*Banyak BUMDes Mati Suri

PALEMBANG – Dana Desa (DD) tak mungkin disalurkan pemerintah pusat secara terus menerus, sehingga kemungkinan insentif untuk desa-desa ini pun bisa disetop. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Ir A Supriyono, menjelaskan DD tak mampu mendongkrak pembangunan dan perekonomian masyarakat, sehingga dia memprediksi bakal dihentikan.

"Sehingga desa harus mandiri dan mampu membiayai kebutuhannya sendiri," kata Supriyono pada Rapat Koordinasi Teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sumsel bertema “Desa Bersinergi Mewujudkan Sumsel Maju untuk Semua” di Hotel Swarna Dwipa, kemarin (22/5).

Dikatakan, banyak desa tak berinovasi menggunakan DD. Supriono mencontohkan pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes) yang latah dan tak sesuai kelebihan desa yang dimilikinya. Akhirnya banyak BUMdes yang mati suri, kini BUMDes hanya sekadar usaha tenda dan alat katering. BACA JUGA:Bangun Jalan, Wujudkan Ketahanan Pangan

"Seharusnya desa berinovasi dan melihat kelebihan desa untuk menjadi peluang usaha yang menguntungkan," ucapnya.

Usaha itu, lanjutnya, dapat menjadi pendapatan asli desa (PAD) dan mampu biaya desa dan mandiri. "Kini banyak desa masih perlu supervisi dan pendampingan dari kabupaten/kota hingga Provinsi Sumsel," tegasnya. Pendampingan mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, stunting, angka kematian bayi dan ibu melahirkan, kemiskinan serta lainnya.

"Kita berharap desa terus berinovasi dan menjadi desa yang mandiri di Provinsi Sumsel," harapnya.

Plt Kepala Dinas PMD Provinsi Sumsel, Dr HM Senen Har SIP MSi, mengaku desa harus harmonis dengan pemerintah kabupaten/kota hingga Provinsi Sumsel. Baik koordinasi, komunikasi, serta konsultasi.

"Kita harus sinergi agar tak tumpang tindih kegiatan dan program yang ada," tegasnya. Program dan pembangunan bisa berjalan baik, dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. (yud/fad)