SUMSEL, SUMATERAEKSPRES.ID - Penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) yang dimulai sejak 2007 ternyata masih banyak yang tidak tepat sasaran. Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan.
Selama 17 tahun berjalan, nyatanya masih ada para penerima dari kalangan yang berkecukupan secara materi. Sedangkan masyarakat yang dari kalangan kurang dan tidak mampu justru banyak yang tidak mendapatkan PKH.
Masalah ini viral setelah ada masyarakat yang merasa berhak mendapat PKH mengungkapkan ke publik sejumlah penerima bansos ini di wilayah OKI hidup berkecukupan. Seorang warga Desa Embacang, Kabupaten OKI yang enggan disebut namanya mengungkapkan, ada warga di desanya yang tidak menerima PKH.
“Dia ibu dua orang anak penyandang disabilitas di Kecamatan Mesuji Raya, tapi tidak menerima bantuan PKH yang digulirkan Kementerian Sosial selama ini. Tidak memiliki pekerjaan tetap, kadang dibantu dari tetangga yang kasihan melihat kondisi kehidupan mereka. Harusnya yang seperti ini mendapat bansos. Karena ada juga yang memiliki usaha, memiliki motor mendapat bantuan PKH meskipun kehidupan mereka tidak begitu sulit," cuitannya yang viral di media sosial.
BACA JUGA:Akhir Tahun, Warga Terima Bantuan BPNT dan PKH
BACA JUGA:Numpang Pick-up, Rombongan Emak-Emak Penerima PKH Kecelakaan, Mobil Terguling di Jalinsum
Warga ini minta koordinator PKH ataupun bansos lainnya melakukan verifikasi faktual (verval) dengan baik agar yang diberikan bantuan memang tepat sasaran. “Kalau dulu memang banyak yang memiliki rumah bagus di Kecamatan Mesuji menerima bantuan PKH tapi setelah adanya pemasangan plang ‘Saya Keluarga Miskin dan Berhak menerima PKH’, banyak yang mengundurkan diri. Kalau tidak salah itu sekitar tahun 2021,” tambahnya.
Harusnya, warga yang memang sudah mampu sadar dan mengundurkan diri sebagai penerima bansos, termasuk PKH. Supaya masyarakat yang memang kurang atau tidak mampu, bisa masuk dalam daftar penerima bantuan.
Kepala Dinas Sosial OKI, H Reswandi melalui Kabid Jaminan Sosial , Ali Rahman Kadir mengungkapkan, untuk penerima PKH di Kabupaten OKI tahun ini lebih kurang 20 ribu keluarga penerima manfaat (KPM).
Terkait adanya informasi viral penerima PKH yang tidak tepat sasaran, pihaknya sudah memerintahkan petugas untuk mengecek ke lapangan. “Sebagian memang sudah ada yang dikeluarkan dari daftar penerima,” ujarnya, kemarin.
BACA JUGA:Inventarisir Penerima PKH, Pastikan Tepat Sasaran, Ratusan Pendamping Rapat Koordinasi
BACA JUGA:Peserta PKH Terima Pengetahuan Pasar Digital, Bupati OKU Timur Dorong Adaptasi Cepat
Persoalan ini diakuinya sempat viral dan menyebabkan kecemburan dari warga yang tidak mendapatkan bantuan. Warga yang mengadu harus membawa data/bukti lengkap. “Dicek dan valid, maka langsung diusulkan untuk dikeluarkan,” bebernya.
Jika ada lagi pengaduan, pihaknya akan melakukan verifikasi dan validasi (verval). ”Kalau kedapatan ada yang sudah tidak.memenuhi kriteria, akan diusulkan ke Kemensos RI agar dikeluarkan dari daftar penerima PKH,” imbuh Ali.
Ia menambahkan, pihaknya tidak dengan serta menerima menerima bulat-bulat pengaduan. Sebab, ada juga warga yang melapor karena faktor tertentu. Begitu dilakukan verval, warga yang diadukan ternyata masih layak dan memenuhi syarat untuk menerima PKH.