Jaksa Hadirkan Direktur Sejumlah Rumah Sakit

Reporter: Nanda |

Editor: Edi Sumeks |

Selasa , 04 Nov 2025 - 19:36

SAKSI: Sejumlah direktur rumah sakit dihadirkan sebagai saksi dalam sidang yang menjerat terdakwa Fitriyanti Agustinda dan Dedi Sipriyanto. - Foto: nanda/sumeks-

Kasus Dugaan Korupsi Melibatkan Mantan Wawako Palembang

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID- Direktur sejumlah rumah sakit di Kota Palembang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang dalam persidangan kasus yang menjerat mantan Wakil Wali Kota Palembang, Fitriyanti Agustinda, dan suaminya, Dedi Sipriyanto, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Palembang Kelas IA Khusus, Selasa (4/11).

Para saksi merupakan direktur rumah sakit yang bekerja sama dengan PMI Kota Palembang. Mereka yakni Badarul Basin, Direktur RS Bunda Medika Jakabaring; Prijo Wahjuana, Direktur RS Pelabuhan; Yusnita Ayu Hikma, Manajer Penunjang Medis RS Hermina OPI; dan Wanto, Direktur RS Charitas Hospital Km 7.

Dalam keterangannya, Badarul Basin mengaku tidak mengetahui harga per kantong darah untuk pengembalian uang pengelolaan darah ke PMI. “Kalau nilai keuangan satu bungkus darah di rumah sakit kami, saya tidak pernah hitung. Kami bayar sesuai dengan jumlah tagihan,” ujarnya.

“Terinci atau tidak nilai per kantong darahnya?” tanya hakim ketua.

“Tidak mengetahui, Yang Mulia. Kalau terkait nilainya dari UPTD PMI-nya,” tandasnya.

“Apakah mungkin saksi pernah tahu atau mendengar biaya per kantong darah sebesar Rp360 ribu atau Rp450 ribu?” tanya salah satu hakim anggota.

“Saya tidak pernah dengar berapa harga per kantongnya,” jawab saksi.

Ia menerangkan bahwa dirinya hanya menandatangani berkas tagihan yang diajukan oleh pegawai. Ada yang sebulan sekali tagihan, namun secara nilai per kantong ia tidak tahu. “Sesuai tagihan saja dan jumlah kantongnya,” ungkapnya.

“Apakah rumah sakit dirugikan?” tanya hakim ketua.

Saksi menyebut sejauh ini tidak ada. “Setahu saya tidak ada utang dan kelebihan bayar, sesuai invoice tagihan yang masuk,” ucapnya.

