Pajak Terlalu Berat, UMKM Tumbang Satu per Satu di Tengah Janji Reformasi Ekonomi

Reporter: Lina Ase |

Editor: Novis |

Senin , 02 Jun 2025 - 07:37

Pajak seharusnya menopang ekonomi, bukan menenggelamkan usaha kecil yang sedang tumbuh dan berjuang. Foto: ilustrasi--

SUMATERAEKSPRES.ID -Pajak adalah instrumen vital bagi negara untuk membiayai pembangunan dan menjalankan fungsi pemerintahan.

Namun, dalam praktiknya, sistem perpajakan yang kurang adil, rumit, dan tidak efisien bisa menjadi beban berat bagi pelaku usaha, terutama UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dan perusahaan-perusahaan yang baru berkembang.

Di Indonesia, banyak pengusaha yang mengeluhkan bahwa sistem pajak justru menjadi salah satu faktor utama yang membuat usaha mereka gulung tikar. Mengapa hal ini bisa terjadi?

1. Beban Pajak yang Terlalu Berat

Meskipun tarif pajak penghasilan (PPh) badan di Indonesia telah diturunkan menjadi 22% (dan direncanakan turun menjadi 20%), banyak pelaku usaha yang tetap merasa terbebani. Hal ini terutama terjadi karena pajak tidak hanya terbatas pada PPh badan. Ada pula:

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%

Pajak penghasilan final untuk UMKM

Pajak daerah seperti pajak reklame, PBB, pajak kendaraan, dan lain-lain

Retribusi dan pungutan dari instansi lokal

Bagi perusahaan kecil dan menengah, total beban pajak ini bisa menggerus margin keuntungan mereka secara signifikan. Bahkan dalam kondisi usaha yang belum balik modal, pajak tetap harus dibayar, karena sistem pajak di Indonesia lebih fokus pada omzet (penghasilan bruto) daripada laba bersih.

2. Sistem Administrasi yang Rumit dan Tidak Ramah

Banyak pengusaha yang mengeluhkan sistem perpajakan di Indonesia terlalu birokratis dan kompleks. Meski pemerintah telah berupaya melakukan digitalisasi melalui sistem e-Faktur, e-Bupot, dan e-Filing, banyak perusahaan – terutama yang tidak memiliki staf pajak profesional – merasa kesulitan memenuhi kewajiban ini. Kesalahan administrasi sedikit saja bisa berakibat pada denda yang tidak kecil.

