Kepala daerah yang segera berakhir masa jabatannya diinstruksikan nyaleg tentu untuk meningkatkan peluang.

Dengan nama besar mereka, diyakini akan berpotensi terpilih. Dan ini tentu saja bagus untuk partai.

Pengamat politik yang juga mantan Ketua IKA Fisip Unsri, Drs Bagindo Togar Butar Butar menilai, sudah biasa mantan kepala daerah ikut Pileg. 

“Mereka yang sudah dua periode dan tidak bisa lagi ikut Pilkada, biasanya nyaleg untuk tetap punya jabatan politik,” ujarnya.

Termasuk yang baru satu periode, tapi berakhir tahun ini. Mereka bisa nyaleg, karena setahun kosong tanpa jabatan.

Bisa menjajal DPR RI, DPRD provinsi dan juga DPRD Kabupaten/ Kota. “Tergantung merasa tepat di mana,” kata Bagindo.

Semua itu demi kepentingan partai juga. Misalnya, Nasdem pasang target mendapatkan 15 kursi atau 20 persen perolehan suara pada tingkat provinsi. BACA JUGA : Diminta Nyaleg, Ini Kata Gubernur Sumsel H Herman Deru

Sehingga Nasdem nantinya bisa mendorong siapa yang bakal menjadi Gubernur.

“Walau pun kemudian caleg terpilih kemudian resign sebagai anggota dewan karena ingin maju pilkada, toh ada yang ganti dari,” bebernya.

Ini juga berlaku seandainya memang H Herman Deru nanti maju ke DPR RI.

“Seandainya terpilih, lalu mau nyalon gubernur, kan ada yang akan menggantikan dari Nasdem juga,” ungkap Bagindo.

Inilah cara parpol untuk meningkatkan elektabilitas maupun electoral partai. Apalagi dalam Pemilu yang menggunakan sistem proposional terbuka.

“Cuma dengan cara itu mereka tetap bisa punya nama hingga jelang Pilkada. Bagi yang mau maju gubernur atau bupati/wali kota,” cetusnya.

Kata Bagindo, dari perkembangan politik saat ini, ada banyak kepala daerah yang habis jabatan tahun ini akan nyaleg.

Mulai dari SN Prana Putra Sohe (Wako Lubuklinggau),  H Harnojoyo (Wako Palembang), H Iskandar (Bupati OKI), dan lainnya.

Menurutnya, dengan ketokohan para kepala daerah itu, ruang terbuka luas bagi mereka adalah legislatif.

“Kans mereka untuk menjadi anggota dewan memang sangat besar,” pungkasnya. (iol)