kering. dan orang perkebunan sawit tetapi tidak ada hilirisasi sawit,” kata dia. 
apalagi, sejauh ini banyak kepentingan sarat. sehingga tidak mewakili kehendak rakyat. dia mencontohkan ketika datang di bayung lencir, satu desa tidak ada air bersih.
“kok tidak ada air bersih dan menggunakan air sungai. statistic mengatakan sumsel banyak kena ginjal, lantaran memang banyak penggunaan air kurang bersih.
“mestinya hal ini tidak terjadi tetapi dibiarkan bertahun-tahun. muba itu sempat terbesar nomor 3 apbd-nya di indonesia sebagai daerah penghasil migas. dan inilah yang kami sampaikan kepada keuangan dan bappenas."
"mbok yah, mengambil kebijakan harus sesuai dengan kondisi yang ada disitu. ketika kita buat kebijakan harus sesuai dengan yang ada disana. tetapi, jangan sampai membuat kebijhakan tidak berpihak kepada orang disana. uang keringat rakyat tidak menghasilkan seperti yang ada disana,” paparnya. 
sering ini kami aspirasikan, dan terkadang  kepentingan golongan dan oknum tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
“ini yang menjadi beban kita, ketika transparasi belum terbuka dan struktur pemerintah belum memedai. dan ini pr kita kedepan, memang kalau pemerintah dibiarkan tanpa pengawasan yang baik maka tidak akan menghasilkan apa-apa,” jelasnya. 
dimana menurut hafizs, sistem pengawasan yang baik adalah menyelesaikan masalah,. bukannya memviralkan masalah.
persoalan sekarang banyak anggota kita yang memviralkan masalah. akhirnya masalah semakin bengkak dan public tau.
persoalan tidak selesai. meski kadang perlu juga diambil tindakan, setelah buntu tidak ada jalan diselesaikan, maka harus diviralkan. setelah viral baru kemudian biasanya pemeritnah akan turun tangan dan menyelesaikan suatu permasalahan.
“jadi setelah itu ketika ada permasalahan kita selesaikan diruang rapat. dan hasilnya baru kemudian kita viralkan atau publikasikan keluar,” ujarnya.  (iol)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Sumatera Ekspres 21 November 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan