Kampanye Terselubung, Sanksi Lemah

Reporter: Team |

Editor: Dede Sumeks |

Sabtu , 04 Nov 2023 - 20:12

PENERTIBAN APK : Bawaslu Kabupaten Lahat bersama Sat Pol-PP Pemkab Lahat, melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) berupa maupun baliho dan spanduk, yang mengganggu keindahan dan ketertiban. Terutama dari 4-27 November 2023, yang belum masuk tahapa--

Karenanya, Naafi menyarankan alat peraga sosialisasi yang saat ini terpasang dan mengandung unsur kampanye, agar bisa ditertibkan secara mandiri. “Agar bahan-bahannya bisa dimanfaatkan kembali pada 28 November 2023, untuk berkampanye sampai 10 Februari 2024 nanti,” paparnya.

Senada tindakan Bawaslu Kota Palembang, yang sudah mencopot sjeumlah APK banyak bertebaran di wilayah Kota Palembang. Terutama yang melanggar PKPU Nomor 15 tahun 2023.

“Jumat (3/11) kami sudah mulai. Tapi karena keterbatasan waktu dan personel, jadi belum semuanya,” aku Komisioner Bawaslu Kota Palembang Divisi Hukum, M Hasbi, Sabtu (4/11).

Penertiban alat peraga sosialiasi atau alat peraga kampanye itu, melibatkan Tim Terpadu dari Bawaslu Kota Palembang, Satpol PP, TNI- Polri, Kesbangpol dan Panwascam dibantu PKD se- Palembang.

Terkait dengan APK yang terpasang di area yang berbayar, maka pihaknya juga mengirimkan surat ke pihak Dispenda Kota Palembang, untuk secepat mungkin ditertibkan.

“Termasuk APK yang terpasang pada angkot dan angkutan umum lainnya, Senin (6/11) kami akan surati Dishub Kota Palembang agar melakukan pencopotan,” bebernya.

Intinya, sambung Hasbi, sebelum masa kampanye dimulai dari 28 November, maka semua APK milik caleg yang saat ini masih terpasang akan ditertibkan. “Bagi caleg ataupun parpol yang masih tetap memaksa APK sebelum masa kampanye, akan kami turunkan paksa,” tegasnya.

Salah satu caleg DPRD Kota Palembang, Herrman Abeng, mengatakan tentunya ssemua caleg akan gencar melakukan sosialisasi dan memperkenalkan diri ke khalayak dan konstituennya, setelah pengumuman DCT oleh KPU. “Termasuk juga saya sendiri,” akunya.

Namun terkait peraturan pemilu dan teknis di lapangan, tentu banyak aturan yang harus dipatuhi terkait pemasangan APK sebelum masa kampanye.”Karena salah-salah, kita yang pada awalnya mensosialisasikan diri, malahan ini dianggap melakukan kampanye. Padahal ini memiliki pengertian yang berbeda," tugas caleg Partai Perindo, itu.

Versi menurutnya, APK lebih menekankan ajakan untuk memilih caleg dimaksud. Sedangkan kategori sosialisasi, lebih perkenalkan sosok caleg dimaksud tanpa embel-embel lain. “Bila sosialiasi sejak lama, memasang nomor urut dan dapil, tapi begitu secara tiba-tiba berganti, tentunya hal itu akan menjadi bumerang bagi calegnya sendiri," pungkasnya.

Ketua Bawaslu OKI, Romi Maradona, menambahkan sanksi curi start kampanye sduah jelas . “Jika melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, peserta pemilu bisa dipidana,” tegasnya.

Dimana berbunyi setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2).

“Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta, sebagaimana Pasal 492 tentang Pemilu, “ ulasnya. Sehingga yang masih terpasang AKP dari 4-27 November 2023, akan mereka turunkan. Apalagi jika ada ajakan mencoblos, gambar paku.

Penertiban APK juga sudah berlangsung di Kabupaten Lahat, Sabtu (4/11). Bawaslu Kabupaten Lahat bersama Sat-Pol PP Pemkab Lahat, melakukan penertibanAPK di kawasan jalan protokol Kota Lahat. Jl Mayor Ruslan, Jl Kol H Barlian, Jl RE Martadinata, dan lainnya.

“Kami imbau kepada seluruh pimpinan parpol, caleg DPR, DPRD provinsi, kabupaten/kota, atau DPD, untuk memperhatikan hal-hal yang tidak melakukan kegiatan berpotensi kampanye. Sebelum dimulainya masa kampanye," tegas Ketua Bawaslu Lahat Nana Priana didampingi Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Ikhwan Zamroni

kampanye terselubung, sanksi lemah                            curi start bisa diskualifikasi dari daftar caleg
  sumsel – calon anggota legislatif (caleg), belum boleh berkampanye. meski sudah resmi jadi peserta pemilu legislatif 2024, setelah namanya diumumkan kpu masuk dalam daftar calon tetap (dct). bagi yang kampanye terselubung, tentu ada sanksinya.
itu berlaku bagi caleg dprd tingkat kabupaten/kota, provinsi, dpr maupun dpd. “ketika sudah mengemban nama caleg, maka segala aturan yang berhubungan dengan uu nomor 7 tahun 2017 yang mengatur tentang hak dan kewajiban sebagai peserta pemilu, sudah melekat pada seluruh caleg,” terang ketua kpu sumsel amrah muslimin se msi, kemarin.
jika caleg yang bersangkutan melanggar aturan pemilu, maka badan pengawas pemilu (bawaslu) tingkat kabupaten/kota/provinsi, dan bawaslu ri, sudah bisa menindaknya. “baik itu administrasi, sampai dengan tindak pidana,” tegas amrah.
setelah pengumuman dct pada 4 november 2023, tahapan selanjutnya adalah masa kampanye dari 28 november 2023 sampai 10 februari 2024. cukup panjang. “kalau ada caleg  yang sudah melalui atau melakukan kampanye, artinya itu yang disebut mencuri start,” cetusnya.
karena itu dia berharap pimpinan partai politik (parpol) di sumsel, untuk dapat berkoordinasi dengan para calegnya. “kita berharap untuk melakukan praktik-praktik demokrasi yang bisa menjadi contoh bagi masyarakat di sumatera selatan,” harapnya.
sebab amrah yakin dan percaya, masyarakat sumsel akan banyak lebih menggunakan rasionalitas dalam memilih. “jadi lakukanlah upaya-upaya pendekatan kepada pemilih dengan cara yang tidak salah, dan profesional,” imbaunya.
mengenai caleg dprd sumsel sendiri, amrah menyebut ada 4 orang yang berstatus mantan narapidana (napi). termasuk ada 2 nama caleg yang berstatus tersangka, masuk dalam dct. “dalam aturan kpu, tidak boleh mencoret calon legislatif yang masih berstatus tersangka, karena belum memiliki kekuatan hukum,” jelassnya.
bawaslu provinsi sumsel, mengaku akan bertindak tegas menegakkan aturan apabila sudah ada alat peraga sosialisasi, apalagi peragar kampanye (apk) yang unsurnya mengarah pada ajakan memilih. tanda coblos, menawarkan citra diri ,visi, misi, yang masuk dalam unsur kampanye.
untuk yang terpasang sekarang seperti spanduk, baliho, banner, stiker dan lainnya yang bertebaran, sebatas memuat foto, logo parpol, dan nomor. “tidak menjadi permasalahan, hanya memuat unsur-unsur sosialisasi dari peserta pemilu. tetapi bila sudah ajakan mencoblos, kami akan tegas,” kata ahmad naafi, koordinator divisi penanganan pelanggaran data dan informasi bawaslu sumsel.
meski begitu, setelah pengumuman dct ada 4 november 2023, bawaslu bekerja sama dengan sat pol-pp dan di-back up kepolisian, akan melakukan penertiban semua apk. “alat peraga tersebut diperkenankan untuk dipasang kembali saat kampanye, mulai 28 november 2023 sampai 10 februari 2024. selama 5 hari,” jelassnya.
masa jedah pengumuman dct ke kampanye, 4-27 november 2023 adalah masa "dilarang kampanye" dalam bentuk apapun. misalnya pertemuan warga atau sebar alat peraga seperti stiker, kartu nama, status medsos, dan lain-lain. 
“kalo kedapatan maka sanksi terberatnya adalah didiskualifikasi dari daftar calon legislatif, dengan alasan kampanye di luar jadwal tahapan,” sebutnya.
yang dibolehkan, hanya pertemuan internal dengan melibatkan struktur, caleg dan anggota partai yang ber-kta. dengan catatan, juga harus ada pemberitahuan minimal 1 hari sebelum kegiatan tersebut. selain itu, sosialisasi internal di lingkungan partai diperkenankan.
karenanya, naafi menyarankan alat peraga sosialisasi yang saat ini terpasang dan mengandung unsur kampanye, agar bisa ditertibkan secara mandiri. “agar bahan-bahannya bisa dimanfaatkan kembali pada 28 november  2023, untuk berkampanye sampai  10 februari 2024 nanti,” paparnya.
senada tindakan bawaslu kota palembang, yang sudah mencopot sjeumlah apk banyak bertebaran di wilayah kota palembang. terutama yang melanggar pkpu nomor 15 tahun 2023.
“jumat (3/11) kami sudah mulai. tapi karena keterbatasan waktu dan personel, jadi belum semuanya,” aku  komisioner bawaslu kota palembang divisi hukum, m hasbi, sabtu (4/11).
penertiban alat peraga sosialiasi atau alat peraga kampanye itu, melibatkan tim terpadu dari bawaslu kota palembang, satpol pp, tni- polri, kesbangpol dan panwascam dibantu pkd se- palembang.
terkait dengan apk yang terpasang di area yang berbayar, maka pihaknya juga mengirimkan surat ke pihak dispenda kota palembang, untuk secepat mungkin ditertibkan. 
“termasuk apk yang terpasang pada angkot dan angkutan umum lainnya, senin (6/11) kami akan surati dishub kota palembang agar melakukan pencopotan,” bebernya.
intinya, sambung hasbi, sebelum masa kampanye dimulai dari 28 november,  maka semua apk milik caleg yang saat ini masih terpasang akan ditertibkan. “bagi caleg ataupun parpol yang masih tetap memaksa apk sebelum masa kampanye, akan kami turunkan paksa,” tegasnya. 
salah satu caleg dprd kota palembang, herrman abeng, mengatakan tentunya ssemua caleg akan gencar melakukan sosialisasi dan memperkenalkan diri ke khalayak dan konstituennya, setelah pengumuman dct oleh kpu. “termasuk juga saya sendiri,” akunya.
namun terkait peraturan pemilu dan teknis di lapangan, tentu banyak aturan yang harus dipatuhi terkait pemasangan apk sebelum masa kampanye.”karena salah-salah, kita yang pada awalnya mensosialisasikan diri, malahan ini dianggap melakukan kampanye. padahal ini memiliki pengertian yang berbeda," tugas caleg partai perindo, itu.
versi menurutnya, apk lebih menekankan ajakan untuk memilih caleg dimaksud. sedangkan kategori sosialisasi, lebih perkenalkan sosok caleg dimaksud tanpa embel-embel lain. “bila sosialiasi sejak lama, memasang nomor urut dan dapil, tapi begitu secara tiba-tiba berganti, tentunya hal itu akan menjadi bumerang bagi calegnya sendiri," pungkasnya.
ketua bawaslu oki, romi maradona, menambahkan sanksi curi start kampanye sduah jelas . “jika melanggar undang-undang nomor 7 tahun 2017, peserta pemilu bisa dipidana,” tegasnya.
dimana berbunyi setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten/kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 ayat (2).
“dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak rp12 juta, sebagaimana pasal 492 tentang pemilu, “ ulasnya. sehingga yang masih terpasang akp dari 4-27 november 2023, akan mereka turunkan. apalagi jika ada ajakan mencoblos, gambar paku.   
  penertiban  apk juga sudah berlangsung di kabupaten lahat, sabtu (4/11).  bawaslu kabupaten lahat bersama sat-pol pp pemkab lahat, melakukan penertibanapk di kawasan jalan protokol kota lahat. jl  mayor ruslan, jl kol h barlian, jl re martadinata, dan lainnya.
 “kami imbau kepada seluruh pimpinan parpol, caleg dpr, dprd provinsi, kabupaten/kota, atau dpd, untuk memperhatikan hal-hal yang tidak melakukan kegiatan berpotensi kampanye. sebelum dimulainya masa kampanye," tegas ketua bawaslu lahat nana priana didampingi koordinator divisi penanganan pelanggaran, data dan informasi, ikhwan zamroni
