PN Palembang Minta Lina Murkerjee Buktikan Pernyataan Soal Pemerasan Oknum

Reporter: Ardila |

Editor: Irwansyah |

Kamis , 06 Feb 2025 - 18:12

PN Palembang minta Lina Murkerjee buktikan tuduhan pemerasan oknum pengadilan. Klarifikasi penting untuk menjaga integritas proses hukum. Foto:Ardila/Sumateraekspres.id--

"Kami menunggu laporan dari pihak yang bersangkutan.

Jika Lina bisa mengungkapkan oknum tersebut dengan jelas, maka kami akan menindaklanjutinya," kata Zaenal.

Lina, yang sebelumnya divonis dalam kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), mengklaim bahwa asistennya pernah menemui seorang wanita di PN Palembang yang menawarkan bantuan untuk meringankan hukumannya dengan imbalan uang sebesar Rp 500 juta.

Negosiasi tersebut gagal karena asistennya hanya membawa Rp 100 juta.

Setelah melalui proses hukum di tingkat Pengadilan Negeri, Lina mengajukan banding yang kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Palembang.

Selanjutnya, kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung juga ditolak pada 16 Februari 2024.

Dengan adanya klarifikasi ini, PN Palembang berharap masyarakat tidak terpengaruh oleh spekulasi yang berkembang dan tetap mempercayakan proses hukum yang ada.

Jika ada pihak yang merasa dirugikan, mereka dapat menempuh jalur hukum yang sesuai. (yun)

pn palembang minta lina murkerjee buktikan pernyataan soal pemerasan oknum                            sumateraekspres.id - pernyataan lina lutfiawati (34), yang menyebutkan dirinya diperas oleh oknum di pengadilan negeri (pn) palembang sebelum dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan denda rp 250 juta, mendapat tanggapan dari pn palembang. 
dalam podcast yang beredar, lina mengungkapkan dirinya diberi tawaran bantuan oleh seorang wanita yang diduga dapat meringankan hukumannya, namun dengan syarat membayar uang senilai rp 500 juta.
menanggapi pernyataan tersebut, juru bicara pn palembang, raden zaenal arief, meminta lina untuk membuktikan tuduhannya.
baca juga:simulasi kredit all new honda jazz 2025 dengan dp 50 juta, cicilan dan total angsuran yang perlu anda ketahui
baca juga:polsek lempuing lakukan pemupukan jagung untuk program ketahanan pangan di desa tebing suluh
“buktikan dan sebutkan siapa oknum tersebut, silakan tunjukkan,” tegas zaenal.
ia juga menyarankan lina untuk melapor secara resmi jika memiliki bukti yang kuat.
"laporkan ke badan pengawasan mahkamah agung atau komisi yudisial melalui aplikasi siwas jika merasa dirugikan," tambah zaenal.
zaenal juga menegaskan bahwa pn palembang sangat terbuka terhadap kritik dan masukan terkait pelayanan peradilan.
“kami menjunjung tinggi integritas, sesuai visi dan misi mahkamah agung. 
baca juga:siemens: handphone klasik yang masih mengukir kenangan di hati pengguna
baca juga:kasatlantas polrestabes palembang berkoordinasi dengan kepolisian lampung untuk cari pengemudi mobil box
kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang jujur, bersih, dan berwibawa,” ujarnya.
mengenai pernyataan lina yang berpotensi merusak nama baik institusi, zaenal menyatakan bahwa pn palembang tidak akan bertindak gegabah tanpa laporan resmi.
"kami menunggu laporan dari pihak yang bersangkutan. 
jika lina bisa mengungkapkan oknum tersebut dengan jelas, maka kami akan menindaklanjutinya," kata zaenal.
baca juga:satu dpo tahanan rutan baturaja yang kabur akhirnya ditangkap
baca juga:7 hp nokia android terbaik 2025, performa gahar dan harga terjangkau!
lina, yang sebelumnya divonis dalam kasus pelanggaran undang-undang informasi dan transaksi elektronik (uu ite), mengklaim bahwa asistennya pernah menemui seorang wanita di pn palembang yang menawarkan bantuan untuk meringankan hukumannya dengan imbalan uang sebesar rp 500 juta. 
negosiasi tersebut gagal karena asistennya hanya membawa rp 100 juta.
setelah melalui proses hukum di tingkat pengadilan negeri, lina mengajukan banding yang kemudian diperkuat oleh pengadilan tinggi palembang. 
baca juga:anggota pps dan sekretariat di dua kecamatan banyuasin belum terima honor, ini penyebabnya!
baca juga: polisi bongkar sarang kriminalitas di kampung jeruk, rejang lebong, perbatasan sumsel-bengkulu
selanjutnya, kasasi yang diajukan ke mahkamah agung juga ditolak pada 16 februari 2024.
dengan adanya klarifikasi ini, pn palembang berharap masyarakat tidak terpengaruh oleh spekulasi yang berkembang dan tetap mempercayakan proses hukum yang ada. 
jika ada pihak yang merasa dirugikan, mereka dapat menempuh jalur hukum yang sesuai. (yun)