Pemutihan Pajak Sumsel: Antara Lonjakan PAD Sesaat dan Tantangan Keberlanjutan

Reporter: Rian Sumeks |

Editor: Rian Sumeks |

Kamis , 21 Aug 2025 - 06:00

Program pemutihan pajak kerap menjadi senjata ampuh pemerintah daerah termasuk Sumsel untuk menggenjot pendapatan.-Foto: sumateraekspres.id-

Meski memberikan banyak peluang, pemutihan pajak tetap menyisakan tantangan.

Penghapusan denda dan keringanan lain secara otomatis mengurangi potensi penerimaan daerah.

Data terbaru bahkan menunjukkan, pada semester pertama 2025 penerimaan pajak daerah mengalami penurunan hingga 8,06 persen. Tekanan ini bukan hanya akibat kebijakan pemutihan, melainkan juga dipicu dinamika ekonomi global.

Antara Strategi dan Antisipasi

Singkatnya, pemutihan pajak memang mampu mencetak lonjakan penerimaan dalam waktu singkat sekaligus menumbuhkan budaya kepatuhan pajak.

Namun, kesinambungan pendapatan daerah tetap bergantung pada manajemen administrasi yang efisien serta kebijakan fiskal yang konsisten.

Risiko penurunan pendapatan jangka pendek pun harus diantisipasi sejak awal agar tidak mengganggu agenda pembangunan daerah.

pemutihan pajak sumsel: antara lonjakan pad sesaat dan tantangan keberlanjutan                            sumateraekspres.id - program pemutihan pajak kerap menjadi senjata ampuh pemerintah daerah termasuk sumsel untuk menggenjot pendapatan.
 dalam jangka pendek, kebijakan ini terbukti mampu mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (pad). 
wajib pajak yang sebelumnya menunggak merasa terbantu dengan adanya penghapusan denda serta keringanan biaya administrasi, sehingga lebih terdorong untuk melunasi kewajiban mereka.
namun, dampak jangka panjang dari kebijakan ini tidak selalu sejalan dengan peningkatan pad yang berkelanjutan.
baca juga:daftar kendaraan yang bisa ikut pemutihan pajak di sumsel 2025
baca juga:pemutihan pajak kendaraan sumsel 2025: syarat, prosedur, dan cara daftar
banyak pakar menilai bahwa efektivitas pemutihan pajak akan bergantung pada kualitas sistem administrasi pajak dan sejauh mana kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dapat terus dipupuk setelah program berakhir.
menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan pajak
selain sisi fiskal, pemutihan pajak juga dinilai berdampak pada perilaku masyarakat.
masyarakat yang terbiasa melunasi pajak tanpa beban denda diharapkan lebih disiplin membayar kewajibannya tepat waktu di periode selanjutnya. jika kepatuhan ini terjaga, stabilitas pad dapat lebih terjamin.
baca juga:3 juta kendaraan tak bayar pajak, termasuk mobil tambang, gubernur minta usai pemutihan dilakukan penertiban
baca juga:pemutihan pajak 2025: dari 4 juta wajib pajak, hanya 1,3 juta yang taat bayar di sumsel
dorongan untuk otonomi daerah
bertambahnya penerimaan pajak memberi ruang fiskal lebih luas bagi pemerintah daerah.
dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
dalam konteks otonomi daerah, kebijakan ini dapat menjadi instrumen untuk memperkuat kemandirian fiskal.
risiko jangka pendek yang tak bisa diabaikan
meski memberikan banyak peluang, pemutihan pajak tetap menyisakan tantangan.
baca juga:gubernur sumsel berikan insentif pajak, pemutihan pajak 17 agustus-17 desember 2025
baca juga:merdeka pajak, pemprov sumsel beri insentif pajak kendaraan bermotor
penghapusan denda dan keringanan lain secara otomatis mengurangi potensi penerimaan daerah.
data terbaru bahkan menunjukkan, pada semester pertama 2025 penerimaan pajak daerah mengalami penurunan hingga 8,06 persen. tekanan ini bukan hanya akibat kebijakan pemutihan, melainkan juga dipicu dinamika ekonomi global.
antara strategi dan antisipasi
singkatnya, pemutihan pajak memang mampu mencetak lonjakan penerimaan dalam waktu singkat sekaligus menumbuhkan budaya kepatuhan pajak.
namun, kesinambungan pendapatan daerah tetap bergantung pada manajemen administrasi yang efisien serta kebijakan fiskal yang konsisten.
risiko penurunan pendapatan jangka pendek pun harus diantisipasi sejak awal agar tidak mengganggu agenda pembangunan daerah.