   sebab, pada 4 november sampai 27 november 2023, belum masuk tahapan kampanye. sehingga apk berupa baliho, spanduk, atau lainnya apalagi mengganggu keindahan dam ketertiban, akan diturunkan,.
  “penertiban mulai pukul 10.00 wib tadi (kemarin), kami didampingi pihak polres lahat, kodim 0405 lahat, disaksikan pihak parpol dan instansi terkait lainnya,” terang nana. bagi yang terpasang depan rumah, diimbau untuk dilepas secara mandiri oleh pemilik rumah atau calegnya.
  kegiatan yang berbau curi start kampanye itu, menurut nana adalah ajakan untuk memilih sebelum tahapan kampanye. pertemuan dengan warga, menyebar bahan kampanye eperti selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makam, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, atau atribut kampanye lainnya. 
"apabila terdapat dugaan pelanggaran pemilu yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur kampanye atau ajakan sebelum dimulainya masa kampanye. maka akan bawaslu tindaklanjuti," tegasnya.
 bawaslu kota lubuklinggau, juga melakukan penertiban spanduk dan baliho caleg, di sepanjang jalan protokol kota lubuklinggau, sabtu (4/11), mulai pukul 09.00 wib.”seluruh baliho akan kami turunkan. sebab seluruh parpol sebelumnya sudah kami berikan surat imbauan sampai dua kali," tegas ketua bawaslu kota lubuklinggau dedi kariema jaya sp, kemarin.
sebelum pengumuman dct, diakui dedi bawaslu memang belum melakukan penindakan atribut caleg ataupun parpol yang mencuri start. namun begitu sudah penetapan dct, sudah masuk ranah bawaslu.  
        "bawaslu memiliki kewenangan penuh, kalau calegnya sudah resmi terdaftar. jadi seluruh caleg harus mengikuti aturan penyelenggara, dan kampanye itu dimulai 28 november mendatang," ulasnya.
    apalagi disesalkannya dalam penertiban kemarin, banyak apk yang terpasang dengan paku di pohon pelindung. baliho berukuran raksasa di pertigaan jalan, yang dapat mengganggu pandangan pengendara. “tadi ada yang diambil petugas, ada yang diambil pihak yang bersangkutan (caleg).
senada, dilakukan bawaslu kabupaten oku, bersama satpol-pp oku menertiban apk di pinggir jalan wilayah kecamatan baturaja timur, sabtu (4/11). “kami sudah sampaikan surat imbauan, untuk tidak kampanye sebelum masuk masa kampanye,” cetus koordinator divisi penindakan pelanggaran bawaslu oku, ahmad kabul sh mh.
   ketua bawaslu oku timur sunarto, juga mengatakan pihaknya bersama tim gabungan pol pp, polri dan kejaksaan telah melakukan penertiban apk yang terpasang sebelum masa kampanye. “kami juga mengirim surat lagi ke porpol mengenai hal ini. intinya kami juga terus sosialisasi," ujarnya.. 
    terpisah, april yadi kordiator divisi penanganan pelanggaran bawaslu banyuasin, mengatakan jika caleg atau parpol tidak menurunkan secara mandiri apk/aps yang masih terpasang pada 4-27 november, maka akan diturunkan tim gabungan. "akan kami turunkan dan lepaskan,  karena sudah ada kesepakatan sebelumnya," katanya.
apk di pelosok wilayah kabupaten ogan ilir (oi), juga banyak terpajang di pinggir sepanjang jalan lintas sumatera (jalinsum). tidak hanya foto caleg yang bersangkutan, tapi juga mencantumkan foto capres dan cawapres yang diusung parpolnya. 
"jika masih terdapat aps yang terpasang, bawaslu akan menindak tegas dengan ketentuan sesuai peraturan," ujar kadiv penindakan hukum bawaslu oi lily oktayanti. sebab, tahapan kampanye baru mulai 28 november 2023.
   bawaslu mempunyai kewenangan terkait penertipan aps bersama pol-pp dan panwascam dan pkd di wilyah kerja masing-masing."terkait aps (alat peraga sosualisasi) yang beredar sekarang berdasarkan pkpu no 15 tahun 2023 dikategorikan melanggar," sebutnya. (uni/dik/gti/zul/afi/bis/lid/qda)