pajak terlalu berat, umkm tumbang satu per satu di tengah janji reformasi ekonomi                            sumateraekspres.id -pajak adalah instrumen vital bagi negara untuk membiayai pembangunan dan menjalankan fungsi pemerintahan.
namun, dalam praktiknya, sistem perpajakan yang kurang adil, rumit, dan tidak efisien bisa menjadi beban berat bagi pelaku usaha, terutama umkm (usaha mikro, kecil, dan menengah) dan perusahaan-perusahaan yang baru berkembang.
di indonesia, banyak pengusaha yang mengeluhkan bahwa sistem pajak justru menjadi salah satu faktor utama yang membuat usaha mereka gulung tikar. mengapa hal ini bisa terjadi?
1. beban pajak yang terlalu berat
meskipun tarif pajak penghasilan (pph) badan di indonesia telah diturunkan menjadi 22% (dan direncanakan turun menjadi 20%), banyak pelaku usaha yang tetap merasa terbebani. hal ini terutama terjadi karena pajak tidak hanya terbatas pada pph badan. ada pula:
baca juga:dengar curhat warga, dewa langsung eksekusi, dari lampu jalan yang mati hingga umkm dikejar pajak
baca juga:wajib tahu! ini kisaran pajak tahunan honda brio berdasarkan tipe dan tahun produksi
pajak pertambahan nilai (ppn) sebesar 11%
pajak penghasilan final untuk umkm
pajak daerah seperti pajak reklame, pbb, pajak kendaraan, dan lain-lain
retribusi dan pungutan dari instansi lokal
bagi perusahaan kecil dan menengah, total beban pajak ini bisa menggerus margin keuntungan mereka secara signifikan. bahkan dalam kondisi usaha yang belum balik modal, pajak tetap harus dibayar, karena sistem pajak di indonesia lebih fokus pada omzet (penghasilan bruto) daripada laba bersih.
2. sistem administrasi yang rumit dan tidak ramah
banyak pengusaha yang mengeluhkan sistem perpajakan di indonesia terlalu birokratis dan kompleks. meski pemerintah telah berupaya melakukan digitalisasi melalui sistem e-faktur, e-bupot, dan e-filing, banyak perusahaan – terutama yang tidak memiliki staf pajak profesional – merasa kesulitan memenuhi kewajiban ini. kesalahan administrasi sedikit saja bisa berakibat pada denda yang tidak kecil.
baca juga:pajak toyota alphard 2025, simbol kemewahan dengan pajak selangit
baca juga:wajib tahu, ini besaran pajak toyota innova venturer diesel dan bensin semua tahun lengkap
contoh: salah input kode transaksi dalam e-faktur bisa menyebabkan faktur dianggap tidak sah, sehingga pembeli tidak bisa mengkreditkan ppn, dan ini menimbulkan sengketa antara penjual dan pembeli.
3. sanksi dan denda yang tidak proporsional
salah satu keluhan terbesar dari pelaku usaha adalah sanksi yang bersifat menghukum, bukan mendidik. keterlambatan bayar atau lapor bisa dikenai denda dan bunga hingga puluhan juta rupiah, bahkan untuk pelanggaran administratif yang tidak disengaja.
dalam kondisi pandemi atau krisis ekonomi, ketika cash flow perusahaan terganggu, banyak perusahaan yang kesulitan membayar pajak tepat waktu. namun, otoritas pajak tetap mengenakan bunga dan denda tanpa mempertimbangkan kondisi usaha tersebut, yang pada akhirnya memperparah masalah keuangan perusahaan.
4. pajak final untuk umkm: pedang bermata dua
pemerintah memang memberikan kemudahan berupa tarif pajak final 0,5% dari omzet bagi umkm. namun, skema ini dianggap “mematikan” bagi umkm yang belum memiliki keuntungan. karena dihitung dari omzet (bukan laba), perusahaan yang rugi sekalipun tetap harus bayar pajak.
contoh kasus:
sebuah umkm dengan omzet rp1 miliar per tahun, tapi biaya operasionalnya rp1,1 miliar. secara keuangan, perusahaan ini rugi rp100 juta. namun tetap harus membayar pajak sebesar rp5 juta. bila kondisi ini berlangsung terus-menerus, lama kelamaan umkm akan kehabisan modal.
5. ketidakpastian dan interpretasi aturan
aturan perpajakan di indonesia sering berubah dan banyak yang multitafsir. banyak perusahaan merasa ketakutan diperiksa karena bisa saja hal yang dulunya dianggap sah, tiba-tiba dianggap tidak sesuai aturan yang baru. akibatnya, muncul tagihan pajak (skp) atau sanksi atas tahun-tahun sebelumnya.
baca juga:pajak kijang innova reborn mesin bensin vs diesel, mana lebih menguntungkan?
baca juga:pajak innova vs panther, mana lebih menguras dompet dan gimana cara menghitungnya dengan benar
ditambah lagi, banyak petugas pajak yang memiliki interpretasi berbeda-beda terhadap aturan yang sama, tergantung pada kantor pajak atau bahkan individu petugas. ketidakpastian ini menambah tekanan bagi pelaku usaha.
6. perlakuan tidak adil antara perusahaan besar dan kecil
banyak pelaku usaha kecil dan menengah merasa bahwa sistem perpajakan di indonesia justru “membela” perusahaan besar yang memiliki sumber daya untuk menyiasati pajak melalui skema transfer pricing, tax planning, atau bahkan penghindaran pajak. sebaliknya, usaha kecil yang tidak punya akses ke konsultan pajak mahal justru dikenakan pajak secara kaku dan ketat.
7. kurangnya insentif dan kepastian atas fasilitas pajak
meski pemerintah memberikan berbagai insentif pajak (misalnya pengurangan pajak untuk investasi, tax holiday, dan super deduction), pelaku usaha sering merasa bahwa prosedur untuk mendapatkannya rumit dan prosesnya lama. akibatnya, hanya perusahaan besar yang mampu memanfaatkan insentif ini, sedangkan perusahaan kecil kesulitan mengaksesnya.
reformasi pajak masih jauh dari harapan
pajak memang penting untuk keberlangsungan negara, namun jika tidak diimbangi dengan keadilan, efisiensi, dan kemudahan, maka akan menimbulkan tekanan yang justru menghambat pertumbuhan ekonomi. banyak perusahaan di indonesia yang bangkrut bukan karena produk mereka tidak laku, tetapi karena beban perpajakan yang tidak proporsional terhadap kemampuan mereka.
pemerintah perlu melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi digitalisasi, tapi juga dari sisi substansi: pembebanan pajak yang adil, proporsional, dan mendukung pertumbuhan usaha.
jika tidak, maka pajak akan terus menjadi momok yang menakutkan bagi pengusaha, bukan sebagai sarana partisipasi warga dalam membangun negara.