jaksa hadirkan direktur sejumlah rumah sakit                            kasus dugaan korupsi melibatkan mantan wawako palembang
palembang, sumateraekspres.id- direktur sejumlah rumah sakit di kota palembang dihadirkan jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) palembang dalam persidangan kasus yang menjerat mantan wakil wali kota palembang, fitriyanti agustinda, dan suaminya, dedi sipriyanto, di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) pada pengadilan negeri (pn) palembang kelas ia khusus, selasa (4/11).
para saksi merupakan direktur rumah sakit yang bekerja sama dengan pmi kota palembang. mereka yakni badarul basin, direktur rs bunda medika jakabaring; prijo wahjuana, direktur rs pelabuhan; yusnita ayu hikma, manajer penunjang medis rs hermina opi; dan wanto, direktur rs charitas hospital km 7.
dalam keterangannya, badarul basin mengaku tidak mengetahui harga per kantong darah untuk pengembalian uang pengelolaan darah ke pmi. “kalau nilai keuangan satu bungkus darah di rumah sakit kami, saya tidak pernah hitung. kami bayar sesuai dengan jumlah tagihan,” ujarnya.
“terinci atau tidak nilai per kantong darahnya?” tanya hakim ketua.
baca juga:kejari lubuklinggau tingkatkan status kasus dugaan korupsi pengadaan pompa portabel di muratara ke penyidikan
baca juga:sidang perdana kasus korupsi revitalisasi pasar cinde: jpu sebut kerugian negara capai ratusan miliar rupiah
“tidak mengetahui, yang mulia. kalau terkait nilainya dari uptd pmi-nya,” tandasnya.
“apakah mungkin saksi pernah tahu atau mendengar biaya per kantong darah sebesar rp360 ribu atau rp450 ribu?” tanya salah satu hakim anggota.
“saya tidak pernah dengar berapa harga per kantongnya,” jawab saksi.
ia menerangkan bahwa dirinya hanya menandatangani berkas tagihan yang diajukan oleh pegawai. ada yang sebulan sekali tagihan, namun secara nilai per kantong ia tidak tahu. “sesuai tagihan saja dan jumlah kantongnya,” ungkapnya.
“apakah rumah sakit dirugikan?” tanya hakim ketua.
saksi menyebut sejauh ini tidak ada. “setahu saya tidak ada utang dan kelebihan bayar, sesuai invoice tagihan yang masuk,” ucapnya.
baca juga:vonis lebih ringan untuk bos sawit asal bangka dan empat terdakwa kasus korupsi izin kebun di musi rawas
baca juga:dugaan korupsi distribusi semen kembali diselidiki, kejati sumsel geledah kantor pt semen baturaja
“adakah keuntungan rumah sakit?” tanya hakim lagi.
“keuntungan finansial tidak ada, karena semuanya di-cover bpjs, termasuk darah. kalau keuntungan pelayanan, ya karena ada darah,” beber badarul.
sementara itu, prijo wahjuana selaku direktur rs pelabuhan menjelaskan bahwa pembayaran biaya pengganti pengolahan darah di rs pelabuhan tetap mengikuti regulasi, meski terjadi perubahan dari pihak pmi. “biaya pengganti pengolahan darah yang sebelumnya ditetapkan sebesar rp360 ribu per kantong, pada pertengahan tahun 2023 naik menjadi rp490 ribu per kantong,” terangnya.
hakim kemudian menanyakan bagaimana pembayaran pengganti darah untuk pasien yang menggunakan bpjs. “sebab dari keterangan saksi dari bpjs di sidang sebelumnya, dikatakan bahwa pembayaran darah untuk pasien bpjs tetap mengacu pada perjanjian lama, yakni rp360 ribu yang ditanggung oleh bpjs,” tanya hakim.
prijo menyebut sistem pembayaran darah pasien bpjs bersifat paket. “sehingga rumah sakit dituntut melakukan efisiensi anggaran agar pelayanan tetap berjalan sesuai aturan,” jelasnya.
ia melanjutkan, meski bpjs menanggung atau membayar ke rumah sakit sebesar rp360 ribu, rumah sakit tetap membayar ke pmi rp490 ribu dengan catatan ada biaya yang dikurangi dari pelayanan pasien.
baca juga:warning untuk pengusaha serakah, kejagung serahkan rp13,255 t uang pengganti kerugian negara korupsi cpo
baca juga:kajati sumsel bongkar mafia tanah di jakabaring, ungkap dugaan korupsi puluhan tahun
“itu yang masih jadi pr (pekerjaan rumah). bpjs kan membayarnya dengan sistem paket. jadi yang kami lakukan dari rumah sakit adalah melakukan efisiensi dari penggunaan biaya ataupun pelayanan kepada pasien. iya, tetap bayar ke pmi rp490 ribu,” ujar saksi.
ia juga menerangkan bahwa tidak ada permainan harga dalam proses pembayaran, sebab semuanya dilakukan berdasarkan invoice resmi dari pmi yang telah disesuaikan setelah adanya kenaikan tarif pengolahan darah. “invoice yang kami bayar sesuai. kami tetap ikuti regulasi dan setor ke pmi sesuai dengan perjanjian kerja sama (pks),” katanya.
diketahui, kedua terdakwa, fitriyanti agustinda dan dedi sipriyanto, didakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan biaya pengganti pengolahan darah (bppd) pada pmi kota palembang tahun 2020–2023. keduanya dinilai jpu melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan dana unit transfusi darah (utd) pmi kota palembang yang bersumber dari bppd di luar keperluan atau kepentingan utd pmi kota palembang, serta tidak melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara transparan dan akuntabel.
perbuatan keduanya dinilai merugikan keuangan negara sebesar rp4.092.104.950. perhitungan tersebut sesuai dengan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus tersebut dari badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) perwakilan provinsi sumatera selatan.