H Halim Didakwa Rugikan Negara Rp127 Miliar, Sidang Perdana Kasus Korupsi dan Mafia Tanah Tol Betung–Tempino

Reporter: Nanda |

Editor: Irwansyah |

Kamis , 04 Dec 2025 - 20:41

Sidang perdana kasus dugaan korupsi dan mafia tanah PSN Tol Betung–Tempino, terdakwa H Halim duduk di atas ranjang dengan pendampingan medis sementara JPU membacakan dakwaan kerugian negara Rp127,2 miliar. Foto:Nanda/Sumateraekspres.id--

JPU juga mengungkapkan adanya penerbitan 193 KTP, 486 Surat Penguasaan Hak atas Tanah (SPHaT), dan sejumlah Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas tanah negara sekitar 937,02 hektare yang diterbitkan atas nama karyawan harian lepas PT SMB, yang mayoritas merupakan pendatang.

Proses ini dilakukan melalui beberapa program pertanahan seperti PRONA, PRODA, UKM, dan SMS (massal) di Kantor Pertanahan Kabupaten Muba sejak 2006 hingga 2009.

Berdasarkan audit BPKP Perwakilan Sumatera Selatan, pemanfaatan tanah negara tersebut sejak 2019 hingga 2025 disebut menimbulkan kerugian negara mencapai Rp127,2 miliar.

Penasihat Hukum: “Kejanggalan dan Rekayasa”

Usai sidang, penasihat hukum terdakwa, Jan Samuel Maringka, menilai dakwaan JPU penuh kejanggalan.

Menurutnya, angka kerugian negara Rp127,2 miliar tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas.

“Kerugian negara itu harus nyata, bukan berdasar asumsi seperti angka Rp127,2 miliar itu. Sampai sekarang kami belum tahu hitungan itu berasal dari mana,” ujarnya.

Ia menambahkan pihaknya akan mengajukan nota keberatan (eksepsi) pada sidang berikutnya.

PN Palembang Tekankan Transparansi dan Keamanan

Juru Bicara PN Palembang, Chandra Gautama, memastikan sidang perdana berjalan lancar dan tertib. Meski dihadiri sekitar 70 orang di dalam dan luar gedung, tidak terjadi gangguan apa pun.

“Kami apresiasi masyarakat yang tetap menjaga etika selama persidangan. Ini menunjukkan kedewasaan hukum publik,” kata Chandra.

Ia menegaskan kondisi kesehatan terdakwa menjadi perhatian tanpa menghambat jalannya persidangan.

h halim didakwa rugikan negara rp127 miliar, sidang perdana kasus korupsi dan mafia tanah tol betung–tempino                             sumateraekspres.id — pengusaha sumsel, kms h abdul halim ali, resmi menjalani sidang perdana di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) palembang kelas ia khusus, kamis (4/12).
dalam dakwaan jaksa penuntut umum (jpu) kejari muba dan kejati sumsel, halim disebut merugikan negara hingga rp127.276.655.336,5 atau sekitar rp127,2 miliar.
sidang ini terkait kasus dugaan korupsi serta praktik mafia tanah dalam proyek strategis nasional (psn) pembangunan tol betung–tempino jambi.
sidang dipimpin majelis hakim halim fauzi isra sh mh dengan hakim anggota pitriadi sh mh dan wahyu agus susanto sh mh.
sejak pagi, ratusan pendukung terdakwa memadati halaman pn palembang untuk memberikan dukungan moral.
baca juga:keluarga sempat pesimis, apresiasi kinerja polisi berhasil cepat tangkap dian satria sampai ke bandung
baca juga:tersangka ngaku sakit hati ditolak bekerja, sudah incar korban di toko dan rukonya 
terdakwa dibawa menggunakan ambulans dengan pengawalan ketat kejaksaan dan kepolisian, mengingat kondisi kesehatannya.
selama persidangan, halim berada di atas ranjang dan didampingi tim medis rsud siti fatimah, lengkap dengan peralatan kesehatan termasuk tabung oksigen.
dalam ruang sidang, terdakwa beberapa kali terlihat batuk dan kesulitan mendengar pertanyaan majelis hakim. perawat pendamping harus membisikkan ulang pertanyaan agar dapat dipahami oleh halim.
baca juga:kirim 50 pemancing, angler bank sumsel babel target ikan patin terberat di lomba mancing sumeks 2025
baca juga:lagi, operasi pasar dinas perdagangan sumsel hadir di pasar alang-alang lebar, harga sembako terjangkau
isi dakwaan: penguasaan tanah negara ribuan hektare
dalam dakwaan, jpu menyebut terdakwa bersama pihak lainnya diduga menguasai tanah negara seluas 1.756,53 hektare yang dijadikan areal perkebunan pt sentosa mulia bahagia (smb) di desa peninggalan dan desa simpang tungkal, kecamatan bayung lencir—yang kini menjadi kecamatan tungkal jaya, kabupaten musi banyuasin.
penguasaan wilayah perkebunan itu disebut tanpa hak karena tidak memiliki hak guna usaha (hgu) maupun izin usaha perkebunan (iup).
jpu juga mengungkapkan adanya penerbitan 193 ktp, 486 surat penguasaan hak atas tanah (sphat), dan sejumlah sertifikat hak milik (shm) di atas tanah negara sekitar 937,02 hektare yang diterbitkan atas nama karyawan harian lepas pt smb, yang mayoritas merupakan pendatang.
baca juga:bi sumsel toreh prestasi, sumsel raih lima penghargaan nasional
baca juga:chelsea dipermalukan leeds united 3-1 di elland road
proses ini dilakukan melalui beberapa program pertanahan seperti prona, proda, ukm, dan sms (massal) di kantor pertanahan kabupaten muba sejak 2006 hingga 2009.
berdasarkan audit bpkp perwakilan sumatera selatan, pemanfaatan tanah negara tersebut sejak 2019 hingga 2025 disebut menimbulkan kerugian negara mencapai rp127,2 miliar.
penasihat hukum: “kejanggalan dan rekayasa”
usai sidang, penasihat hukum terdakwa, jan samuel maringka, menilai dakwaan jpu penuh kejanggalan.
menurutnya, angka kerugian negara rp127,2 miliar tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas.
“kerugian negara itu harus nyata, bukan berdasar asumsi seperti angka rp127,2 miliar itu. sampai sekarang kami belum tahu hitungan itu berasal dari mana,” ujarnya.
baca juga:bi sumsel toreh prestasi, sumsel raih lima penghargaan nasional
baca juga:chelsea dipermalukan leeds united 3-1 di elland road
ia menambahkan pihaknya akan mengajukan nota keberatan (eksepsi) pada sidang berikutnya.
pn palembang tekankan transparansi dan keamanan
juru bicara pn palembang, chandra gautama, memastikan sidang perdana berjalan lancar dan tertib. meski dihadiri sekitar 70 orang di dalam dan luar gedung, tidak terjadi gangguan apa pun.
“kami apresiasi masyarakat yang tetap menjaga etika selama persidangan. ini menunjukkan kedewasaan hukum publik,” kata chandra.
ia menegaskan kondisi kesehatan terdakwa menjadi perhatian tanpa menghambat jalannya persidangan.
baca juga:pastikan proses pemulihan berjalan efektif, layanan kelistrikan segera dinikmati warga
baca juga:bsb salurkan 10 ton beras dan 2.500 dus mi instan 
pengamanan berlapis disiapkan bersama pihak kepolisian, kejaksaan, dan keamanan pengadilan. “alhamdulillah, semuanya berjalan aman,” ujarnya.