RESMI: Perpres 12 Tahun 2025 Terbit, Gaji PNS dan PPPK Naik, Segini Besarannya

Reporter: Rohim |

Editor: Alfery |

Jumat , 27 Jun 2025 - 18:33

Presiden Prabowo resmi teken Perpres 12 Tahun 2025.-Foto: Setneg-

SUMATERAEKSPRES.ID - Tahun 2025 dibuka dengan kabar menggembirakan bagi jutaan aparatur negara. Pemerintah resmi mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025, yang menjadi tonggak baru dalam upaya peningkatan kesejahteraan ASN (Aparatur Sipil Negara), TNI, dan Polri.

Aturan ini telah dicatat dalam Lembaran Negara RI Tahun 2025 Nomor 56 dan dapat diakses publik melalui situs resmi JDIH Sekretariat Kabinet.

Walaupun isi lengkap peraturan tersebut belum seluruhnya diumumkan ke masyarakat luas, kehadirannya sudah memberikan angin segar.

Isyarat kuat datang bahwa akan ada reformasi mendalam, terutama pada sistem penggajian dan pemberian tunjangan bagi para abdi negara.

Sejak awal, isu peningkatan kesejahteraan pegawai negeri telah menjadi perhatian utama pemerintah. Ini tercermin dalam dokumen resmi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, yang menyebut kesejahteraan ASN dan pensiunan sebagai prioritas kebijakan anggaran.

Komitmen ini juga ditegaskan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, sejak masa kampanye. Ia menyuarakan perlunya penghargaan nyata bagi guru, perawat, prajurit, dan aparat kepolisian yang selama ini menjadi garda depan pembangunan dan pelayanan publik. Bagi Prabowo, janji tak cukup. Negara harus hadir melalui wujud kesejahteraan.

Kenaikan Gaji Berdasarkan Golongan

Berdasarkan informasi yang beredar di sejumlah media nasional pada 23 Juni 2025, kenaikan penghasilan telah dipetakan sebagai berikut:

- P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) akan mendapatkan tambahan pendapatan antara 5–8 persen, ditambah tunjangan khusus bagi sektor pendidikan, kesehatan, dan jabatan fungsional teknis.

- TNI dan Polri diprediksi menerima kenaikan 7–12 persen untuk gaji pokok, plus penyesuaian tunjangan kinerja yang mempertimbangkan beban dan risiko tugas mereka di lapangan.

resmi: perpres 12 tahun 2025 terbit, gaji pns dan pppk naik, segini besarannya                            sumateraekspres.id - tahun 2025 dibuka dengan kabar menggembirakan bagi jutaan aparatur negara. pemerintah resmi mengesahkan peraturan presiden (perpres) nomor 12 tahun 2025, yang menjadi tonggak baru dalam upaya peningkatan kesejahteraan asn (aparatur sipil negara), tni, dan polri.
aturan ini telah dicatat dalam lembaran negara ri tahun 2025 nomor 56 dan dapat diakses publik melalui situs resmi jdih sekretariat kabinet.
walaupun isi lengkap peraturan tersebut belum seluruhnya diumumkan ke masyarakat luas, kehadirannya sudah memberikan angin segar.
isyarat kuat datang bahwa akan ada reformasi mendalam, terutama pada sistem penggajian dan pemberian tunjangan bagi para abdi negara.
baca juga:tabel pinjaman bri 2025 khusus pns dan pppk, bri hadir tawarkan pinjaman plafon tinggi 500 juta tanpa angunan!
baca juga:tpp pns oku timur belum cair, bukan defisit tapi penyesuaian
sejak awal, isu peningkatan kesejahteraan pegawai negeri telah menjadi perhatian utama pemerintah. ini tercermin dalam dokumen resmi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (kem-ppkf) 2025, yang menyebut kesejahteraan asn dan pensiunan sebagai prioritas kebijakan anggaran.
komitmen ini juga ditegaskan presiden terpilih, prabowo subianto, sejak masa kampanye. ia menyuarakan perlunya penghargaan nyata bagi guru, perawat, prajurit, dan aparat kepolisian yang selama ini menjadi garda depan pembangunan dan pelayanan publik. bagi prabowo, janji tak cukup. negara harus hadir melalui wujud kesejahteraan.
kenaikan gaji berdasarkan golongan
berdasarkan informasi yang beredar di sejumlah media nasional pada 23 juni 2025, kenaikan penghasilan telah dipetakan sebagai berikut:
baca juga:pinjaman bank bsi bisa didapat tanpa jaminan bagi pns dan pppk, simak tabel cicilannya
baca juga:7 jurusan kuliah paling banyak dibutuhkan cpns dan bumn, karier cemerlang dan gajinya tinggi
- p3k (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) akan mendapatkan tambahan pendapatan antara 5–8 persen, ditambah tunjangan khusus bagi sektor pendidikan, kesehatan, dan jabatan fungsional teknis.
- tni dan polri diprediksi menerima kenaikan 7–12 persen untuk gaji pokok, plus penyesuaian tunjangan kinerja yang mempertimbangkan beban dan risiko tugas mereka di lapangan.
- pns disebut-sebut mendapat lonjakan paling mencolok hingga 16 persen, menjadikannya kenaikan terbesar dalam sepuluh tahun terakhir.
bagi banyak asn, peningkatan ini tidak sekadar perubahan nominal, tetapi bentuk pengakuan nyata atas dedikasi bertahun-tahun yang seringkali dibayangi oleh keterbatasan finansial.
bonus ini dapat membantu meringankan beban cicilan rumah, biaya pendidikan anak, hingga kebutuhan pokok keluarga.
bukan sekadar uang, tapi reformasi birokrasi
namun, perpres nomor 12 tahun 2025 tidak berdiri sendiri. pemerintah turut meluncurkan agenda perubahan menyeluruh lewat rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) 2025.
tujuannya jelas: menciptakan asn yang profesional, produktif, dan relevan dengan tantangan zaman.
transformasi yang tengah didorong mencakup:
- perubahan pola pikir dan budaya kerja dari birokratis ke profesional.
- pelatihan berbasis kompetensi dan peningkatan kualitas sdm.
- penghargaan kinerja berbasis sistem insentif yang terukur.
- digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan publik yang lebih efisien dan transparan.
langkah ini tidak hanya akan mendorong birokrasi yang lebih tanggap, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
menunggu penjabaran resmi
hingga akhir juni 2025, pemerintah pusat belum mengeluarkan jadwal resmi pelaksanaan kenaikan gaji. namun antusiasme dan harapan sudah menggelora di kalangan asn, tni, dan polri.
banyak yang mulai mengatur ulang perencanaan keuangan mereka dengan asumsi kenaikan yang akan segera diberlakukan.
kebijakan ini diyakini sebagai pondasi penting dalam menghadapi tantangan nasional seperti ketahanan ekonomi, stabilitas sosial, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
dengan memberikan perhatian lebih kepada aparatur negara, pemerintah membangun kekuatan dari dalam—sebuah strategi jangka panjang untuk memperkuat fondasi negara.